Connect with us

Daerah

Ketua KPUD Karo : Honor KPPS Wajib Dipotong 12 Persen, PPK Dan PPS Tidak

Published

on

Kantor KPU Kabupaten Karo, Jalan Kapt Selamat Ketaren no.9 (Komp Dinas Kesehatan) Kabanjahe

Geosiar – Tanahkaro – Adanya desas desus informasi yang beredar dimasyarakat terkait pemotongan untuk pajak dari Honorium sebesar Rp. 20.000 hingga Rp.30.000 ditingkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Pemungutan Suara ( KPPS) hingga di tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) diberbagai wilayah Kabupaten karo dengan jumlah pemotongan yang diduga bervariasi.

Saat dikonfirmasi melalui Aplikasi WhatsApp nomor selulernya, sabtu (27/4) Ketua KPUD Kabupaten Karo Gemar Tarigan menyatakan “Benar KPPS wajib dipotong honornya 12 %, sesuai UU, PPS dan PPK tidak dipotong dan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan yang mereka gunakan, jelas Gemar.

Geosiar coba mempertegas dengan mempertanyakan berapa jumlah yang harus mereka terima (KPPS) setelah dilakukan pemotongan 12% dan UU nomor berapa yang menyatakan pemotongan tersebut, serta kemana disetorkan uang hasil pemotongan Honorium tersebut.

Ketua KPUD karo mengatakan ” Gak ada perbedaan, KPPS dipotong seluruh karo, PPS dan PPK tidak ada dipotong, tulis Gemar tanpa merinci besaran jumlah Honor yang harus diterima setelah dipotong 12 %. dan untuk pemotongan di PTPS itu Bawaslu yang tau, bukan bagian dari KPU, ujar Ketua KPUD.

Selanjutnya awak media tetap mempertanyakan terkait pemotongan 12 % itu untuk seluruh jumlah pagu anggaran KPUD Kabupaten karo atau hanya pada anggaran per KPPS, serta meminta nomor seluler bendahara pengeluaran KPUD Karo. Ketua KPUD Karo memberi nomor atas nama Agus dan mengatakan Aguslah yang mengetahui semua keuangen KPUD Karo.

Geosiar menghubungi Agus melalui nomor selulernya mengaku bukan sebagai bendahara “bukan saya pak bendaharanya, Herlina Damanik sebagai Bendahara, tulis Agus kepada geosiar.

Seperti Penuturan salah satu ibu rumah tangga dengan empat orang anak yang berdomisili di seputaran kecamatan kabanjahe, Stp (35) menjelaskan letihnya melakukan tugas sebagai PTPS, aku pun nggak tau bang. Kalau tugas negara yg kami jalankan ini, masa ada potongan pajak pikirku juga, memang gak nya besar kali Rp 20.000, dan kudengar dengar infonya ketua dipotong Rp 30.000 ujarnya.

Nanti aku tanya pastinya pajak apa yg dipotong ya, tapi memang pas acara bintek pun ada disampaikan kalau gaji dari pos disertai pemotongan pajak, gitu kata ketua ppwg, dan saat itu gak open kali aku kemarin, Karna ku sangka paling pulang jam 9 malam paling lama, ternyata sampai pagi lagi, ujar Wanita ibu rumah tangga tersebut.

Seperti kita ketahui bahwa ada Peraturan Sesuai Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota menetpkan honor yang diterima oleh ketua KPPS sebesar Rp. 550,000,00./edy surbakti