Connect with us

pemilu 2019

KPU Sergai Distribusikan Logistik Pemilu ke 17 Kecamatan

Published

on

Pendistribusian logistik Pemilu 2019 di Gudang Logistik KPU Sergai Dusun I Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Minggu (14/4/2019), (Foto: Geosiar.com)

Geosiar.com, Serdang Bedagai – Pendistribusian logistik Pemilu 2019 Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dilaksanakan di Gudang Logistik KPU Sergai Dusun I Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Minggu (14/4/2019).

Pelepasan logistik ini dihadiri oleh Bupati Sergai Ir H Soekirman, Forkopimda, Ketua KPU Sergai Erdian Wirajaya, Bawaslu, Kepala OPD, Camat Sei Rampah, Kepala Desa Firdaus Edi Con Sinulingga, serta para undangan.

Ketua KPU Sergai Erdian Wirajaya menyampaikan, pendistribusian logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Sergai dilakukan dengan menggunakan 22 truk, yang akan mendistribusikan ke 243 desa di tujuh belas kecamatan. Total kotak suara yang didistribusikan adalah 11.148 untuk 2.171 TPS se-Sergai.

Pendistribusian ini mendahulukan daerah terpencil seperti Dolok Masihul, Sipispis, Silinda, Bandar Khalifah, dan lainnya. Pendistribusian ini ditargetkan akan selesai hingga mencakup keseluruh TPS pada H-1 Pemilu 2019.

Erdian juga mengimbau agar seluruh masyarakat yang tercatat sebagai pemilih dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang tersedia.

“Diharapkan seluruh masyarakat dapat hadir menggunakan hak suaranya di TPS, sebab kami meyakini masyarakat Sergai cerdas dan bertanggung jawab guna memenuhi target 77,5 persen partisipasi masyarakat dalam Pemilu Tahun 2019 ini,” pungkas Erdian Wirajaya dalam kata sambutannya.

Sementara itu, Bupati Sergai Ir H Soekirman menyampaikan pendistribusian logistik Pemilu kali ini dilakukan secara bertahap. Pendistribusian itu dilakukan ke kecamatan terjauh terlebih dahulu agar dapat sampai tepat waktu. Pendistribusian logistik dilakukan oleh PT. Pos Indonesia.

“Salah satu tuntutan reformasi adalah pemilihan langsung. Sejak reformasi 1998, masyarakat Indonesia telah melaksanakan 7 (tujuh) kali Pemilu hingga saat ini,” ujar Bupati dalam pidatonya.

Kemudian, Soekirman menjelaskan jumlah surat suara yang akan dicoblos pada 17 April mendatang.

“Kita lihat secara fisik, jumlah kendaraan dan muatan logistik Pemilu 2019 yang akan didistribusikan menjadi lebih banyak dari pemilu sebelumnya. Hal ini disebabkan di dalam kelengkapan pemilu tersebut ada 5 jenis kertas suara, yaitu DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD RI, DPR RI, serta Presiden/Wakil Presiden,”

Bupati Sergai itu berharap, setiap kalangan, baik masyarakat maupun penyelenggara Pemilu, dapat menjaga legitimasi Pemilu yang bebas, rahasia, jujur dan adil.

“Kita wajib menjaga proses legitimasi Pemilu ini, yang bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini dapat dianalogikan dengan olahraga terjun payung yang tidak boleh ada kesalahan (zero tolerance), artinya semua penyelenggara Pemilu harus berhati-hati dan tidak boleh melakukan kesalahan dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu ini.” harap Soekirman.

Dia menegaskan, agar pelaksanaan pesta demokrasi terbesar di Indonesia ini dilakukan dengan serius, meskipun untuk hal kecil, seperti mengantarkan APK, tetap harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab.

“Segala hal yang telah kita lakukan dengan baikpun masih tetap saja ada pihak yang akan mengganggu jalannya pemilu ini, hal yang kita anggap aman belum tentu menjadi jaminan. Untuk itu, agar jangan ada yang main-main dan ceroboh meski hanya sekedar mengantarkan APK Pemilu ini ke daerah-daerah, sebab tugas ini bukan kerja biasa tetapi extraordinary job atau kerja yang sangat penting,” paparnya.

Bahkan, kata Soekirman, para sopir truk pengangkut logistik pun hendaknya harus berbangga diri, bukan hanya sekedar menjadi sopir, tapi juga sudah berperan penting dalam menggerakkan demokrasi di Indonesia. Sama halnya dengan pihak keamanan, seperti TNI/Polri yang melakukan pengawalan pengamanan pendistribusian logistik Pemilu 2019 tersebut.

“Jika perlu diberikan penghargaan untuk semua pihak yang telah berperan menyukseskan pesta demokrasi ini.” Tutur Soekirman.

Tak lupa, Bupati Soekirman juga mengimbau masyarakat Sergai yang telah memiliki hak pilih agar menggunakan suaranya dengan datang ke TPS demi suksesnya demokrasi di NKRI. (art)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

pemilu 2019

[Update] Real Count KPU: Jokowi dan Prabowo Bersaing Ketat di Pulau Sumatera

Published

on

Hasil real count KPU per 24 April 2019

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus merekapitulasi hasil penghitungan suara (Situng) Pilpres 2019 melalui situs resmi kpu.go.id.

Real count KPU pada Rabu, 24 April 2019 pukul 15.45, jumlah TPS yang sudah melaporkan hasil rekap C1 sebanyak 238.892 (29.37%) dari total 813.350 TPS di seluruh Indonesia.

Dari data tersebut, kubu 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin memperoleh 55,77% (25.049.788) suara. Sementara kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 44.23% (19.863.027) suara.

Di Pulau Sumatera, suara dukungan untuk Jokowi maupun Prabowo tampaknya terbagi dua pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera. Masing-masing paslon mendapat suara pada lima provinsi berbeda di Pulau Sumatera, yakni:

01 Jokowi-Ma’ruf: Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau
02 Prabowo-Sandiaga: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan

Kendati demikian, paslon 01 masih menjadi unggulan dalam perolehan suara secara nasional. KPU masih terus merekapitulasi suara sampai 22 Mei 2019 mendatang.

Continue Reading

pemilu 2019

Mahfud Md Sarankan UU Penyelenggara Pemilu Diubah

Published

on

Mahfud Md

Geosiar.com, Bandung – Menanggapi banyaknya petugas KPPS yang meninggal usai bertugas dalam pemilihan umum kemarin, Mahfud Md menilai perlunya diadakan evaluasi di mulai dari sistem pemilu, ambang batas untuk mengusung capres-cawapres hingga pelaksanaan pemilihan serentak.

Seperti diketahui, sebanyak 110 petugas di bawah koordinasi KPU dan 30 petugas dari Bawaslu meninggal dunia karena kelelahan menjalani tugas pengawalan proses pemilu dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Ditambah lagi dengan ratusan petugas yang mengalami kondisi kesehatan yang buruk usai menjalankan tugasnya.

“Sampai sekarang sudah mencapai lebih 140 ya. 110 dari KPU, 30 dari Bawaslu, yang sakit 600 lebih. Itu penderitaan yang dibangun oleh sistem Pemilu sekarang,” ucap Mahfud usai mengisi kuliah umum di ITB, Rabu (24/4/2019).

Oleh karena itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan bahwa evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilu tahun ini.

Menurut Mahfud, ada beberapa poin yang perlu dievaluasi pada penyelenggaraan pemilu. Dia mengusulkan evaluasi tersebut dilakukan oleh siapapun yang akan menjabat dalam pemerintahan nanti.

“Saya usulkan kepada pemerintah baru, siapapun yang terpilih, baik Pak Jokowi atau Pak Prabowo, dan kepada seluruh anggota DPR agar di tahun pertama pemerintah baru nanti segera diadakan perubahan UU Penyelenggara Pemilu,” saran Mahfud.

Pakar Hukum Tata Negara itu menyarankan agar evaluasi sistem pemilu tersebut dilakukan secepatnya karena akan memberikan hasil yang maksimal dibanding jika dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya.

“Karena nanti di tahun ke empat masih ribut, karena semua punya kepentingan. Tapi kalau di tahun 2020 langsung digarap itu lebih fresh dan jernih,” lanjutnya.

Selain itu, dia menyarankan untuk program legislasi nasional (prolegnas) DPR pada tahun pertama adalah perubahan undang-undang penyelenggaraan pemilu, yakni pelaksanaan Pemilu Serentak.

“Arti serentak apa harus sama hari, minggu, apa panitia berbeda agar tidak ada korban. Nanti itu diatur kembali agar tidak ada celah-celah,” usulnya.

Saran terakhir yang Mahfud sampaikan adalah agar syarat President Treshold 20 persen dalam mengusung capres-cawapres dapat diturunkan. “Samakan saja dengan Parlementery Treshold 4 persen. Partai yang masuk di parlemen bisa mengusulkan sendiri atau bareng-bareng,” tutupnya.

Continue Reading

pemilu 2019

TKN-BPN Tanggapi Pengerahan Ribuan Brimob untuk Amankan Ibu Kota

Published

on

Ilustrasi Pasukan Brigade mobil (Brimob)

Geosiar.com, Jakarta – Ribuan pasukan Brigade mobil (Brimob) dari berbagai daerah dikerahkan untuk mengamankan Ibu Kota, DKI Jakarta usai penyelenggaraan pemilu serentak pada 17 April lalu.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan kabar pengerahan pasukan tersebut untuk pengamanan wilayah Ibu Kota.

“Benar untuk Brimob Nusantara dikirim ke Jakarta dalam rangka untuk mengamankan kepada tahapan-tahapan pemilu. Karena kita ketahui bahwa seluruh tahapan pemilu muara akhirnya ada di Jakarta,” kata dia di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Dedi menyampaikan antisipasi pengamanan perlu dilakukan pasca pemilu, terlebih ketika akan menetapkan hasil penghitungan suara.

“Yang perlu diantisipasi dalam waktu dekat adalah penetapan hasil penghitungan, itu yang paling penting. Tentunya kita juga mengamankan berbagai macam kegiatan masyarakat juga,” lanjut Dedi.

Juru bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjutak merespons negatif pengerahan ribuan personel itu. Dia menganggap pihak kepolisian terlalu berlebihan.

“Saya pikir waspada silakan, tapi jangan berlebihan gitu ya, jadi terkesan bahwasanya situasi kita tidak aman,” tanggap Dahnil.

Dilain pihak, Wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding menilai, hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi agar negara tetap dalam kondisi aman dan nyaman usai pelaksanaan pemilu serentak 2019.

“Menurut saya, itulah langkah yang harus dilakukan oleh presiden agar negara tetap aman rakyat tetap bisa bekerja,” kata Abdul Kadir.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebutkan hal tersebut merupakan kebijakan Polri yang tidak perlu dipermasalahkan.

“Itu kebijakan Polri, tentunya berdasarkan keamanan setempat. Untuk apa? Membuat masyarakat tentram dan tidak khawatir terhadap hal-hal yang dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat,” ujar mantan Panglima ABRI ini.

Sebanyak 10 ribu personel Brimob dari masing-masing daerah akan diturunkan atas perintah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pasukan tersebut berasal dari Polda Aceh hingga Maluku.

Pengerahan pasukan ini dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini, tercatat sekitar 2000 personel telah berada di Jakarta sejak pekan lalu.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com