Connect with us

pemilu 2019

Pemilu di Osaka, Ahok Protes WNI Tak Tertib Antre

Published

on

Ilustrasi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengukuti Pemilu di Osaka. (Foto: Instagram basukibtp)

Geosiar.com, Osaka– Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengukuti Pemilu di Osaka, Jepang, Minggu (14/4/2019). Namun, beredar video memperlihatkan Ahok yang sedang protes kepada Panitia Pemilih Luar Negeri (PPLN) Osaka saat ingin menggunakan hak pilihnya. 

Dalam video tersebut, Ahok yang memakai kemeja putih terlihat sedang memprotes PPLN Osaka. Hal ini dipicu lantaran Ahok merasa gilirannya untuk mencoblos diterobos oleh WNI yang belum terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Video tersebut disebarkan melalui WhatsApp grup dan langsung viral di media sosial Tanah Air. Melihat kondisi ini, Ketua PPLN Osaka, Anung Wibowo menyatakan bahwa peristiwa tersebut hanyalah sebuah kesalahpahaman semata.

“Itu salah paham saja, jadi tadinya kan Pak Ahok sudah antre, tapi dia harus pindah tempat karena banyak massa yang minta foto, terus ketika beliau kembali ke antrean lagi, dikirain nyelak gitu, terus Pak Ahok nggak terima, itu juga ngobrol-ngobrol aja, cuma karena sama-sama ngomongnya keras, sama orang-orang Makassar, sedikit panas, itu juga sebentar nggak sampai 5 menit sudah selesai urusannya,” tutur Anung, saat dihubungi awak media, Minggu (14/4/2019).

Dalam video tersebut terlihat Ahok sedang kesal dan meluapkan emosinya dengan suara yang tinggi kepada PPLN Osaka perihal pemilih lain yang menyerobot antriannya.

“Tadi kan kesannya walaupun saya di nomor 8 kalau ini duluan kertas suara habis saya hilang hak suara saya,” kata Ahok Protes, seperti dilihat dalam video yang beredar di media sosial, Minggu (14/4/2019). 

“Itu buat yang belum terdaftar pak, saya terdaftar pak. Beda. Layanin yang punya ini dulu, baru mereka,” lanjut Ahok.

Anung Wibowo mengklarifikasi kejadian ini hanya sedikit salah paham. Dia menyebut video yang berdurasi singkat tersebut hanya menampilkan Ahok yang sedang marah, namun kejadian ini cepat diselesaikan oleh panitia PPLN Osaka, tidak sampai 15 menit.  

“Memang beliau benar nyoblos, beliau terdaftar sebagai DPTb, semua kita sama, kita layani dengan baik, sama semua WNI, kami layani dengan baik, kita layani sebagai semestinya, cuma salah paham sedikit aja, cuma yang di sosmed melihatnya apa, tapi nggak sampai 15 menit sudah smooth lagi,” kata Anung.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

pemilu 2019

[Update] Real Count KPU: Jokowi dan Prabowo Bersaing Ketat di Pulau Sumatera

Published

on

Hasil real count KPU per 24 April 2019

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus merekapitulasi hasil penghitungan suara (Situng) Pilpres 2019 melalui situs resmi kpu.go.id.

Real count KPU pada Rabu, 24 April 2019 pukul 15.45, jumlah TPS yang sudah melaporkan hasil rekap C1 sebanyak 238.892 (29.37%) dari total 813.350 TPS di seluruh Indonesia.

Dari data tersebut, kubu 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin memperoleh 55,77% (25.049.788) suara. Sementara kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 44.23% (19.863.027) suara.

Di Pulau Sumatera, suara dukungan untuk Jokowi maupun Prabowo tampaknya terbagi dua pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera. Masing-masing paslon mendapat suara pada lima provinsi berbeda di Pulau Sumatera, yakni:

01 Jokowi-Ma’ruf: Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau
02 Prabowo-Sandiaga: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan

Kendati demikian, paslon 01 masih menjadi unggulan dalam perolehan suara secara nasional. KPU masih terus merekapitulasi suara sampai 22 Mei 2019 mendatang.

Continue Reading

pemilu 2019

Mahfud Md Sarankan UU Penyelenggara Pemilu Diubah

Published

on

Mahfud Md

Geosiar.com, Bandung – Menanggapi banyaknya petugas KPPS yang meninggal usai bertugas dalam pemilihan umum kemarin, Mahfud Md menilai perlunya diadakan evaluasi di mulai dari sistem pemilu, ambang batas untuk mengusung capres-cawapres hingga pelaksanaan pemilihan serentak.

Seperti diketahui, sebanyak 110 petugas di bawah koordinasi KPU dan 30 petugas dari Bawaslu meninggal dunia karena kelelahan menjalani tugas pengawalan proses pemilu dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Ditambah lagi dengan ratusan petugas yang mengalami kondisi kesehatan yang buruk usai menjalankan tugasnya.

“Sampai sekarang sudah mencapai lebih 140 ya. 110 dari KPU, 30 dari Bawaslu, yang sakit 600 lebih. Itu penderitaan yang dibangun oleh sistem Pemilu sekarang,” ucap Mahfud usai mengisi kuliah umum di ITB, Rabu (24/4/2019).

Oleh karena itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan bahwa evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilu tahun ini.

Menurut Mahfud, ada beberapa poin yang perlu dievaluasi pada penyelenggaraan pemilu. Dia mengusulkan evaluasi tersebut dilakukan oleh siapapun yang akan menjabat dalam pemerintahan nanti.

“Saya usulkan kepada pemerintah baru, siapapun yang terpilih, baik Pak Jokowi atau Pak Prabowo, dan kepada seluruh anggota DPR agar di tahun pertama pemerintah baru nanti segera diadakan perubahan UU Penyelenggara Pemilu,” saran Mahfud.

Pakar Hukum Tata Negara itu menyarankan agar evaluasi sistem pemilu tersebut dilakukan secepatnya karena akan memberikan hasil yang maksimal dibanding jika dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya.

“Karena nanti di tahun ke empat masih ribut, karena semua punya kepentingan. Tapi kalau di tahun 2020 langsung digarap itu lebih fresh dan jernih,” lanjutnya.

Selain itu, dia menyarankan untuk program legislasi nasional (prolegnas) DPR pada tahun pertama adalah perubahan undang-undang penyelenggaraan pemilu, yakni pelaksanaan Pemilu Serentak.

“Arti serentak apa harus sama hari, minggu, apa panitia berbeda agar tidak ada korban. Nanti itu diatur kembali agar tidak ada celah-celah,” usulnya.

Saran terakhir yang Mahfud sampaikan adalah agar syarat President Treshold 20 persen dalam mengusung capres-cawapres dapat diturunkan. “Samakan saja dengan Parlementery Treshold 4 persen. Partai yang masuk di parlemen bisa mengusulkan sendiri atau bareng-bareng,” tutupnya.

Continue Reading

pemilu 2019

TKN-BPN Tanggapi Pengerahan Ribuan Brimob untuk Amankan Ibu Kota

Published

on

Ilustrasi Pasukan Brigade mobil (Brimob)

Geosiar.com, Jakarta – Ribuan pasukan Brigade mobil (Brimob) dari berbagai daerah dikerahkan untuk mengamankan Ibu Kota, DKI Jakarta usai penyelenggaraan pemilu serentak pada 17 April lalu.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan kabar pengerahan pasukan tersebut untuk pengamanan wilayah Ibu Kota.

“Benar untuk Brimob Nusantara dikirim ke Jakarta dalam rangka untuk mengamankan kepada tahapan-tahapan pemilu. Karena kita ketahui bahwa seluruh tahapan pemilu muara akhirnya ada di Jakarta,” kata dia di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Dedi menyampaikan antisipasi pengamanan perlu dilakukan pasca pemilu, terlebih ketika akan menetapkan hasil penghitungan suara.

“Yang perlu diantisipasi dalam waktu dekat adalah penetapan hasil penghitungan, itu yang paling penting. Tentunya kita juga mengamankan berbagai macam kegiatan masyarakat juga,” lanjut Dedi.

Juru bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjutak merespons negatif pengerahan ribuan personel itu. Dia menganggap pihak kepolisian terlalu berlebihan.

“Saya pikir waspada silakan, tapi jangan berlebihan gitu ya, jadi terkesan bahwasanya situasi kita tidak aman,” tanggap Dahnil.

Dilain pihak, Wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding menilai, hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi agar negara tetap dalam kondisi aman dan nyaman usai pelaksanaan pemilu serentak 2019.

“Menurut saya, itulah langkah yang harus dilakukan oleh presiden agar negara tetap aman rakyat tetap bisa bekerja,” kata Abdul Kadir.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebutkan hal tersebut merupakan kebijakan Polri yang tidak perlu dipermasalahkan.

“Itu kebijakan Polri, tentunya berdasarkan keamanan setempat. Untuk apa? Membuat masyarakat tentram dan tidak khawatir terhadap hal-hal yang dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat,” ujar mantan Panglima ABRI ini.

Sebanyak 10 ribu personel Brimob dari masing-masing daerah akan diturunkan atas perintah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pasukan tersebut berasal dari Polda Aceh hingga Maluku.

Pengerahan pasukan ini dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini, tercatat sekitar 2000 personel telah berada di Jakarta sejak pekan lalu.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com