Connect with us

Nasional

Kenaikan Upah Masih Jadi Aspirasi Buruh di May Day 2019

Published

on

Massa Gerakan Butuh Bersama Rakyat (Gebrak) dan KASBI memperingati Hari Buruh International dengan longmarch dari Bundaran HI menuju Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 1 Mei 2019. (Foto: TEMPO)

Geosiar.com, Jakarta – Peringatan Hari Buruh alias May Day telah berlangsung kemarin, Rabu (1/5/2019). Peringatan ini selalu dihiasi dengan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi para buruh kepada pemerintah. Aksi tersebut dilakukan para buruh yang bersatu dalam Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Said Iqbal selaku Presiden KSPI menjelaskan bahwa peringatan hari buruh selalu identik dengan penyampaian aspirasi para buruh, seperti pengupahan hingga permintaan untuk menurunkan harga kebutuhan pokok.

Said menyebut penolakan upah yang rendah masih menjadi permintaan utama para buruh. Perhitungan upah buruh diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2019. Saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mendengar saran dan masukan dari perwakilan para pekerja perihal revisi PP tersebut.

“Beberapa isu kita angkat mulai dari tolak upah murah, cabut PP 78, Pak Jokowi sudah janjikan akan cabut PP itu, tapi nanti kita liat isinya bagaimana,” kata Said di Tennis Indoor Senayan, Rabu (1/5/2019).

Said menilai bahwa PP No 78 merupakan penyebab dari rendahnya upah buruh. Dia berasumsi, kecilnya upah buruh tidak akan mampu mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi.

“PP No 78 adalah penyebab daripada murahnya upah buruh, sehingga daya beli buruh turun. Pemerintahan sekarang bertumpu pada investasi, tapi lemah di nett ekspor dan konsumsi,” imbuh Said.

Senada, ekonom sekaligus tim sukses paslon 02, Rizal Ramli menilai bahwa pertumbuhan ekonomi kurang efektif jika dijadikan sebagai salah satu unsur dalam menghitung kenaikan upah. Rizal berpendapat, apabila capres Prabowo Subianto menang pemilu maka cara penghitungan upah tersebut akan diubah.

“Nanti kita ubah peraturan agar upah buruh ditentukan berdasarkan dengan negosiasi dengan manajemen. Ini nggak bener pemerintahnya memble cuma 5% jadinya disandera upah buruh,” janji Rizal.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberlakukan perhitungan upah dengan rumus, yakni UMP tahun depan = UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan x (inflasi + pertumbuhan ekonomi). Perhitungan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015. Di tahun ini, pemerintah telah menaikkan UMP sebesar 8,03 persen yang dihitung dari formula angka inflasi nasional (sebesar 2,88 ditambah pertumbuhan PDB sebesar 5,15 persen) dan pertumbuhan ekonomi (5 persen).

Sebagai informasi, jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, upah minimum buruh di Indonesia memang lebih kecil yakni mencapai US$ 174 per bulan atau setara dengan Rp 2.436.000. Sedangkan di Filipina, upah minimum buruh sekitar US$ 256 per bulan atau setara dengan Rp 3.584.000. Kemudian di Malaysia sekitar US$ 546 per bulan atau setara dengan Rp 7.644.000 dan Thailand sekitar US$ 326 per bulan atau setara dengan Rp 4.564.000.