Connect with us

pemilu 2019

Puluhan Petugas Pemilu Meninggal, Ketua DPR RI: Kita Semua Berdukacita

Published

on

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Geosiar.com, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berbelasungkawa atas meninggalnya sejumlah petugas penyelenggara Pemilu 2019 saat menjalankan tugas.

“Kita semua berdukacita atas meninggalnya puluhan petugas Pemilu 2019. Saya sampaikan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya kepada para korban serta keluarga yang ditinggalkan. Pengorbanan mereka dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tidak akan sia-sia,” kata Bamsoet di Jakarta, Senin (22/4/2019).

Seperti diketahui, sekitar 54 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta 10 aparat kepolisian meninggal saat menjalankan tugas sejak 17 April 2019.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pihak kedokteran, meninggalnya petugas KPPS dan aparat kepolisian tersebut disinyalir karena kelelahan serta kecelakaan lalu lintas saat mengawal proses Pemilu 2019.

Bambang juga menyarankan agar pemerintah segera memberikan santunan kepada keluarga petugas KPPS dan Polri yang meninggal tersebut.

“Bahkan sejak awal sudah seharusnya nyawa dan kesehatan mereka diasuransikan, sehingga kehadiran negara untuk memperhatikan para petugas KPU dan Polri yang gugur di medan juang Pemilu dirasakan oleh mereka dan keluarganya,” ujar Bambang.

Selain itu, dia juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan pengobatan gratis kepada para petugas KPPS, Polri, dan TNI yang sedang sakit saat masih harus menjalankan tugas Pemilu.

“Termasuk menjamin kesehatan serta keselamatan para petugas KPPS, Polri, dan TNI yang masih bertugas mengawal rekapitulasi hasil Pemilu,” tandasnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu menyimpulkan berbagai catatan penting pada penyelenggaraan Pemilu 2019, termasuk tingginya angka kematian para petugas pemilu.

Dia mengatakan akan memasukkan peristiwa tersebut dalam agenda rapat kerja DPR RI bersama KPU, TNI, Polri, maupun pihak pemerintah lain yang turut mengambil bagian dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia.

Nasional

DPR Bakal Bentuk Pansus untuk Tangani Kasus Jiwasraya

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI, Marwan Jafar

Geosiar.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Marwan Jafar melaporkan bahwa DPR bakal membentuk panitia khusus (Pansus) guna mengatasi satu per satu persoalan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Menurutnya, keberadaan Pansus tidak perlu ditakutkan lantaran DPR ingin membantu membedah persoalan secara menyeluruh.

Pansus DPR bertujuan membedah Jiwasraya mulai soal manajemen risiko, salah investasi atau tidak, hingga ada atau tidaknya ‘window dressing’.

“Window dressing itu usaha mempercantik laporan keuangan untuk menyenangkan pemegang saham,” kata Marwan Jafar di sela-sela reses yang berlangsung di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pati, Jawa Tengah, Ahad (29/12/2019).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu meminta pemerintah lebih serius menyelesaikan skandal dalam PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengingat permasalahannya sudah berlangsung lama dan kompleks.

“Kami memperkirakan permasalahan yang terjadi bisa mencapai puluhan masalah yang membelit asuransi pelat merah itu,” katanya.

Terkait rencana pemerintah mengambil langkah penggabungan berbagai perusahaan di bawah satu perusahaan induk (holdingisasi) BUMN asuransi, politikus dari PKB itu mengatakan perlu didukung. Hanya saja, lanjutnya, sebelum melangkah ke arah tersebut, terlebih dahulu diperlukan untuk menyelesaikan persoalan di Jiwasraya.

Menurut Marwan, kasus Jiwasraya termasuk megaskandal selain Bank Century. Nilai kerugian negara dari kasus Century sekitar Rp 7,2 triliun, sedangkan di Jiwasraya jauh lebih besar karena mencapai Rp13,7 triliun.

“Ini harus diperhatikan secara serius dan diselesaikan segera, terutama yang menyangkut nasabah,” imbaunya.

Continue Reading

pemilu 2019

Oposisi Berpeluang Gabung Koalisi Jokowi, Paloh: Jaga Kesepakatan

Published

on

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh.

Geosiar.com, Jakarta – Isu peluang bergabungnya partai politik (parpol) pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gerindra ke parpol koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin semakin santer terdengar. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh pun ikut berkomentar atas isu tersebut.

Paloh mengatakan bahwa penentu keputusan bergabungnya parpol non-koalisi tersebut harus berdasarkan pada kesepakatan bersama dari seluruh partai koalisi pengusung. Sebab, keputusan itu merupakan kesepakatan bersama.

“Kalau keputusan tetap kita konsisten harus keputusan di antara seluruh parpol koalisi, harus dirundingkan. Harus dirundingkan artinya saya menjaga kesepakatan apa pun, itu tugas saya,” kata Surya Paloh di DIY pada Selasa (30/7/2019).

Menurut Paloh, keputusan untuk menerima parpol oposisi bergabung ke koalisi tidak boleh dengan keterpaksaan. Ia menegaskan jika semua parpol koalisi sudah bersepakat, maka tak ada pihak yang dirugikan atau pun merusak kesolidan koalisi. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh parpol koalisi harus lebih dulu solid sebelum partai oposisi bergabung.

“Kita jaga dahulu, kalau kita sepakat mana ada yang rusak. Kalau rusak, itu ada yang tidak sepakat dalam kesepakatan karena keterpaksaan. Menerima dengan keterpaksaan itu tak boleh,” lanjut Paloh.

Dia menambahkan bahwa koalisi parpol pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin telah berhasil memenangkan Pilpres 2019. Pada akhirnya hasil itu harus disyukuri karena hasil kerja keras bersama.

“Saling membesarkan hati satu sama lain dan mensyukuri perjuangan memenangkan pak Jokowi dalam kompetisi yang cukup keras itu sudah selesai. Dan hasilnya masyarakat beri mandat pak Jokowi sebagai Presiden terpilih, harus disyukuri parpol pengusung,” ucapnya.

Kabar gabungnya Gerindra muncul usai pertemuan antara Prabowo dan Jokowi, serta Prabowo dan Megawati beberapa waktu lalu. Pengamat memprediksi pertemuan ketiga tokoh dalam dua kesempatan berbeda itu juga membahas soal koalisi.

Continue Reading

pemilu 2019

TKN Bubar Sore Ini, Koalisi Tetap Solid

Published

on

Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Verry Surya Hendrawan

Geosiar.com, Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dibubarkan hari ini, Jumat sore ini (26/7/2019) pukul 16.00 WIB. Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Verry Surya Hendrawan, menegaskan pembubaran TKN bukan berarti pembubaran koalisi.

“KIK akan terus ada, hadir, solid dan sepakat konsisten untuk aktif mengawal pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin selama lima tahun mendatang,” ujar Verry, Jumat (26/7/2019).

Ia menambahkan, KIK bakal terus aktif dan kritis di pemerintahan serta legislatif. Verry meyakini partai-partai KIK profesional dan solid guna mewujudkan visi dan misi presiden terpilih tersebut.

Adapun anggota parpol KIK yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, PKB, PPP, PSI, PKPI, Partai Nasdem, dan Partai Perindo. Pembubaran TKN diikuti dengan pembubaran TKD di 34 Provinsi beserta seluruh kabupaten dan kota. Juga dihadiri kader-kader parpol, anggota dan relawan.

“Kami memiliki napas perjuangan yang seirama. Dan selama hampir satu yahun bersama-sama di TKN KIK, semakin menguatkan hubungan politis-profesional-individual ke-10 parpol. Kami meyakini sepenuhnya bahwa soliditas ini, akan terus membawa kebaikan untuk bangsa dan negara tercinta, Indonesia,” tambah Sekjen PKPI itu.

Sore ini, TKN Jokowi-Ma’ruf akan dibubarkan. Pembubaran TKN bakal dilakukan karena tugas pemenangan Pilpres 2019 sudah selesai.

“Pembubaran TKN adalah hal yang wajar karena tahapan pilpres telah usai. Tidak ada lagi kerja pemenangan,” kata Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Ahmad Rofiq, Kamis (25/7/2019).

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com