Connect with us

Korupsi

KPK Periksa Eks Menkeu Terkait Kasus E-KTP

Published

on

Mantan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo. (Foto: dok. istimewa)

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Agus DW Martowardojo akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Politikus Golkar, Markus Nari.

“Agus DW Martowardojo dijadwalkan diperiksa untuk tersangka MN (Markus Nari) dalam penyidikan kasus KTP-El,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Selain memanggil Agus DW Martowardojo, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI Komisi XI, Ahmadi Noor Supit. “Saksi Ahmadi Noor Supit juga diperiksa untuk tersangka MN,” lanjut Febri.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dalam kasus e-KTP pada 19 Juli 2017. Dia diduga memperkaya diri sendiri, orang lain maupun perusahaan atas kasus e-KTP.

Markus Nari menerima dua status tersangka dari KPK. Pertama, Markus ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kesengajaan untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan proses hukum terkait tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP. Selain itu, dia diduga menekan mantan anggota Komisi II DPR, Miryam‎ S Haryani agar memberikan keterangan palsu pada persidangan kasus e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Markus juga diduga memengaruhi terdakwa Irman dan Sugiharto pada persidangan kasus e-KTP. Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP secara nasional 2011-2013 pada Kemendagri. Atas kasus tersebut, dia disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sejauh ini, KPK sudah memenjarakan tujuh orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP yang merugikan negara senilai Rp 2,3 triliun dari proyek sebesar Rp 5,9 triliun.