Connect with us

Nasional

Jokowi Serukan Penyelesaian Sengketa Tanah Rakyat dengan Swasta, BUMN, dan Pemerintah

Published

on

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan kasus sengketa tanah yang melibatkan antara rakyat dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun dengan pemerintah agar dapat segera diselesaikan.

Hal ini disampaikan Jokowi pada Rapat Terbatas dalam agenda Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5/2019) pagi tadi. Rapat itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung.

Lebih lanjut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pusjiastuti, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian turut hadir dalam rapat.

Dalam kesempatannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan sengketa tanah yang sedang terjadi antara rakyat dengan PTP di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

“Saya kira ini bukan hanya di Kampar saja, hampir di semua Kabupaten kejadian-kejadian ini ada semuanya, dan saya minta ini segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar apa? Rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan,” tutur Jokowi.

Jokowi juga mengatakan untuk tanah-tanah konsesi yang diberikan kepada pihak swasta maupun BUMN, apabila di antara lahan tersebut ada desa atau kampung yang telah bertahun-tahun dihuni oleh masyarakat, dan jika mereka justru menjadi bagian dari konsesi itu, harus segera diberikan kepada masyarakat, kampung, desa tersebut tanpa memandang siapapun pemilik tanah konsesi itu.

“Kalau yang diberikan konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini, cabut seluruh konsesinya tegas-tegas. Ini rasa keadilan dan kepastian hukum harus di nomor satukan.” kata Jokowi tegas.

“Sudah jelas di situ sudah, ini hidup lama di situ malah kalah dengan konsesi baru yang baru saja diberikan,” lanjut Sang Presiden.

Lebih lanjut, Jokowi memerintahkan kepada para menteri dan pejabat negara yang hadir dalam rapat tersebut agar terus melanjutkan program sertifikasi tanah untuk rakyat, PTSL(Pendaftaran Tanah Sistemtik Lengkap).

“Saya kira dari lima juta, tujuh juta, sembian juta, saya kira kira harapkan nanti di 2024-2025 pensertifikatan di seluruh tanah air ini akan selesai semuanya,” tandas Jokowi.