Connect with us

Politik

KPU Imbau WNI yang Nyoblos di Luar Negeri Tak Bisa Nyoblos di Dalam Negeri Lagi

Published

on

Komisioner KPU Viryan Azis

Geosiar.com, Jakarta – Pemungutan suara Pemilihian umum (pemilu) 2019 di sejumlah negara ternyata diikuti dengan begitu antusias oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di luar negeri. Baik yang sedang bekerja disana maupun yang sedang traveling atau melancong.

Mereka turut serta dalam antrean WNI yang sudah terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pemilih pindahan dengan bermodalkan paspor.

Di Osaka, Jepang misalnya, para pemilih dengan paspor yang disebut Daftar Pemilih Khusus (DPK) ribut dengan pemilih yang sudah terdata dalam DPT.

Padahal pemilih yang DPK dan pemilih dalam DPTb cuma diizinkan mencoblos di satu jam terakhir. Sementara untuk pemilih yang sedang traveling diluar negeri, KPU pernah mengingatkan agar WNI yang sudah terdata di DPT dalam negeri, tidak mencoblos lagi di luar negeri.

Selain itu, muncul lagi masalah lain, pemilih yang sudah mencoblos di luar negeri, ditakutkan akan mencoblos lagi di dalam negeri karena sudah pulang liburan. Salah satunya kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mencoblos di Osaka, dengan status pindah memilih dari Jakarta.

“Kalau Anda pakai sistem seperti ini, bagaimana kalau ada orang besok pulang ke Jakarta dan menggunakan hak pilihnya di Jakarta atau tempat lain?” ujar Ahok dalam video yang beredar saat memprotes PPLN.

Komisioner KPU Viryan Aziz merespon masalah ini, ia menyebut WNI yang sedang berada di luar negeri memang bisa mencoblos dengan paspor walupun sudah terdata dalam DPT dalam negeri.

Viryan pun memastikan tidak akan didapati pemilih yang sudah mencoblos diluar negeri, mencoblos lagi di Indonesia, karena ada ancaman pidana.

“Lagi pula data mereka akan dicoret karena sudah mencoblos,” ujarnya.

Politik

Sandiaga Uno Tanggapi Isu Kembali ke Gerindra

Published

on

Sandiaga Salahuddin Uno.

Geosiar.com, Surabaya – Isu kembalinya Sandiaga Salahuddin Uno ke Partai Gerindra semakin kencang terdengar tatkala Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut momen kembalinya Sandi kemungkinan terjadi dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Gerindra pada 21 September mendatang di Hambalang, Bogor.

Namun, Sandiaga sendiri mengaku belum mengambil keputusan apapun terkait rencananya kembali ke Gerindra. Kendati demikian, Sandi memastikan akan berbicara serius dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto terkait dengan rencananya kembali ke dunia politik, termasuk kembali bergabung dengan Gerindra.

“Kami memiliki kesamaan pola pandang dan platform, dan akan kita adakan pembicaraan-pembicaraan yang lebih serius ke depan,” tutur Sandi di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (15/9/2019).

Sejauh ini, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengaku belum memutuskan apapun, namun ia mengatakan bakal ada waktu yang tepat baginya untuk mengambil keputusan apakah bakal kembali ke Gerindra atau tetap menggeluti bisnis.

“Sampai saat ini belum ada keputusan. Nanti pada saat yang tepat akan kita ambil keputusan bersama,” lanjutnya.

Terkait pertemuan dengan Prabowo, Sandiaga enggan menjelaskan secara rinci hasil pertemuan itu. Sandiaga hanya mengatakan dirinya dan Prabowo sama-sama sepakat akan memberikan kontribusi pada pembangunan Indonesia.

“Pak Prabowo sudah beberapa kali diskusi dengan saya dan sudah sepakat bahwa kita berdua harus memberikan kontribusi pada pembangunan Indonesia dan itu yang kita sepakati,” tambahnya.

Jika pun nanti kembali ke Gerindra, Sandiaga mengaku tak ambil pusing soal posisi jabatan yang akan diembannya. Ia berujar hanya akan fokus dalam memberikan kontribusi kepada negara.

“Saya tidak mau berandai-andai, dan menurut saya posisi itu tidak penting, yang terpenting adalah menurut saya bagaimana kita berkontribusi. Saya selalu tidak pernah mencari jabatan ataupun posisi,” tegasnya.

Oleh karena itu, Sandiaga kembali mengatakan bahwa dirinya masih ingin jeda dari dunia politik. Sebab, saat ini ia tengah fokus memberikan kontribusi bangsa di bidang ekonomi.

“Saya lagi jeda politik. Saya menerima banyak undangan teman-teman di Indonesia termasuk Jawa Timur. Karena peluang itu justru adalah bagaimana kita setelah Pilpres, ekonomi kita membaik banyak yang tadi menyatakan bahwa ekonomi dirasakan belum meningkat,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Sandiaga memutuskan untuk hengkang dari Gerindra dan menanggalkan jabatan Wakil Ketua Dewan Pembina karena mengikuti kontestasi Pilpres 2019 mendampingi Prabowo Subianto pada pertengahan 2018 silam.

Kala itu, ia juga menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Anies Baswedan. Hingga kini, posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta masih belum diisi oleh pihak manapun, sehingga kabar Sandiaga Uno kembali mengisi jabatan tersebut juga sempat mencuat.

Continue Reading

Politik

Jokowi Tanggapi Pengembalian Mandat Pimpinan KPK

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara soal pengembalian mandat pengelolaan lembaga yang dilakukan oleh tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menegaskan bahwa KPK tidak mengenal mekanisme pengembalian mandat kepada Presiden.

“Dalam Undang-Undang KPK tidak ada, tidak mengenal yang namanya mengembalikan mandat. Enggak ada, enggak ada,” tegas Jokowi kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Solo itu menyebutkan jenis-jenis mekanisme yang tertulis dalam UU KPK.

“Yang ada Itu mengundurkan diri, ada. Meninggal dunia ada, terkena tindak pidana korupsi, iya. Tapi yang namanya mengembalikan mandat tidak ada,” lanjutnya.

Sebelum mengambil keputusan, Jokowi menyatakan bahwa dirinya secara terbuka sudah bertemu dengan para pimpinan KPK guna menampung aspirasi mereka terkait revisi UU KPK. Ia pun turut mempersilakan pimpinan KPK untuk mengajukan pertemuan kepada Menteri Sekretaris Negara.

Hal ini diakuinya untuk menanggapi pernyataan tiga pimpinan KPK itu yang mengatakan bahwa merasa tidak pernah diajak bicara dalam pembahasan revisi UU KPK yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah.

“Tanyakan Mensesneg, ada enggak pengajuan itu. Kalau ada tentu akan diatur waktunya dengan acara yang ada di Presiden,” pungkasnya.

Jokowi menegaskan, sejak awal dirinya tidak pernah meragukan pimpinan KPK. Ia juga menilai bahwa kinerja KPK baik selama ini.

“Sejak awal saya tidak pernah meragukan pimpinan KPK yang sekarang dan bahwa kinerja KPK itu baik.” pungkasnya.

Adapun tiga pimpinan KPK yang menyerahkan mandat pengelolaan lembaganya ke Presiden yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode Syarif. Penyerahan mandat itu dilakukan lantaran mereka beranggapan bahwa revisi yang dilakukan bisa melemahkan lembaga antirasuah itu.

Continue Reading

Nasional

Tolak Revisi UU KPK, Massa di Jember Demo Bawa Keranda dan Pocong

Published

on

Demo menolak revisi UU KPK di Jember (detik.com)

Geosiar.com, Jember – Puluhan orang yang tergabung dalam Solidaritas Kelompok Anti-Korupsi (SKAK) berunjuk rasa menolak revisi UU KPK. Dalam aksinya, mereka membawa keranda dan boneka pocong sebagai simbol pelemahan dan pembunuhan KPK.

Massa datang dari double way Universitas Jember (Unej) menuju bundaran depan DPRD di Jalan Kalimantan. Mereka juga membawa poster bertuliskan penolakan terhadap revisi UU KPK.

Kelompok itu terdiri atas anggota GMNI Jember, Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), UKM dari Fakultas Hukum Unej, kelompok teater, lembaga pers mahasiswa serta sejumlah wartawan.

Ketika tiba di bundaran depan DPRD Jember, mereka melakukan orasi. Lalu mereka menaburkan bunga pada miniatur keranda mayat dan boneka pocong yang digendong salah satu peserta aksi.

Korlap aksi Trisna Dwi Yuniaresta menyebuyt, kehadiran revisi UU KPK adalah kematian awal dari KPK.

“Terlebih lagi hal ini terburu-buru dan tidak perlu masuk Prolegnas untuk nantinya menjadi undang-undang. Bahkan diperparah dari dukungan dari Presiden Jokowi,” kata Trisna Dwi Yuniaresta, Senin (16/9/2019).

Tambah Trisna, pasal-pasal dalam revisi undang-undang yang dibahas itu melemahkan kinerja KPK. “Seolah-olah KPK bukan menjadi lembaga independen lagi, dipaksakan masuk ke trias politika. Bahkan juga dipaksakan masuk ke lembaga eksekutif. Karena ada satu pasal yang menekankan hal itu.”

Menurutnya, hal tersebut yang membuat KPK tidak lagi independen. Apalagi dengan adanya dewan pengawas. Penyadapan harus izin dewan pengawas, penyelidik atau penyidik harus dari kepolisian dan kejaksaan, hal itu bagi mereka hal yang membuat resah.

Aksi ini diakhiri dengan berdoa. Selanjutnya memasang spanduk yang bertulisan ‘Solidaritas Koalisi Anti-Korupsi’ yang telah dibubuhi tanda tangan para peserta aksi.

Spanduk dipasang di pagar depan gedung DPRD Jember. Di depan spanduk yang terpasang, ada pulaminiatur keranda jenazah dan boneka pocong yang bertulisan ‘KPK’.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com