Connect with us

pemilu 2019

KPU Sergai Distribusikan Logistik Pemilu ke 17 Kecamatan

Published

on

Pendistribusian logistik Pemilu 2019 di Gudang Logistik KPU Sergai Dusun I Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Minggu (14/4/2019), (Foto: Geosiar.com)

Geosiar.com, Serdang Bedagai – Pendistribusian logistik Pemilu 2019 Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dilaksanakan di Gudang Logistik KPU Sergai Dusun I Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Minggu (14/4/2019).

Pelepasan logistik ini dihadiri oleh Bupati Sergai Ir H Soekirman, Forkopimda, Ketua KPU Sergai Erdian Wirajaya, Bawaslu, Kepala OPD, Camat Sei Rampah, Kepala Desa Firdaus Edi Con Sinulingga, serta para undangan.

Ketua KPU Sergai Erdian Wirajaya menyampaikan, pendistribusian logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Sergai dilakukan dengan menggunakan 22 truk, yang akan mendistribusikan ke 243 desa di tujuh belas kecamatan. Total kotak suara yang didistribusikan adalah 11.148 untuk 2.171 TPS se-Sergai.

Pendistribusian ini mendahulukan daerah terpencil seperti Dolok Masihul, Sipispis, Silinda, Bandar Khalifah, dan lainnya. Pendistribusian ini ditargetkan akan selesai hingga mencakup keseluruh TPS pada H-1 Pemilu 2019.

Erdian juga mengimbau agar seluruh masyarakat yang tercatat sebagai pemilih dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang tersedia.

“Diharapkan seluruh masyarakat dapat hadir menggunakan hak suaranya di TPS, sebab kami meyakini masyarakat Sergai cerdas dan bertanggung jawab guna memenuhi target 77,5 persen partisipasi masyarakat dalam Pemilu Tahun 2019 ini,” pungkas Erdian Wirajaya dalam kata sambutannya.

Sementara itu, Bupati Sergai Ir H Soekirman menyampaikan pendistribusian logistik Pemilu kali ini dilakukan secara bertahap. Pendistribusian itu dilakukan ke kecamatan terjauh terlebih dahulu agar dapat sampai tepat waktu. Pendistribusian logistik dilakukan oleh PT. Pos Indonesia.

“Salah satu tuntutan reformasi adalah pemilihan langsung. Sejak reformasi 1998, masyarakat Indonesia telah melaksanakan 7 (tujuh) kali Pemilu hingga saat ini,” ujar Bupati dalam pidatonya.

Kemudian, Soekirman menjelaskan jumlah surat suara yang akan dicoblos pada 17 April mendatang.

“Kita lihat secara fisik, jumlah kendaraan dan muatan logistik Pemilu 2019 yang akan didistribusikan menjadi lebih banyak dari pemilu sebelumnya. Hal ini disebabkan di dalam kelengkapan pemilu tersebut ada 5 jenis kertas suara, yaitu DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD RI, DPR RI, serta Presiden/Wakil Presiden,”

Bupati Sergai itu berharap, setiap kalangan, baik masyarakat maupun penyelenggara Pemilu, dapat menjaga legitimasi Pemilu yang bebas, rahasia, jujur dan adil.

“Kita wajib menjaga proses legitimasi Pemilu ini, yang bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini dapat dianalogikan dengan olahraga terjun payung yang tidak boleh ada kesalahan (zero tolerance), artinya semua penyelenggara Pemilu harus berhati-hati dan tidak boleh melakukan kesalahan dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu ini.” harap Soekirman.

Dia menegaskan, agar pelaksanaan pesta demokrasi terbesar di Indonesia ini dilakukan dengan serius, meskipun untuk hal kecil, seperti mengantarkan APK, tetap harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab.

“Segala hal yang telah kita lakukan dengan baikpun masih tetap saja ada pihak yang akan mengganggu jalannya pemilu ini, hal yang kita anggap aman belum tentu menjadi jaminan. Untuk itu, agar jangan ada yang main-main dan ceroboh meski hanya sekedar mengantarkan APK Pemilu ini ke daerah-daerah, sebab tugas ini bukan kerja biasa tetapi extraordinary job atau kerja yang sangat penting,” paparnya.

Bahkan, kata Soekirman, para sopir truk pengangkut logistik pun hendaknya harus berbangga diri, bukan hanya sekedar menjadi sopir, tapi juga sudah berperan penting dalam menggerakkan demokrasi di Indonesia. Sama halnya dengan pihak keamanan, seperti TNI/Polri yang melakukan pengawalan pengamanan pendistribusian logistik Pemilu 2019 tersebut.

“Jika perlu diberikan penghargaan untuk semua pihak yang telah berperan menyukseskan pesta demokrasi ini.” Tutur Soekirman.

Tak lupa, Bupati Soekirman juga mengimbau masyarakat Sergai yang telah memiliki hak pilih agar menggunakan suaranya dengan datang ke TPS demi suksesnya demokrasi di NKRI. (art)

pemilu 2019

Sidang Sengketa Pileg, MK Dengar Jawaban KPU untuk 56 Perkara

Published

on

sidang sengketa hasil Pemilu di MK

Geosiar.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Tahun 2019 untuk 56 perkara, hari ini, Selasa (16/7/2019), yang beragendakan pemeriksaan persidangan.

“Agenda hari ini untuk 56 perkara PHPU adalah pemeriksaan persidangan, yang terbagi pada tiga ruang sidang panel di Gedung MK,” jelas Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Persidangan dilangsungkan dengan mendengar jawaban KPU selaku termohon, mendengarkan keterangan pihak terkait dan Bawaslu dan pengesahan alat bukti.

Persidangan untuk perkara PHPU Legislatif ini dibagi dalam tiga ruang sidang panel. Masing-masing panel mesti disidangkan oleh hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung, Pemerintah, dan DPR.

Panel pertama diketuai oleh Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman, dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Anwar ada;ah hakim konstitusi dengan lembaga pengusul MA, sementara Enny diusulkan oleh Presiden (pemerintah), Arief diusulkan oleh DPR.

Selanjutnya pada panel kedua diketuai oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan anggota Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul. Aswanto merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR, sementara Saldi diusulkan oleh Presiden, dan Manahan diusulkan oleh MA.

Lalu ketua pada panel ketiga oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan anggota Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Palguna merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh Presiden. Sementara Suhartoyo diusulkan oleh MA dan Wahiduddin diusulkan oleh DPR.

Continue Reading

pemilu 2019

Perludem: Gugatan Terbanyak Adalah PDIP, PSI Paling Sedikit

Published

on

Mahkamah Konstitusi

Geosiar.com, Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melaporkan, partai politik terbanyak yang melakukan gugatan perselisihan pemilihan hasil legislatif (Pileg) tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Total 112 perkara,” ungkap Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil di Jakarta, Senin, (15/7/2019).

Peringkat selanjutnya, lanjut Fadli, adalah Partai Gerindra dengan total 72 perkara dan Partai Nasdem dengan 63 perkara.

“Partai yang paling sedikit ditemukan perkaranya adalah PSI dengan empat perkara,” kata Fadli.

Selain itu, didapati sengketa dari partai lokal di Provinsi Aceh, yaitu Partai Aceh dua perkara, Partai Sira satu perkara dan PNA dua perkara.

Jadi total, Perludem mendapati 613 perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2019. Jenis pemilihan yang paling banyak dipersoalkan di MK adalah Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah 384 perkara.

Hasil temuan itu disampaikan dalam diskusi media bertajuk analisis permohonan perselisihan pemilu legislatif (Pileg) 2019 dan hasil pemantauan sementara perselisihan hasil Pemilu 2019 di MK. Fadli menjelaskan analisis juga dilakukan untuk tiga bentuk kelompok sengketa yang diajukan oleh partai politik, yakni sengketa suara antar partai peserta pemilu sebanyak 243 perkara.

Selanjutnya perkara perselisihan hasil pemilu yang hanya mempersoalkan hasil pemilu kepada KPU ada 260 perkara. Kemudian sengketa suara internal partai politik berjumlah 94 perkara.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyatakan keadilan Pemilu sudah menyeruak ke permukaan di Indonesia sejak Pemilu tahun 2009, dengan penentuan suara terpilih berdasarkan suara terbanyak atau sistem proporsional terbuka.

“Keadilan pemilu yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Jangan sampai ada ketidakadilan,” tegasnya.

Continue Reading

pemilu 2019

Tak Singgung Hukum dan HAM, Pidato Jokowi Dikritik

Published

on

Pidato Jokowi Bertajuk "Visi Indonesia"

Geosiar.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Institute Criminal of Justice Reform (ICJR) Anggara menanggapi isi pidato presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di acara yang bertema ‘Visi Indonesia’ di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Ahad (14/7/2019).

ICJR menilai, pidato presiden terpilih periode 2019-2024 itu lebih banyak berbicara mengenai masa depan ekonomi nasional, tidak ada menyinggung soal pembangunan negara hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, menurut Anggara, dua hal tersebut berkesinambungan guna mendorong pembangunan ekonomi, diperlukan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian berusaha di Indonesia.

“Pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” ungkap Anggara, Senin (15/7/2019).

Anggara menambahkan, pembangunan negara hukum tidak cuma bagian dari agenda kerja pemerintahan, namun juga suatu kewajiban konstitusional untuk setiap Kepala Negara.

Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan lima visi, yaitu: tentang pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dengan memberi jaminan kesehatan dan pendidikan, menarik investor, reformasi birokrasi, dan mengalokasikan APBN untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Sementara soal visi tentang hukum dan HAM tidak ditemukan.

Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua TKN Arsul Sani mengatakan, dari banyaknya misi dan agenda yang terdapat dalam dokumen yang diserahkan kepada KPU pada pasca pilpres 2019, tentu tidak mungkin semua disampaikan untuk pidato yang dijadwalkan tidak terlalu lama itu.

“Tentu dipilih visi misi dan agenda yang pas buat dipidatokan di hadapan para relawan pendukung dan rakyat,” kata Arsul.

Pidato Jokowi, jelas Arsul, jangan dinilai bahwa pemerintahan lima tahun ke depan hanya melulu akan fokus pada hal-hal yang berbau ekonomi saja.

“Tanpa dipidatokan secara khusus tentang penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu, tidak berarti ketiga hal tersebut tidak akan menjadi agenda kerja prioritas pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” jelas Arsul.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com