Connect with us

Korupsi

Sidang Vonis Kasus Suap Idrus Marham

Published

on

Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham bergegas seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (16/4/2019). (Foto: ANTARA)

Geosiar.com, Jakarta – Idrus Marham menjalani sidang vonis terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1 hari ini, Selasa (23/4/2019) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Iya benar sidang vonis (hari ini),” tutur pengacara Idrus Marham, Samsul Huda, Selasa (23/4/2019).

Mantan Sekjen Partai Golkar tersebut dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Sebelumnya, Idrus dituduh menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Suap tersebut dilakukan guna membantu Johanes mendapatkan proyek PLN.

Berdasarkan keterangan KPK, mantan Menteri Sosial itu menerima suap lantaran membutuhkan dana untuk pencalonan diri sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Namun, sebelum persidangan digelar, Idrus tetap yakin dirinya tidak bersalah. Dia mengaku menerima uang tersebut, tapi tidak menikmatinya

“Tidak ada fakta di situ (persidangan) ada keterkaitan, memang tuntutan salah satu meringankan menerima tapi tidak menikmati coba bayangin saja, oleh karena itu saya berharap tidak usah pikiran saya,” ujar Idrus sebelum persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Sementara, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, orang yang bersama Idrus menerima suap tersebut telah divonis hukuman 6 tahun penjara. Sedangkan penyuap, Johannes Budisutrisno Kotjo menerima hukuman 4,5 tahun penjara.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Korupsi

MA Tolak PK Eks Menteri ESDM Terkait Korupsi DOM

Published

on

Mantan Menteri ESDM, Jero Wacik saat menjalani sidang korupsi Dana Operasional Menteri (DOM) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/1/2016).

Geosiar.com, Jakarta – Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri ESDM, Ir Jero Wacik ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Akibatnya, Jero tetap akan dihukum 8 tahun penjara atas tindak pidana korupsi Dana Operasional Menteri (DOM).

Dilansir dari situs Kepanitera MA, Senin (13/5/2019), ajuan PK bernomor register perkara 68 PK/Pid.Sus/2019 atas terdakwa Ir. Jero Wacik, SE dinyatakan ‘DITOLAK’ oleh ketua majelis Syarifudin, yang juga Wakil Ketua MA bidang Yudisial. Adapun hakim anggota yaitu Sri Murwahyuni dan M Askin.

Sebagai informasi, Jero didakwa atas tindakan korupsi penggunaan dana DOM untuk kepentingan pribadi dan keluarga, di antaranya untuk pembelian tiket perjalanan keluarga, biaya main golf hingga biaya untuk pijat dan refleksi. Selain itu, Jero pun didakwa menerima gratifikasi.

Atas tindakan pidana itu, Jero dijerat hukum pidana penjara selama 4 tahun oleh PN Jakpus pada 9 Fabruari 2016.

Merasa hukuman tidak adil, Jero mengajukan banding hingga tingkat kasasi. Nahas, MA justru memperberat hukuman Jero menjadi 8 tahun penjara dengan denda Rp 5 miliar subsidair 2 tahun penjara.

Continue Reading

Korupsi

Sofyan Basir Ajukan Praperadilan, KPK: Pasti Kami Hadapi

Published

on

Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi sidang praperadilan yang diajukan Direktur Utama nonaktif PT PLN (Persero), Sofyan Basir.

“KPK pasti akan hadapi (praperadilan Sofyan Basir),” tegas Febri dalam keterangan tertulis, Jumat(10/5/2019).

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau-1 di Provinsi Riau.

Atas penetapan status tersangka itu, Sofyan mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (8/5/2019) dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL.

Kendati demikian, Febri mengaku bahwa sampai saat ini Biro Hukum KPK belum menerima dokumen terkait pengajuan praperadilan tersebut.

“Belum ada dokumen dari pengadilan yang kami terima di Biro Hukum. Namun, jika ada praperadilan yang diajukan, KPK pasti akan hadapi,” tulis Febri.

Febri meyakini bahwa keputusan penetapan status tersangka kepada Sofyan Basir sudah sesuai prosedur dan ketentuan hukum.

“Apalagi sejumlah pelaku lain telah divonis bersalah hingga berkekuatan hukum tetap,” tandas Febri.

Sebelumnya, KPK telah memproses penetapan status tersangka kepada Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham, dan pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo terkait kasus yang sama.

Dalam kasus ini, KPK menduga Sofyan membantu Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Eni Maulani Saragih menerima suap dari pemilik saham Blackgold Natural Resource Ltd, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Kasus yang menjerat Sofyan berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Eni dan Kotjo pada 13 Juli 2018. KPK menyangka Eni menerima Rp 4,75 miliar dari Kotjo untuk membantunya mendapatkan proyek PLTU Riau-1.

Peran utama Eni adalah mempertemukan Kotjo dengan Sofyan. Dalam persidangan, Eni memfasilitasi sedikitnya sembilan pertemuan antara Kotjo dan Sofyan. KPK menduga dalam pertemuan itu, Sofyan berperan menunjuk perusahaan Kotjo menjadi penggarap proyek dan menyuruh salah satu direktur PLN untuk berkomunikasi dengan Kotjo maupun Eni.

Continue Reading

Korupsi

Pengadilan Tipikor Vonis 7 Anggota DPRD Sumut Terkait Suap Eks Gubsu

Published

on

Pembacaan vonis terhadap tujuh anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014 di Sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis tujuh anggota DPRD Sumatera Utara (DPRDSU) periode 2009-2014 karena terbukti menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera utara, Gatot Pujo Nugroho.

Vonis tersebut berupa empat tahun penjara yang dijatuhi kepada enam terdakwa yakni, anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasiruddin Daulay, anggota fraksi Partai Hanura Elezaro Duha, anggota fraksi PDI-Perjuangan Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, serta dua anggota fraksi Partai Demokrat Tahan Manahan Panggabean dan Tunggul Siagian.

“Mengadili, menyatakan terdakwa pertama Pasiruddin Daulay, terdakwa ke-2 Elezaro Duha, terdakwa ke-3 Tahan Manahan Panggabean, terdakwa ke-4 Tunggul Siagian, terdakwa ke-5 Fahru Rozi, dan terdakwa ke-6 Taufan Agung Ginting terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1, 2, 4, 5, 6, 7 selama empat tahun ditambah denda masing-masing Rp200 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama tiga bulan,” vonis Ketua Majelis Hakim Hastoko di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Sementara satu orang lainnya, bernama Musdalifah, menerima vonis enam tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. Vonis terhadap ketujuh terdakwa itu sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

“Hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa, tidak mendukung program pemberantasan korupsi, terdakwa Musdalifah tidak mengakui dan tidak mengembalikan uang yang diterima. Hal yang meringankan, para terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum. Terdakwa 1, 2, 4, 5, 6, 7 menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan telah mengembalikan sebagian uang yang diperoleh dari tindak pidana,” lanjut Hakim Hastoko.

Sebagai informasi, ketujuh terdakwa terbukti telah menerima uang suap dari Gubernur Sumatera Utara periode 2011-2015, Gatot Pujo Nugroho dengan jumlah bervariasi.

Pasiruddin Daulay menerima senilai Rp 127,5 juta, Elezaro Duha menerima Rp 515 juta, Musdalifah menerima Rp 477,5 juta, Tahan Manahan Panggabean menerima Rp 1,035 miliar, Tunggul Siagian menerima Rp 577,5 juta, Fahru Rozi menerima Rp 397,5 juta, serta Taufan Agung Ginting menerima Rp 442,5 juta.

Continue Reading

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com