Connect with us

pemilu 2019

Kawal Rekapitulasi Suara KPU, BPN Bentuk RSO

Published

on

Tim Informasi dan Teknologi (IT) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Agus Maksum

Geosiar.com, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membentuk Relawan Saksi Online (RSO) guna mengawal proses rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Tim Cyber BPN, Agus Maksum mengatakan, BPN akan membentuk 813.350 saksi online untuk mengamati validitas data dari C1 di website KPU.

“Kita bentuk 813.350 saksi online. Masing-masing amati web KPU. Amati apa yang terjadi. Apa C1 sama dengan C1 yang kita punya?” kata Agus di Seknas BPN Prabowo-Sandi, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

BPN memutuskan untuk membentuk saksi online tersebut lantaran telah menerima sejumlah laporan kecurangan yang terjadi saat pemungutan suara maupun kesalahan dalam entri data yang dilakukan KPU.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan kerja para saksi online itu nantinya akan mengecek perubahan data yang terjadi dalam website KPU.

“Tiap hari dibuka (website KPU), lalu di-screenshoot hari ini apa yang terjadi. Besok dibuka lagi apa yang terjadi, lalu dilihat apa pola perubahannya,” terang Agus.

Agus berpendapat, segala perubahan yang diindikasikan sebagai kecurangan dapat segera diketahui melalui saksi online tersebut.

Menurutnya, apabila ada kesalahan atau teledor dalam pengawasan itu, maka hasilnya akan sama dengan quick count dari sejumlah lembaga survei yang dinilainya telah melakukan kebohongan publik.

“Jadi menurut kami adalah apabila kita teledor mengawasi ini, maka hasilnya akan sama dengan quick count. Sedangkan, jika kita berhasil awasi dan mencegah perubahan ini, maka hasilnya akan sama dengan klaim BPN, sama dengan hitungan BPN Pak Prabowo menang 60% lebih,” jabarnya.

BPN telah mencatat ada sebanyak 1.261 kasus kecurangan selama pemilu, dimulai dari proses pemungutan hingga penghitungan suara.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman telah mengakui terdapat kesalahan input data C1 pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.

Nasional

DPR Bakal Bentuk Pansus untuk Tangani Kasus Jiwasraya

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI, Marwan Jafar

Geosiar.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Marwan Jafar melaporkan bahwa DPR bakal membentuk panitia khusus (Pansus) guna mengatasi satu per satu persoalan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Menurutnya, keberadaan Pansus tidak perlu ditakutkan lantaran DPR ingin membantu membedah persoalan secara menyeluruh.

Pansus DPR bertujuan membedah Jiwasraya mulai soal manajemen risiko, salah investasi atau tidak, hingga ada atau tidaknya ‘window dressing’.

“Window dressing itu usaha mempercantik laporan keuangan untuk menyenangkan pemegang saham,” kata Marwan Jafar di sela-sela reses yang berlangsung di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pati, Jawa Tengah, Ahad (29/12/2019).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu meminta pemerintah lebih serius menyelesaikan skandal dalam PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengingat permasalahannya sudah berlangsung lama dan kompleks.

“Kami memperkirakan permasalahan yang terjadi bisa mencapai puluhan masalah yang membelit asuransi pelat merah itu,” katanya.

Terkait rencana pemerintah mengambil langkah penggabungan berbagai perusahaan di bawah satu perusahaan induk (holdingisasi) BUMN asuransi, politikus dari PKB itu mengatakan perlu didukung. Hanya saja, lanjutnya, sebelum melangkah ke arah tersebut, terlebih dahulu diperlukan untuk menyelesaikan persoalan di Jiwasraya.

Menurut Marwan, kasus Jiwasraya termasuk megaskandal selain Bank Century. Nilai kerugian negara dari kasus Century sekitar Rp 7,2 triliun, sedangkan di Jiwasraya jauh lebih besar karena mencapai Rp13,7 triliun.

“Ini harus diperhatikan secara serius dan diselesaikan segera, terutama yang menyangkut nasabah,” imbaunya.

Continue Reading

pemilu 2019

Oposisi Berpeluang Gabung Koalisi Jokowi, Paloh: Jaga Kesepakatan

Published

on

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh.

Geosiar.com, Jakarta – Isu peluang bergabungnya partai politik (parpol) pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gerindra ke parpol koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin semakin santer terdengar. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh pun ikut berkomentar atas isu tersebut.

Paloh mengatakan bahwa penentu keputusan bergabungnya parpol non-koalisi tersebut harus berdasarkan pada kesepakatan bersama dari seluruh partai koalisi pengusung. Sebab, keputusan itu merupakan kesepakatan bersama.

“Kalau keputusan tetap kita konsisten harus keputusan di antara seluruh parpol koalisi, harus dirundingkan. Harus dirundingkan artinya saya menjaga kesepakatan apa pun, itu tugas saya,” kata Surya Paloh di DIY pada Selasa (30/7/2019).

Menurut Paloh, keputusan untuk menerima parpol oposisi bergabung ke koalisi tidak boleh dengan keterpaksaan. Ia menegaskan jika semua parpol koalisi sudah bersepakat, maka tak ada pihak yang dirugikan atau pun merusak kesolidan koalisi. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh parpol koalisi harus lebih dulu solid sebelum partai oposisi bergabung.

“Kita jaga dahulu, kalau kita sepakat mana ada yang rusak. Kalau rusak, itu ada yang tidak sepakat dalam kesepakatan karena keterpaksaan. Menerima dengan keterpaksaan itu tak boleh,” lanjut Paloh.

Dia menambahkan bahwa koalisi parpol pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin telah berhasil memenangkan Pilpres 2019. Pada akhirnya hasil itu harus disyukuri karena hasil kerja keras bersama.

“Saling membesarkan hati satu sama lain dan mensyukuri perjuangan memenangkan pak Jokowi dalam kompetisi yang cukup keras itu sudah selesai. Dan hasilnya masyarakat beri mandat pak Jokowi sebagai Presiden terpilih, harus disyukuri parpol pengusung,” ucapnya.

Kabar gabungnya Gerindra muncul usai pertemuan antara Prabowo dan Jokowi, serta Prabowo dan Megawati beberapa waktu lalu. Pengamat memprediksi pertemuan ketiga tokoh dalam dua kesempatan berbeda itu juga membahas soal koalisi.

Continue Reading

pemilu 2019

TKN Bubar Sore Ini, Koalisi Tetap Solid

Published

on

Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Verry Surya Hendrawan

Geosiar.com, Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dibubarkan hari ini, Jumat sore ini (26/7/2019) pukul 16.00 WIB. Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Verry Surya Hendrawan, menegaskan pembubaran TKN bukan berarti pembubaran koalisi.

“KIK akan terus ada, hadir, solid dan sepakat konsisten untuk aktif mengawal pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin selama lima tahun mendatang,” ujar Verry, Jumat (26/7/2019).

Ia menambahkan, KIK bakal terus aktif dan kritis di pemerintahan serta legislatif. Verry meyakini partai-partai KIK profesional dan solid guna mewujudkan visi dan misi presiden terpilih tersebut.

Adapun anggota parpol KIK yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, PKB, PPP, PSI, PKPI, Partai Nasdem, dan Partai Perindo. Pembubaran TKN diikuti dengan pembubaran TKD di 34 Provinsi beserta seluruh kabupaten dan kota. Juga dihadiri kader-kader parpol, anggota dan relawan.

“Kami memiliki napas perjuangan yang seirama. Dan selama hampir satu yahun bersama-sama di TKN KIK, semakin menguatkan hubungan politis-profesional-individual ke-10 parpol. Kami meyakini sepenuhnya bahwa soliditas ini, akan terus membawa kebaikan untuk bangsa dan negara tercinta, Indonesia,” tambah Sekjen PKPI itu.

Sore ini, TKN Jokowi-Ma’ruf akan dibubarkan. Pembubaran TKN bakal dilakukan karena tugas pemenangan Pilpres 2019 sudah selesai.

“Pembubaran TKN adalah hal yang wajar karena tahapan pilpres telah usai. Tidak ada lagi kerja pemenangan,” kata Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Ahmad Rofiq, Kamis (25/7/2019).

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com