Connect with us

pemilu 2019

2 Hari Lagi Pemilu, Perhatikan Hal Ini Agar Surat Suaramu Sah

Published

on

Ilustrasi surat suara pada Pemilu 2019.

Geosiar.com, Jakarta – Dua hari lagi Indonesia akan menggelar pemungutan suara serentak Pemilu 2019, yakni pada Rabu, 17 April 2019.

Pemilu kali ini bakal menjadi yang pertama kalinya bagi Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota secara serentak pada hari yang sama.

Oleh karenanya, para pemilih akan diberi kesempatan untuk menyumbangkan hak suaranya pada lima jenis pemilihan umum, dengan lima surat suara yang berbeda.

Setiap surat suara akan ditandai dengan warna kertas yang berbeda. Agar tidak bingung saat memberikan hak suaranya di TPS, yuk kenali 5 surat suara yang akan dicoblos.

Surat Suara Capres dan Cawapres

Surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden ditandai dengan kertas warna abu-abu. Pada surat suara ini, akan menampilkan foto masing-masing kandidat, nama, nomor urut, serta di bawahnya tertera logo partai.

Surat Suara DPD RI

Surat suara pemilihan DPD RI ditandai dengan warna merah. Sama halnya surat suara presiden, DPD RI juga menampilkan foto kandidat lengkap dengan nama dan nomor urut.

Surat Suara DPR RI

Surat suara DPR RI ditandai dengan warna kuning yang di dalamnya ada 20 partai politik peserta pemilu. Tiap-tiap partai politik ada nama dan logo partai berisi di dalamnya nama-nama, namun tidak terdapat foto calegnya.

Surat Suara DPRD Provinsi

Surat Suara DPRD Provinsi ditandai dengan warna biru yang di dalamnya ada 20 partai politik peserta pemilu. Surat suara ini juga berisikan logo parpol, nomor urut parpol, nama caleg, serta nama urut caleg.

Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota

Surat suara DPRD Kabupaten/Kota ditandai dengan warna hijau dan di dalamnya terdapat 20 partai politik peserta pemilu.Sama halnya dengan DPRD Provinsi, surat suara ini tidak dilengkapi dengan foto kandidat.

Selain perbedaan warna, surat suara masing-masing tingkatan juga dapat dibedakan dengan ukuran. Surat suara pilpres berukuran 22 x 31 cm, sedangkan empat surat suara lain memiliki ukuran 51 x 82 cm.

Sementara itu, surat suara dikatakan ‘tidak sah’ apabila Surat suara dicoblos dengan lebih dari satu kolom pasangan calon/ partai politik/ nama calon, surat suara dicoblos tapi dengan dicoret-coret, serta surat suara dicoblos tapi dirusak/ dilubangi.

Untuk itu, sebelum melakukan pencoblosan pada masing-masing kertas suara, baiknya kamu memeriksa kelengkapan dan kondisi surat suara yang diterima dalam keadaan baik atau tidak rusak. Namun jangan khawatir, bila kamu mendapat surat suara rusak, kamu bisa melaporkan surat suara kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk diganti.

pemilu 2019

Sidang Sengketa Pileg, MK Dengar Jawaban KPU untuk 56 Perkara

Published

on

sidang sengketa hasil Pemilu di MK

Geosiar.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Tahun 2019 untuk 56 perkara, hari ini, Selasa (16/7/2019), yang beragendakan pemeriksaan persidangan.

“Agenda hari ini untuk 56 perkara PHPU adalah pemeriksaan persidangan, yang terbagi pada tiga ruang sidang panel di Gedung MK,” jelas Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Persidangan dilangsungkan dengan mendengar jawaban KPU selaku termohon, mendengarkan keterangan pihak terkait dan Bawaslu dan pengesahan alat bukti.

Persidangan untuk perkara PHPU Legislatif ini dibagi dalam tiga ruang sidang panel. Masing-masing panel mesti disidangkan oleh hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung, Pemerintah, dan DPR.

Panel pertama diketuai oleh Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman, dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Anwar ada;ah hakim konstitusi dengan lembaga pengusul MA, sementara Enny diusulkan oleh Presiden (pemerintah), Arief diusulkan oleh DPR.

Selanjutnya pada panel kedua diketuai oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan anggota Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul. Aswanto merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR, sementara Saldi diusulkan oleh Presiden, dan Manahan diusulkan oleh MA.

Lalu ketua pada panel ketiga oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan anggota Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Palguna merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh Presiden. Sementara Suhartoyo diusulkan oleh MA dan Wahiduddin diusulkan oleh DPR.

Continue Reading

pemilu 2019

Perludem: Gugatan Terbanyak Adalah PDIP, PSI Paling Sedikit

Published

on

Mahkamah Konstitusi

Geosiar.com, Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melaporkan, partai politik terbanyak yang melakukan gugatan perselisihan pemilihan hasil legislatif (Pileg) tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Total 112 perkara,” ungkap Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil di Jakarta, Senin, (15/7/2019).

Peringkat selanjutnya, lanjut Fadli, adalah Partai Gerindra dengan total 72 perkara dan Partai Nasdem dengan 63 perkara.

“Partai yang paling sedikit ditemukan perkaranya adalah PSI dengan empat perkara,” kata Fadli.

Selain itu, didapati sengketa dari partai lokal di Provinsi Aceh, yaitu Partai Aceh dua perkara, Partai Sira satu perkara dan PNA dua perkara.

Jadi total, Perludem mendapati 613 perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2019. Jenis pemilihan yang paling banyak dipersoalkan di MK adalah Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah 384 perkara.

Hasil temuan itu disampaikan dalam diskusi media bertajuk analisis permohonan perselisihan pemilu legislatif (Pileg) 2019 dan hasil pemantauan sementara perselisihan hasil Pemilu 2019 di MK. Fadli menjelaskan analisis juga dilakukan untuk tiga bentuk kelompok sengketa yang diajukan oleh partai politik, yakni sengketa suara antar partai peserta pemilu sebanyak 243 perkara.

Selanjutnya perkara perselisihan hasil pemilu yang hanya mempersoalkan hasil pemilu kepada KPU ada 260 perkara. Kemudian sengketa suara internal partai politik berjumlah 94 perkara.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyatakan keadilan Pemilu sudah menyeruak ke permukaan di Indonesia sejak Pemilu tahun 2009, dengan penentuan suara terpilih berdasarkan suara terbanyak atau sistem proporsional terbuka.

“Keadilan pemilu yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Jangan sampai ada ketidakadilan,” tegasnya.

Continue Reading

pemilu 2019

Tak Singgung Hukum dan HAM, Pidato Jokowi Dikritik

Published

on

Pidato Jokowi Bertajuk "Visi Indonesia"

Geosiar.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Institute Criminal of Justice Reform (ICJR) Anggara menanggapi isi pidato presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di acara yang bertema ‘Visi Indonesia’ di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Ahad (14/7/2019).

ICJR menilai, pidato presiden terpilih periode 2019-2024 itu lebih banyak berbicara mengenai masa depan ekonomi nasional, tidak ada menyinggung soal pembangunan negara hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, menurut Anggara, dua hal tersebut berkesinambungan guna mendorong pembangunan ekonomi, diperlukan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian berusaha di Indonesia.

“Pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” ungkap Anggara, Senin (15/7/2019).

Anggara menambahkan, pembangunan negara hukum tidak cuma bagian dari agenda kerja pemerintahan, namun juga suatu kewajiban konstitusional untuk setiap Kepala Negara.

Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan lima visi, yaitu: tentang pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dengan memberi jaminan kesehatan dan pendidikan, menarik investor, reformasi birokrasi, dan mengalokasikan APBN untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Sementara soal visi tentang hukum dan HAM tidak ditemukan.

Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua TKN Arsul Sani mengatakan, dari banyaknya misi dan agenda yang terdapat dalam dokumen yang diserahkan kepada KPU pada pasca pilpres 2019, tentu tidak mungkin semua disampaikan untuk pidato yang dijadwalkan tidak terlalu lama itu.

“Tentu dipilih visi misi dan agenda yang pas buat dipidatokan di hadapan para relawan pendukung dan rakyat,” kata Arsul.

Pidato Jokowi, jelas Arsul, jangan dinilai bahwa pemerintahan lima tahun ke depan hanya melulu akan fokus pada hal-hal yang berbau ekonomi saja.

“Tanpa dipidatokan secara khusus tentang penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu, tidak berarti ketiga hal tersebut tidak akan menjadi agenda kerja prioritas pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” jelas Arsul.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com