Connect with us

Nasional

Anies Tanggapi Soal Isu Pemindahan Ibu Kota Negara

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Geosiar.com, Jakarta – Pembahasan soal rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa semakin nyaring terdengar. Setelah isu tersebut dimasukkan dalam agenda pada rapat terbatas Senin (29/4) lalu, dapat dipastikan isu ini tak hanya sekedar wacana lagi.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang turut hadir dalam rapat terbatas tersebut menilai, pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa didasari pada pertimbangan pemerataan penduduk dan perekonomian, bukan soal kemacetan yang selama ini dieluhkan sebagian besar masyarakat Jakarta.

“Menurut bacaan saya, alasan utamanya pemerataan penduduk, pemerataan perekonomian. Kalau kemacetan, bukan disebabkan pemerintah,” kata Anies kepada awak media usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019.

Selama ini, sebagian besar warga Jakarta mengeluhkan kemacetan di wilayah tersebut diperparah dengan keberadaan kantor-kantor administrasi pemerintahan pusat, namun hal ini dibantah oleh Anies. Dia mengatakan bila kemacetan Jakarta disangkutkan dengan kendaraan kedinasan milik pemerintah, itu tak sebanding dengan jumlah kendaraan milik pribadi.

“Meski administrasi pemerintahan pusat dipindah, bila dibanding jumlah kendaraan pribadi sebagai penyumbang macet terbesar yaitu 17 juta unit, maka kendaraan kedinasan milik pemerintah menyumbang angka sangat kecil yakni 141 ribu,” papar Anies. 

Lebih lanjut, Anies menyebut, Presiden Jokowi turut membahas masalah ketimpangan distribusi kesejahteraan dan penduduk. Oleh karena inilah, dia menganggap bahwa salah satu tujuan pemindahan ibu kota adalah untuk melakukan pemerataan.

Meskipun pemindahan ibu kota nantinya akan terlaksana, Anies menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah negara, khususnya di DKI Jakarta masih akan tetap berlangsung secara masif.  Hal itu menunjukkan konsistensi Pemprov DKI Jakarta yang tetap berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat meskipun bukan lagi menjadi ibu kota negara.