Connect with us

pemilu 2019

Jelang Quick Count, Jokowi-Prabowo Kompak Optimis Menangi Pilpres 2019

Published

on

Capres dan Cawapres Pilpres 2019 saat menentukan nomor urut paslon.

Geosiar.com, Jakarta – Calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan kompak mengatakan optimis akan memenangkan Pilpres 2019.

“Optimis-optimis. Dukungan sangat besar. Rakyat ingin perubahan, rakyat ingin perbaikan, reformasi dan ingin makmur, adil dan makmur,” tutur Prabowo di TPS 41, Kampung Curug, Jawa Barat, Rabu (17/4/2019).

Di lokasi berbeda, Jokowi juga mengatakan keoptimisannya dalam memenangkan Pilpres untuk kedua kalinya atas Prabowo. “Ya selalu dalam bekerja kita ini optimis terus,” ujar Jokowi di TPS 008 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2019).

Usai mencoblos, keduanya juga sempat ditanyai awak media terkait prediksi jumlah suara yang akan mereka raih. Prabowo meyakini akan memperoleh 63 persen suara di seluruh Indonesia.

“Itungan kami sih kami 63 persen. Wah di mana-mana, seluruh Indonesia. Solo, InsyaAllah, Anda lihat kemarin kan waktu kemarin” ujarnya.

Berbeda dengan Prabowo, Jokowi tampak enggan untuk menyebut prediksi persentase jumlah suara yang akan diraihnya. Capres petahana itu hanya mengatakan bahwa sudah merasa plong usai memberikan suaranya bersama sang istri, Iriana. “Plong…,” imbuh Jokowi sambil menarik nafas.

Sambil memantau penghitungan suara cepat alias quick count, kedua kandidat akan segera berkumpul bersama tim suksesnya masing-masing. Jokowi-Ma’ruf akan berkumpul bersama Tim Kemenangan Nasional (TKN) di Djakarta Theater, sedangkan Prabowo-Sandiaga akan berkumpul bersama Badan Pemenangan Nasional (BPN) di Media Center Prabowo-Sanndi Jalan Sriwijaya.

pemilu 2019

Sidang Sengketa Pileg, MK Dengar Jawaban KPU untuk 56 Perkara

Published

on

sidang sengketa hasil Pemilu di MK

Geosiar.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Tahun 2019 untuk 56 perkara, hari ini, Selasa (16/7/2019), yang beragendakan pemeriksaan persidangan.

“Agenda hari ini untuk 56 perkara PHPU adalah pemeriksaan persidangan, yang terbagi pada tiga ruang sidang panel di Gedung MK,” jelas Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Persidangan dilangsungkan dengan mendengar jawaban KPU selaku termohon, mendengarkan keterangan pihak terkait dan Bawaslu dan pengesahan alat bukti.

Persidangan untuk perkara PHPU Legislatif ini dibagi dalam tiga ruang sidang panel. Masing-masing panel mesti disidangkan oleh hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung, Pemerintah, dan DPR.

Panel pertama diketuai oleh Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman, dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Anwar ada;ah hakim konstitusi dengan lembaga pengusul MA, sementara Enny diusulkan oleh Presiden (pemerintah), Arief diusulkan oleh DPR.

Selanjutnya pada panel kedua diketuai oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan anggota Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul. Aswanto merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR, sementara Saldi diusulkan oleh Presiden, dan Manahan diusulkan oleh MA.

Lalu ketua pada panel ketiga oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan anggota Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Palguna merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh Presiden. Sementara Suhartoyo diusulkan oleh MA dan Wahiduddin diusulkan oleh DPR.

Continue Reading

pemilu 2019

Perludem: Gugatan Terbanyak Adalah PDIP, PSI Paling Sedikit

Published

on

Mahkamah Konstitusi

Geosiar.com, Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melaporkan, partai politik terbanyak yang melakukan gugatan perselisihan pemilihan hasil legislatif (Pileg) tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Total 112 perkara,” ungkap Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil di Jakarta, Senin, (15/7/2019).

Peringkat selanjutnya, lanjut Fadli, adalah Partai Gerindra dengan total 72 perkara dan Partai Nasdem dengan 63 perkara.

“Partai yang paling sedikit ditemukan perkaranya adalah PSI dengan empat perkara,” kata Fadli.

Selain itu, didapati sengketa dari partai lokal di Provinsi Aceh, yaitu Partai Aceh dua perkara, Partai Sira satu perkara dan PNA dua perkara.

Jadi total, Perludem mendapati 613 perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2019. Jenis pemilihan yang paling banyak dipersoalkan di MK adalah Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah 384 perkara.

Hasil temuan itu disampaikan dalam diskusi media bertajuk analisis permohonan perselisihan pemilu legislatif (Pileg) 2019 dan hasil pemantauan sementara perselisihan hasil Pemilu 2019 di MK. Fadli menjelaskan analisis juga dilakukan untuk tiga bentuk kelompok sengketa yang diajukan oleh partai politik, yakni sengketa suara antar partai peserta pemilu sebanyak 243 perkara.

Selanjutnya perkara perselisihan hasil pemilu yang hanya mempersoalkan hasil pemilu kepada KPU ada 260 perkara. Kemudian sengketa suara internal partai politik berjumlah 94 perkara.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyatakan keadilan Pemilu sudah menyeruak ke permukaan di Indonesia sejak Pemilu tahun 2009, dengan penentuan suara terpilih berdasarkan suara terbanyak atau sistem proporsional terbuka.

“Keadilan pemilu yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Jangan sampai ada ketidakadilan,” tegasnya.

Continue Reading

pemilu 2019

Tak Singgung Hukum dan HAM, Pidato Jokowi Dikritik

Published

on

Pidato Jokowi Bertajuk "Visi Indonesia"

Geosiar.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Institute Criminal of Justice Reform (ICJR) Anggara menanggapi isi pidato presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di acara yang bertema ‘Visi Indonesia’ di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Ahad (14/7/2019).

ICJR menilai, pidato presiden terpilih periode 2019-2024 itu lebih banyak berbicara mengenai masa depan ekonomi nasional, tidak ada menyinggung soal pembangunan negara hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, menurut Anggara, dua hal tersebut berkesinambungan guna mendorong pembangunan ekonomi, diperlukan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian berusaha di Indonesia.

“Pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” ungkap Anggara, Senin (15/7/2019).

Anggara menambahkan, pembangunan negara hukum tidak cuma bagian dari agenda kerja pemerintahan, namun juga suatu kewajiban konstitusional untuk setiap Kepala Negara.

Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan lima visi, yaitu: tentang pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dengan memberi jaminan kesehatan dan pendidikan, menarik investor, reformasi birokrasi, dan mengalokasikan APBN untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Sementara soal visi tentang hukum dan HAM tidak ditemukan.

Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua TKN Arsul Sani mengatakan, dari banyaknya misi dan agenda yang terdapat dalam dokumen yang diserahkan kepada KPU pada pasca pilpres 2019, tentu tidak mungkin semua disampaikan untuk pidato yang dijadwalkan tidak terlalu lama itu.

“Tentu dipilih visi misi dan agenda yang pas buat dipidatokan di hadapan para relawan pendukung dan rakyat,” kata Arsul.

Pidato Jokowi, jelas Arsul, jangan dinilai bahwa pemerintahan lima tahun ke depan hanya melulu akan fokus pada hal-hal yang berbau ekonomi saja.

“Tanpa dipidatokan secara khusus tentang penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu, tidak berarti ketiga hal tersebut tidak akan menjadi agenda kerja prioritas pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” jelas Arsul.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com