Connect with us

Nasional

Pahami Surat Suara yang Dihitung Sah dan Tidak Sebelum Mencoblos

Published

on

Ilustrasi Kertas Suara

Geosiar.com, Jakarta – Sebelum menunaikan hak pilih pada pemilu serentak yang berlangsung pada 17 April, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu aturan main soal 5 surat suara untuk memastikan pilihan Anda sah menurut aturan.

Karena, jika tidak mengetahui aturannya, suara yang Anda berikan terancam sia-sia karena dianggap tidak sah kala menyalahi aturan.

Untuk menghindari hal tersebut, marilah untuk merapal kembali berbagai aturan yang berkaitan dengan pencoblosan, supaya dapat menghindari suara hilang akibat tidak sah.

Anda dapat mengetahui surat suara sah dari Pasal 386 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019.

Berikut ini ketentuan suara sah:

  1. Telah ditandatangi ketua KPPS. Pastikan untuk mengeceknya setelah menerima surat suara.
  2. Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden sah apabila dicoblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik, dan/atau tanda gambar gabungan partai politik dalam surat suara.
  3. Pada pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sah apabila dicoblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada kolom yang disediakan.
  4. Pada surat suara pemilu anggota DPD sah apabila dicoblos pada satu calon perseorangan.
  5. Tanda coblos bisa dinyatakan sah, baik berjumlah satu atau lebih selama masih dalam kolom atau tepat pada garis satu kolom yang telah disediakan.
  6. Bila ada tanda coblos pada 1 kolom paslon yang tembus secara garis lurus sehingga ada dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dengan lipatan surat suara, asal tidak mengenai kolom paslon lain, dinyatakan sah.

Selanjutnya surat suara tidak sah bisa diketahui dari Pasal 365 UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 55 PKPU Nomor 3 Tahun 2019.

Berikut hal-hal yang membuat surat suara tidak sah:

  1. Terdapat tulisan atau catatan pada surat suara, selain tanda tangan ketua KPPS. Ingat, pemilu 2019 surat suara harus dicoblos, bukan dicontreng.
  2. Tidak ada tanda tangan ketua KPPS.
  3. Mencoblos calon anggota DPD yang nama dan fotonya tidak tercantum atau dia sudah meninggal dunia dan tak lagi memenuhi syarat sebagai calon.
  4. Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Pastikan Anda memakai paku dan alas yang telah disediakan di bilik suara.

Jadi pastikan Anda mencoblos sesuai aturan, Selamat mencoblos!

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Demonstran Desak Bawaslu Nyatakan Pemilu 2019 Curang

Published

on

Aksi Tolak Pemilu Curang di depan Gedung Bawaslu (Kumparan)

Geosiar.com, Jakarta – Kumpulan demonstran yang mengaku berasal dari beberapa elemen mengadakan aksi di depan gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Aksi tersebut dilakukan agar Bawaslu menyatakan pemilu serentak 2019 sebagai pemilu curang.

“Menurut kami, pemilu ini sudah curang. Kalau kecurangan cuma 1 sampai 2 TPS, kalau ini pemilu curang. Jadi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pasca,” ungkap koordinator aksi, Jumhur Hidayat, di depan Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

Jumhur mengatakan, gerombolan masyarakat yang datang bersamanya telah membawa sejumlah barang bukti kecurangan pemilu. Ia bahkan menyebut jumlahnya terlalu banyak. Aksi ini merupakan bentuk permintaan audiensi kepada Bawaslu, untuk menyelesaikan masalah ini bersama.

Jumhur mengaku bahwa aksi ini murni berasal dari masyarakat. Mereka mengaku bukan mewakili pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ataupun Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Walaupun begitu nampak beberapa simpatisan yang mengenakan kaus beratribut Prabowo-Sandi dalam aksi tersebut.

“Saya enggak ada urusan BPN, ini gabungan rakyat, kita undang men of honours, atau person of honours pendukung 01-02 yang merasa terhormat dan berjuang untuk demokrasi, bersama-sama, kita melawan,” jelas Jumhur.

Dalam aksi tersebut, hadir pula eks ketua Presidium Alumni 212 yang dikenal akrab dengan Prabowo, yaitu ustaz Ansufri Sambo, dan beberapa alumni UI yang mengenakan jaket kampus warna kuning.

Aksi ini dimulai sekitar pukul 11.00 WIB, yang seharusnya pukul 10.00 WIB, namun hujan sempat mengguyur.

Continue Reading

Nasional

Pemilu Serentak Banyak Makan Korban, JK Angkat Bicara

Published

on

Wakil Presiden Jusuf Kalla

Geosiar.com, Jakarta – Pemilu serentak 2019 membuahkan tangisan. Petugas yang meninggal dunia akibat kelelahan selama mengawal pemilu terus bertambah di berbagai daerah. Hingga saat ini, jumlah yang meninggal sudah mencapai 139 petugas. Terdiri atas petugas KPPS, Panitia pengawas pemilu dan anggota kepolisian.

Salah satu contoh di Provinsi Sulawesi Utara. Sebanyak lima petugas KPPS meninggal dunia pascapemilu. Yanti Sandala, petugas KPPS di Desa Kawangkoan Baru, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara meninggal saat bertugas lebih dari 24 jam.

Menurut informasi, sejak Rabu hingga Kamis pagi, Yanti sudah mengeluh pusing. Akan tetapii dirinya tetap bekerja untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Pembuluh darah Yanti pecah hingga nyawanya tidak dapat tertolong.

Atas peristiwa ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) angkat bicara mengenai banyaknya korban akibat pemilu serentak ini. JK menilai penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak 2019, sangat perlu ditinjau ulang.

JK berpesan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali meninjau ulang UU Pemilu itu dan merevisinya. Dirinya yakin jika itu dilakukan tak akan ada korban jiwa dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena kelelahan. “DPR harus memutuskan.”

Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap supaya pemilu mendatang tidak lagi dilakukan serentak. Tetapi alangkah baiknya dilakukan secara terpisah antara pileg dengan pilpres, sehingga beban panitia juga tidak terlalu berat.

Continue Reading

BMKG

Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Pulau Morotai Maluku Utara

Published

on

Ilustrasi Gempa Bumi

Geosiar.com, Maluku – Desa Daruba, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut) dilanda gempa bumi bermagnitudo 5,2.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam situs resminya mengatakan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG, Rabu (24/4/2019).

Gempa terjadi pada pukul 09.17 WIB. Gempa berada di 31 km arah barat lau Daruba, Malut dengan koordinat 2.29 LU – 128.15 BT. Kedalaman gempa 100 km.

Belum ditemukan laporan lebih lanjut tentang dampak gempa. Belum diketahui juga ada atau tidaknya korban akibat gempa ini.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com