Connect with us

pemilu 2019

BPN: Konsep Rekapitulasi Suara C1 BPN Tak Sama Dengan TKN

Published

on

Juru Bicara BPN Ferdinand Hutahaean

Geosiar.com, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin secara gamblang saling tunding-menuding adanya kecurangan pada proses pemungutan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Melihat situasi itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi serius sikap BPN tersebut, yang sampai kini masih tidak mau membuka data hasil exit poll internal mereka, namun sudah mengklaim kemenangan sendiri tanpa adanya bukti rekapitulasi suara.

Sekjen PDIP sekaligus Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto menyebut, klaim kemenangan sepihak oleh kubu 02 merupakan tindakan provokasi tanpa bukti di hadapan publik. Dia menyarankan agar klaim tersebut sebaiknya diakhiri jika masih tidak mau membocorkan data rekapitulasi mereka.

“Saya dapat informasi kalau BPN sedang lobi Bawaslu untuk dapatkan dokumen C1. BPN juga tidak kompak menyebutkan tempat dimana rekapitulasi dilakukan. Karena itulah wajar, apabila publik menuduh bahwa klaim kemenangan yang dilakukan hanyalah tindakan provokasi tanpa bukti. Setop klaim menang sepihak tanpa hasil rekapitulasi,” kata Hasto Kristiyanto, Kamis (25/4/2019).

Menurut Hasto, dalam proses rekapitulasi suara harus dilakukan secara transparan. Dalam hal ini, katanya, BPN bertindak tidak jujur lantaran tidak bersedia diaudit, namun berani klaim sepihak kemenangan.

“Dengan sikap BPN yang tidak mau transparan dalam rekapitulasi, tidak bersedia diaudit, dan klaim sepihak kemenangan tanpa bukti, hanyalah bukti kuatnya indikasi kebohongan dalam politik,” tegas Hasto.

Dilain pihak, Juru Bicara BPN Ferdinand Hutahaean, menjelaskan alasan pihaknya tidak mau membocorkan data exit poll internal mereka karena memegang konsep berbeda dalam pengumpulan formulir C1.

Ferdinand menyebut proses rekapitulasi suara exit poll yang dilakukan BPN tidak sama seperti “war room” TKN.

“Jangan dibayangkan bahwa kami itu seperti apa yang dipunya TKN. Kami punya konsep berbeda terkait dengan pengumpulan suara C1 bukan seperti war room-nya TKN mungkin ya,” ungkap Ferdinand, Kamis (25/4/2019).

Selain itu, dia menegaskan kepada TKN tidak perlu melihat proses rekapitulasi suara versi BPN lantaran bersifat rahasia.

“Boleh saja, tapi saya pikir tidak perlu karena itu sifatnya rahasia dan nanti ujungnya akan jadi barang bukti di MK,” jelasnya.

BPN, kata Ferdinand, memiliki konsep rekapitulasi suara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu juga sebagi pembeda dengan TKN yang hanya memiliki satu tempat rekapitulasi suara.

“Pengumpulan formulir C1 sudah dimulai sejak hari pemungutan suara di Hotel Ambara. Namun, usai pemilu tempat rekapitulasi berpindah-pindah. Kemudian bergeser karena masalah teknologi ya modal komputer jinjing kemudian WiFi kita bisa geser kemana-mana untuk bergerak mengumpulkan formulir C1,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Ferdinand, TKN tidak mungkin dapat melihat “war room” BPN.

“Jadinya kalau TKN mau lihat war room BPN 02 ya tidak mungkin, karena kami mobil bergerak dan ganti-ganti IP address karena kami khawatir ada peretasan atau akses secara ilegal yang menghancurkan dokumen kami,” lanjutnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya akan mengundang BPN untuk memantau “war room” mereka asalkan setelah itu bergantian.