Connect with us

Nasional

Ibu Kota RI akan Pindah, BI dan OJK Tetap di Jakarta

Published

on

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro meyakinkan pemindahan ibu kota hanya berlaku pada pusat pemerintahan saja. Kegiatan bisnisnya akan tetap berada di DKI Jakarta.

Bambang menjelaskan, yang akan pindah ke ibu kota baru terpilih nantinya adalah kementerian/lembaga, MPR, DPR, DPD, yudikatif, sektor keamanan seperti Kepolisian dan TNI.

Sementara untuk jasa keuangan seperti Bank Indonesia, OJK dan BKPM tetap berada di Jakarta.

Bambang melanjutkan, pemindahan pusat pemerintahan akan diikuti oleh para pegawai negeri sipil (PNS), anggota MPR, DPR, DPD, yudikatif, hingga anggota Kepolisian, dan TNI, serta anggota keluarganya.

Menurutnya, ada dua opsi pemindahan para abdi negara beserta anggota keluarganya. Yaitu, pertama dengan skema rightsizing maka jumlah yang bakal hengkang sekitar 900 ribu penduduk dan membutuhkan lahan sekitar 30.000 hektar.

Sementara skema tidak ada rightsizing, jadi jumlah penduduk yang hengkang mencapai 1,5 juta. Hal itu berarti memerlukan lahan sekitar 40.000 hektar.

Rightsizing merupakan pendekatan untuk mengurangi staf, dengan cara mengurutkan jabatan-jabatan menurut prioritas untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pekerjaan yang tidak diperlukan.

Lebih lanjut, tambah Bambang, mengenai skema belum diputuskan dan dibahas lebih lanjut. Hal itu merupakan hasil kajian Bappenas yang sudah dipresentasikan kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK).

Bambang menuturkan, DKI Jakarta akan diklaim sebagai pusat kegiatan bisnis di Indonesia. Sehingga, layanan jasa keuangan masih tetap berada di sana.

“Kita tidak ingin kota ini tidak menjadi pusat keuangan dan bisnis. Maka BI, OJK, LPS, BKPM tetap di Jakarta sebagai pusat bisnis dan keuangan,” ungkapnya Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (30/4/2019).