Connect with us

Korupsi

Dua Pejabat Kemenag Jadi Saksi Kasus Suap Romahurmuziy

Published

on

Romahurmuziy (Rommy) di sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Dua pejabat Kementerian Agama (Kemenag) dijadwalkan akan menjalankan pemeriksaan terkait kasus suap Romahurmuziy (Rommy) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyampaikan pemanggilan kedua pejabat tersebut dimaksud sebagai saksi atas Romahurmuziy (Rommy).

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RMY (mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy),” tutur Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (23/4/2019).

Febri menyebut, kedua pejabat yang dipanggil, yakni Kepala Bagian Mutasi Setjen Kemenag, Sujoko, serta Kepala Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setjen Kemenag, Khoirul Huda Basyir Habibullah.

Selain itu, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin juga telah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan.

Sebelumnya, Rommy telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual-beli jabatan di Kemenag dalam OTT yang dilakukan KPK.

Bersama Rommy, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin.

Dalam penyidikan, KPK menyebut Rommy menerima suap Rp 300 juta dari Muafaq dan Haris untuk memuluskan proses seleksi jabatan yang sedang diikuti keduanya. Namun, sebenarnya, Rommy memiliki jabatan di Komisi XI DPR itu tidak punya kewenangan terkait pengisian jabatan di Kemenag.

Korupsi

Sofyan Basir Jalani Sidang Perdana Kasus Suap PLTU Riau-1 sebagai Terdakwa

Published

on

Dirut nonaktif PT PLN Sofyan Basir usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/5/2019). [Foto: Suara.com]

Geosiar.com, Jakarta – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menggelar sidang perdana Direktur utama PLN nonaktif, Sofyan Basir sebagai terdakwa atas kasus proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. pada hari ini, Senin (24/6/2019).

Hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Sofyan Basir, Soesilo Aribowo. Sidang kali ini beragendakan pembacaan surat dakwaan dari jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Betul (sidang dakwaan Sofyan Basir),” tutur kuasa hukum Sofyan Basir, Soesilo Aribowo saat dihubungi, Senin (24/6/2019).

Soesilo mengatakan kliennya tidak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi persidangan tersebut, melainkan hanya akan mendengarkan pembacaan dakwaan dari jaksa KPK.

“Hanya mendengarkan saja,” tandasnya.

Sementara itu, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyampaikan bahwa jaksa KPK akan menguraikan dakwaan terhadap Sofyan Basir dalam sidang perdana tersebut, termasuk penjelasan secara detail terkait peran Sofyan dalam kasus suap PLTU Riau-1.

“KPK akan menguraikan secara lebih rinci dan sistematis dugaan perbuatan dan peran terdakwa dalam perkara dugaan suap terkait kontrak kerjasama PLTU Riau-1 tersebut mulai dari dakwaan dan rangkaian persidangan. Terdakwa diduga membantu pelaku lain dalam melakukan korupsi tersebut,” papar Febri kepada awak media, Jumat (14/6/2019).

Sebagai informasi, proses penyidikan terhadap Sofyan Basir sudah dimulai sejak 22 April lalu. Penyidik KPK pun telah memeriksa 74 orang saksi terkait dengan kasus ini, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, petinggi di PT PLN, pihak PT Samantaka Batubara, anggota DPR RI, mantan pengurus Partai Golkar dan pihak swasta lain.

KPK menetapkan Sofyan sebagai tersangka lantaran diduga telah membantu Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih untuk mendapatkan suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

Sofyan diduga telah dijanjikan jatah yang sama dengan Eni dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, yang sudah diproses KPK lebih dulu.

Selain itu, KPK menduga Sofyan berperan aktif untuk memerintah bawahannya supaya kesepakatan dengan Kotjo bisa segera direalisasi.

Continue Reading

Korupsi

MA Tolak PK Eks Menteri ESDM Terkait Korupsi DOM

Published

on

Mantan Menteri ESDM, Jero Wacik saat menjalani sidang korupsi Dana Operasional Menteri (DOM) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/1/2016).

Geosiar.com, Jakarta – Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri ESDM, Ir Jero Wacik ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Akibatnya, Jero tetap akan dihukum 8 tahun penjara atas tindak pidana korupsi Dana Operasional Menteri (DOM).

Dilansir dari situs Kepanitera MA, Senin (13/5/2019), ajuan PK bernomor register perkara 68 PK/Pid.Sus/2019 atas terdakwa Ir. Jero Wacik, SE dinyatakan ‘DITOLAK’ oleh ketua majelis Syarifudin, yang juga Wakil Ketua MA bidang Yudisial. Adapun hakim anggota yaitu Sri Murwahyuni dan M Askin.

Sebagai informasi, Jero didakwa atas tindakan korupsi penggunaan dana DOM untuk kepentingan pribadi dan keluarga, di antaranya untuk pembelian tiket perjalanan keluarga, biaya main golf hingga biaya untuk pijat dan refleksi. Selain itu, Jero pun didakwa menerima gratifikasi.

Atas tindakan pidana itu, Jero dijerat hukum pidana penjara selama 4 tahun oleh PN Jakpus pada 9 Fabruari 2016.

Merasa hukuman tidak adil, Jero mengajukan banding hingga tingkat kasasi. Nahas, MA justru memperberat hukuman Jero menjadi 8 tahun penjara dengan denda Rp 5 miliar subsidair 2 tahun penjara.

Continue Reading

Korupsi

Sofyan Basir Ajukan Praperadilan, KPK: Pasti Kami Hadapi

Published

on

Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi sidang praperadilan yang diajukan Direktur Utama nonaktif PT PLN (Persero), Sofyan Basir.

“KPK pasti akan hadapi (praperadilan Sofyan Basir),” tegas Febri dalam keterangan tertulis, Jumat(10/5/2019).

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau-1 di Provinsi Riau.

Atas penetapan status tersangka itu, Sofyan mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (8/5/2019) dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL.

Kendati demikian, Febri mengaku bahwa sampai saat ini Biro Hukum KPK belum menerima dokumen terkait pengajuan praperadilan tersebut.

“Belum ada dokumen dari pengadilan yang kami terima di Biro Hukum. Namun, jika ada praperadilan yang diajukan, KPK pasti akan hadapi,” tulis Febri.

Febri meyakini bahwa keputusan penetapan status tersangka kepada Sofyan Basir sudah sesuai prosedur dan ketentuan hukum.

“Apalagi sejumlah pelaku lain telah divonis bersalah hingga berkekuatan hukum tetap,” tandas Febri.

Sebelumnya, KPK telah memproses penetapan status tersangka kepada Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham, dan pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo terkait kasus yang sama.

Dalam kasus ini, KPK menduga Sofyan membantu Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Eni Maulani Saragih menerima suap dari pemilik saham Blackgold Natural Resource Ltd, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Kasus yang menjerat Sofyan berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Eni dan Kotjo pada 13 Juli 2018. KPK menyangka Eni menerima Rp 4,75 miliar dari Kotjo untuk membantunya mendapatkan proyek PLTU Riau-1.

Peran utama Eni adalah mempertemukan Kotjo dengan Sofyan. Dalam persidangan, Eni memfasilitasi sedikitnya sembilan pertemuan antara Kotjo dan Sofyan. KPK menduga dalam pertemuan itu, Sofyan berperan menunjuk perusahaan Kotjo menjadi penggarap proyek dan menyuruh salah satu direktur PLN untuk berkomunikasi dengan Kotjo maupun Eni.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com