Connect with us

Hukum

5 Pelaku Politik Uang Untuk Caleg Dari Partai Gerindra Ditangkap Polres Karo

Published

on

Seluruh barang bukti uang, kartu nama dan daftar data nama nama saat dipaparkan oeh polres karo bersama bawaslu kabupaten karo (16/4)

Geosiar – Kabanjahe – Polres Tanahkaro bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karo Amankan lima orang laki laki yang diduga kuat sebagai pelaku money politik dari berbagai tempat dikabupaten Karo dan berhasil menyita ratusan juta Uang dan kartu nama dari beberapa calon legislatif (caleg) dari Partai Gerakan indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Karo.

Tim Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Karo sukses mengungkap dua tindak Pidana Pemilu melalui Oprasi Tangkap Tangan (OTT) setelah adanya informasi dan menindaklanjuti terkait adanya kegiatan yang diduga bagi bagi uang (money politik) di daerah Tigabinanga untuk memilih calon anggota legislatif DPR RI dan Caleg DPRD Karo yang diusung oleh Partai Gerindra.

Polres Karo bersama Bawaslu Kabupaten Karo dan dari pihak pihak terkait langsung melakukan Pemaparan dimapolres Karo, Kapolres menjelaskan kelima yang diamankan polres karo bersama Bawaslu, senin (15/4) sekira pukul 16.00 Wib berinisial JN (28) pekerjaan petani dengan alamat desa Sukajulu Tigabinanga dan IS Kembaren (27) penduduk sukajulu Tigabinanga.

Kedua pelaku diamankan sedang membawa uang sebesar Rp.11.700.000,00. dan keduanya mengakui uang tersebut untuk pembayaran pemilihan Caleg Kawar Sembiring sebesar Rp.150.000,00 per orang, untuk Caleg DPR RI Tomas Joverson Ginting sebesar RP.25.000,00 per orang dan Caleg DPRD Karo indra maha Rp.50.000,00 per orang yang dijadikan satu paket menjadi RP.225.000,00 per orang.

Selanjutnya Polres Karo melakukan pengembangan diseputaran Pekan Tigabinanga, tepatnya dikantor Partai Gerindra, dan petugas mengamankan seorang pria berinisial JP bersama uang sebesar RP.190.000.000,00 Juta dengan nominal uang pecahan 20 ribu, pecahan 50 ribu, dan pecahan 100 ribu. saat di introgasi petugas JP mengakui uang tersebut diberikan oleh Kawar Sembiring untuk dibagikan kepada para pemilihnya, dan saat ini kita juga telah mengamankan Kawar Sembiring, ujar Kapolres Karo AKBP Benny R Hutajulu didampingi Kasat Reskrim AKP Ras Maju Tarigan SH.

Kasat Reskrim turut menjelaskan, dilokasi yang terpisah dan dihari yang sama sekira pukul 21.00 Wib kita mendapat informasi adanya kegiatan tindak pidana pemilu diseputaran jalan samura, serta kita juga berhasil mengamankan dan mengungkap dengan melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial S dengan barang bukti Sisa uang yang sudah terlanjur dibagikan sebesar Rp.2.800.10.000,00 untuk pembayaran pemilihan Caleg dari Partai Gerindra, jelas Kasat Reskrim Polres Karo kepada berbagai awak media.

Lanjutnya lagi, selain uang yang kita sita untuk dijadikan sebagai barang bukti, kita juga menyita kertas bertuliskan nama nama pemilih dan beberapa blok kartu nama atas nama Thomas Joverson Ginting, Indra Maha, Sadarta Bukit dan Kawar Sembiring yang keseluruhanya diusung oleh Partai Gerindra Kabupaten Karo, ujar AKP Ras Maju Tarigan mengakhiri.

Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani yang hadir dalam pemaparan menjelaskan terkait temuan ini, kami sudah periksa terhadap kelimanya dan kita nyatakan sudah memenuhi syarat untuk dilakukan register dan direkomendasikan untuk dibuatkan laporan polisi (lp) agar dapat diproses secara praturan dan perundang undangan hingga sampai tahap putusan dipengadilan, tegas Ketua Bawaslu.

Sebelum acara pemaparan usai dilaksanakan, Kapolres Karo berpesan
kepada masyarakat agar mempergunakan hak pilih dengan hati nurani dan janganlah memilih dengan melihat nominal uang, karena polres karo bersama Bawaslu akan terus mengawasi hingga hari pemilihan tetap melakukan pencegahan dan penegakan hukum agar tidak ada lagi terjadi tindak pidana pemilu seperti ini dikabupaten karo./Eps

Advertisement

Hukum

Dipl.Ing.H.BENNY SOETRISNO Ditetapkan Ketua Umum GPEI yang Sah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Kuasa hukum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia
(GPEI) sebut bahwa Dipl.Ing.H.BENNY SOETRISNO adalah sebagai Ketua Umum GPEI yang sah. Penetapan tersebut berdasarkan hasil Musyawarah Nasional ke enam GPEI serta dikuatkan dengan putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dari Mahkamah Agung RI.

Dalam siaran pers yang diterima Geosiar.com, Sabtu (15/6/2019), disebutkan bahwa Dipl.Ing.H.BENNY SOETRISNO adalah selaku Ketua Umum GPEI yang sah. Hal tersebut berdasarkan hasil Musyawarah Nasional ke enam Gabungan Perusahaan Ekspor
Indonesia ( GPEI ).

Bahkan, dalam surat yang diterima Geosiar.com dan ditujukan ke berbagai instansi, bahwa kedudukan Dipl.Ing.H.BENNY SOETRISNO, sebagai Ketua Umum dikuatkan oleh putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap dari Mahkamah Agung RI Nomor 435 PK/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018 jo Nomor 1087 K/PDT/2013 tanggal 13 mei 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/PDT/2012/PT.DKI
tanggal 7 Juni 2012 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1504/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 2 Juni 2010.

Ditambahkan lagi, sesuai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1504/PDT.G/2009/PN. PN.JKT.SEL tanggal 2 Juni 2010 dimaksud dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI
dan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, dalam amar putusannya disebut, Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara :
Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; Dalam Intervensi :
Mengabulkan gugatan PENGGUGAT Intervensi untuk sebagian; Menyatakan PENGGUGAT Intervensi adalah sebagai satu – satunya Organisasi GPEI; Menyatakan TERGUGAT Intervensi sebagai pihak yang tidak memiliki Persona Standi In Judicio serta tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas mewakili Organisasi GPEI.

Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Nomor : Skep/086/DP/ALB/VI/2009 tentang Penetapan GPEI sebagai Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri ( KADIN) tahun 2009 adalah sah menurut hukum; Menolak gugatan selebihnya;
Dalam Konvensi dan Dalam Intervensi :
Menghukum PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT Dalam Intervensi untuk
membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.161.000,- ( seratus enam puluh satu ribu rupiah );

Dilanjutkan lagi, bahwa sesuai sertifikat Merek GPEI Nomor
Pendaftaran IDM000317490 tanggal Pendaftaran 19 Agustus 2011, GPEI telah didaftarkan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, dengan Merek seperti dibawah ini :

Bahwa saat sekarang ini telah diketahui, adanya segala aktifitas pemakaian Atribut / Cap serta Pelantikan Cabang – Cabang oleh Pihak Ketiga mengatasnamakan GPEI, tindakan Pihak Ketiga tersebut Liar dan Melawan Hukum, oleh karenanya diperingatkan dan diperintahkan kepada Pihak Ketiga untuk menghentikan segala aktifitas pemakaianan Atribut / Cap serta Pelantikan Cabang – Cabang
yang demikian itu termasuk dan tidak terbatas kepada semua tindakan – tindakan lainnya tanpa ada yang dikecualikan, satu dan lain hal demi tercegahnya Laporan Polisi yang telah dicadangkan.

Bahkan untuk Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sumut juga dipimpin Drs Hendrik H Sitompul, MM yang saat ini anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat.

Hasil tersebut diatas sekaligus sebagai pemberitahuan kepada semua Instansi Pemerintah tingkat Pusat maupun Daerah, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tingkat pusat maupun Daerah, Kepolisian Republik Indonesia tingkat Pusat maupun Daerah, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tingkat Pusat
maupun Daerah, Organisasi Pengusaha tingkat Pusat maupun Daerah, Organisasi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tingkat Pusat maupun Daerah serta siapapun juga tanpa ada yang
dikecualikan, yang ada hubungannya dengan GPEI.

Surat edaran kuasa hukum GEPI tersebut dibuat di Jakarta tertanggal 13 Juni 2019 oleh ISMET INONO,SH, RIVAN ERLANGG,SH dan DANIEL RAHMAN NAPITUPULU yang berkantor di
Jalan Tebet Dalam I Nomor 36 – B Tebet Barat, Tebet Jakarta Selatan (12810) Telp / Faks : 021 22008014 E-mail : i.inono@yahoo.com.

Sedangkan kantor GPEI yang sah berkedudukan di ITC Cempaka Mas Office Tower Lantai 7 Nomor 6 Jalan Letjend. Soeprapto, Jakarta Pusat (10640) Telp : 021- 42900549 dan Fax : 021- 42900546
Email : dpp.gpei@gmail.com. (lamru)

Continue Reading

Hukum

Kasus Ujaran ‘Idiot’, Ahmad Dhani Terima Vonis 1 Tahun Penjara

Published

on

Ahmad Dhani saat mendengar vonis hukuman atas kasus pencemaran nama baik di PN Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/6/2019). (Foto: Kumparan).

Geosiar.com, Surabaya – Musisi kondang Ahmad Dhani Prasetyo dijatuhi vonis hukuman satu tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas kasus pencemaran nama baik, Selasa (11/6/2019).

“Menyatakan, terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo oleh karena itu dengan pidana selama 1 tahun,” tutur Hakim Ketua R Anton Widyopriyono saat membacakan putusan vonis di persidangan PN Surabaya, Selasa (11/6/2019).

Dalam persidangan, Hakim Ketua mengatakan bahwa hal yang memberatkan dakwaan Ahmad Dhani adalah karena tidak merasa bersalah saat menjalani hukuman. Selain itu, suami dari Mulan Jameela itu merupakan seorang caleg yang dituntut menjaga lisan di hadapan publik. Sementara, hal yang meringankan dakwaan Dhani adalah selama proses persidangan dia bersifat sopan dan kooperatif.

Atas vonis hakim tersebut, Dhani dikabarkan akan mengajukan banding. Vonis yang diterima Ahmad Dhani sebenarnya lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang sebelumnya menuntut dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Jaksa menyampaikan tuntutan itu sewaktu sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (23/4/2019).

Jaksa menilai, Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk mencemarkan nama baik.

Oleh karena itu, Jaksa menuntut Dhani dengan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai informasi, kasus ujaran ‘idiot’ itu berawal saat Ahmad Dhani membuat vlog dengan konten keluhan atas penghadangan yang dilakukan sejumlah oknum terhadapnya sehingga dia batal mengikuti deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018 silam.

Vlog itupun langsung viral di media sosial yang akhirnya menyebabkan Ahmad Dhani dilaporkan oleh aktivis Koalisi Bela NKRI ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim).

Continue Reading

Hukum

349 Polisi Bersenjata Gas Air Mata Jaga Ketat Sidang Vonis ‘Idiot’ Ahmad Dhani

Published

on

Ilustrasi ratusan petugas keamanan di PN Surabaya. (Foto: detikcom).

Geosiar.com, Jakarta – Musisi legendari Ahmad Dhani Prasetyo menjalani sidang vonis kasus pencemaran nama baik lewat ujaran ‘idiot’ di Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya, Selasa (11/6/2019) sekitar pukul 11.00 WIB.

Uniknya, di luar ruang sidang Dhani, tampak ratusan personel polisi yang tengah berjaga dengan bersenjatakan gas air mata. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bagian Operasional Polrestabes Surabaya, Kompol Anton Elfrino.

Anton mengatakan bahwa pihaknya telah menyiagakan 349 personel gabungan dari personel Sabhara Polrestabes Surabaya dan Brimob Polda Jatim.

“Kita melakukan pengamanan sebanyak 349 personel tergabung dari Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim, untuk bersiaga,” tutur Anton di PN Surabaya, Selasa (11/6/2019).

Ratusan personel tersebut, kata Anton, disiagakan untuk mengamankan jalannya persidangan. Personel terlihat disiagakan pada dua titik, yakni gerbang pengadilan dan di dalam ruang persidangan. Selain itu, mobil watercanon juga tampak parkir di pengadilan.

“Pengamanan ini dilakukan untuk mengamankan jalannya persidangan. Kita melaksanakan pengamanan di gerbang depan jalan untuk mengamankan jalannya persidangan. Semoga tidak ada potensi ricuh,” lanjutnya.

Sebagai informasi, PN Surabaya menetapkan Ahmad Dhani sebagai terdakwa atas kasus pencemaran nama baik setelah vlog ‘idiot’ yang dia buat pada Agustus 2018 di Hotel Majapahit Surabaya lalu, tersebar di media sosial. Sidang pun telah bergulir sejak 7 Februari lalu.

Vlog itu ditujukkan Dhani kepada sejumlah orang yang mengadangnya di depan hotel saat ingin menghadiri deklarasi #2019gantipresiden di Tugu Pahlawan Surabaya. Oleh karena itu, dia kesal terhadap perlakuan itu dengan melampiaskan kekesalan melalui vlog ‘idiot’. Sayang, vlog itu justru menjerumuskannya ke dalam ranah hukum.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com