Connect with us

pemilu 2019

2 Hari Lagi Pemilu, Perhatikan Hal Ini Agar Surat Suaramu Sah

Published

on

Ilustrasi surat suara pada Pemilu 2019.

Geosiar.com, Jakarta – Dua hari lagi Indonesia akan menggelar pemungutan suara serentak Pemilu 2019, yakni pada Rabu, 17 April 2019.

Pemilu kali ini bakal menjadi yang pertama kalinya bagi Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota secara serentak pada hari yang sama.

Oleh karenanya, para pemilih akan diberi kesempatan untuk menyumbangkan hak suaranya pada lima jenis pemilihan umum, dengan lima surat suara yang berbeda.

Setiap surat suara akan ditandai dengan warna kertas yang berbeda. Agar tidak bingung saat memberikan hak suaranya di TPS, yuk kenali 5 surat suara yang akan dicoblos.

Surat Suara Capres dan Cawapres

Surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden ditandai dengan kertas warna abu-abu. Pada surat suara ini, akan menampilkan foto masing-masing kandidat, nama, nomor urut, serta di bawahnya tertera logo partai.

Surat Suara DPD RI

Surat suara pemilihan DPD RI ditandai dengan warna merah. Sama halnya surat suara presiden, DPD RI juga menampilkan foto kandidat lengkap dengan nama dan nomor urut.

Surat Suara DPR RI

Surat suara DPR RI ditandai dengan warna kuning yang di dalamnya ada 20 partai politik peserta pemilu. Tiap-tiap partai politik ada nama dan logo partai berisi di dalamnya nama-nama, namun tidak terdapat foto calegnya.

Surat Suara DPRD Provinsi

Surat Suara DPRD Provinsi ditandai dengan warna biru yang di dalamnya ada 20 partai politik peserta pemilu. Surat suara ini juga berisikan logo parpol, nomor urut parpol, nama caleg, serta nama urut caleg.

Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota

Surat suara DPRD Kabupaten/Kota ditandai dengan warna hijau dan di dalamnya terdapat 20 partai politik peserta pemilu.Sama halnya dengan DPRD Provinsi, surat suara ini tidak dilengkapi dengan foto kandidat.

Selain perbedaan warna, surat suara masing-masing tingkatan juga dapat dibedakan dengan ukuran. Surat suara pilpres berukuran 22 x 31 cm, sedangkan empat surat suara lain memiliki ukuran 51 x 82 cm.

Sementara itu, surat suara dikatakan ‘tidak sah’ apabila Surat suara dicoblos dengan lebih dari satu kolom pasangan calon/ partai politik/ nama calon, surat suara dicoblos tapi dengan dicoret-coret, serta surat suara dicoblos tapi dirusak/ dilubangi.

Untuk itu, sebelum melakukan pencoblosan pada masing-masing kertas suara, baiknya kamu memeriksa kelengkapan dan kondisi surat suara yang diterima dalam keadaan baik atau tidak rusak. Namun jangan khawatir, bila kamu mendapat surat suara rusak, kamu bisa melaporkan surat suara kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk diganti.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

pemilu 2019

[Update] Real Count KPU: Jokowi dan Prabowo Bersaing Ketat di Pulau Sumatera

Published

on

Hasil real count KPU per 24 April 2019

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus merekapitulasi hasil penghitungan suara (Situng) Pilpres 2019 melalui situs resmi kpu.go.id.

Real count KPU pada Rabu, 24 April 2019 pukul 15.45, jumlah TPS yang sudah melaporkan hasil rekap C1 sebanyak 238.892 (29.37%) dari total 813.350 TPS di seluruh Indonesia.

Dari data tersebut, kubu 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin memperoleh 55,77% (25.049.788) suara. Sementara kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 44.23% (19.863.027) suara.

Di Pulau Sumatera, suara dukungan untuk Jokowi maupun Prabowo tampaknya terbagi dua pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera. Masing-masing paslon mendapat suara pada lima provinsi berbeda di Pulau Sumatera, yakni:

01 Jokowi-Ma’ruf: Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau
02 Prabowo-Sandiaga: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan

Kendati demikian, paslon 01 masih menjadi unggulan dalam perolehan suara secara nasional. KPU masih terus merekapitulasi suara sampai 22 Mei 2019 mendatang.

Continue Reading

pemilu 2019

Mahfud Md Sarankan UU Penyelenggara Pemilu Diubah

Published

on

Mahfud Md

Geosiar.com, Bandung – Menanggapi banyaknya petugas KPPS yang meninggal usai bertugas dalam pemilihan umum kemarin, Mahfud Md menilai perlunya diadakan evaluasi di mulai dari sistem pemilu, ambang batas untuk mengusung capres-cawapres hingga pelaksanaan pemilihan serentak.

Seperti diketahui, sebanyak 110 petugas di bawah koordinasi KPU dan 30 petugas dari Bawaslu meninggal dunia karena kelelahan menjalani tugas pengawalan proses pemilu dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Ditambah lagi dengan ratusan petugas yang mengalami kondisi kesehatan yang buruk usai menjalankan tugasnya.

“Sampai sekarang sudah mencapai lebih 140 ya. 110 dari KPU, 30 dari Bawaslu, yang sakit 600 lebih. Itu penderitaan yang dibangun oleh sistem Pemilu sekarang,” ucap Mahfud usai mengisi kuliah umum di ITB, Rabu (24/4/2019).

Oleh karena itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan bahwa evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilu tahun ini.

Menurut Mahfud, ada beberapa poin yang perlu dievaluasi pada penyelenggaraan pemilu. Dia mengusulkan evaluasi tersebut dilakukan oleh siapapun yang akan menjabat dalam pemerintahan nanti.

“Saya usulkan kepada pemerintah baru, siapapun yang terpilih, baik Pak Jokowi atau Pak Prabowo, dan kepada seluruh anggota DPR agar di tahun pertama pemerintah baru nanti segera diadakan perubahan UU Penyelenggara Pemilu,” saran Mahfud.

Pakar Hukum Tata Negara itu menyarankan agar evaluasi sistem pemilu tersebut dilakukan secepatnya karena akan memberikan hasil yang maksimal dibanding jika dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya.

“Karena nanti di tahun ke empat masih ribut, karena semua punya kepentingan. Tapi kalau di tahun 2020 langsung digarap itu lebih fresh dan jernih,” lanjutnya.

Selain itu, dia menyarankan untuk program legislasi nasional (prolegnas) DPR pada tahun pertama adalah perubahan undang-undang penyelenggaraan pemilu, yakni pelaksanaan Pemilu Serentak.

“Arti serentak apa harus sama hari, minggu, apa panitia berbeda agar tidak ada korban. Nanti itu diatur kembali agar tidak ada celah-celah,” usulnya.

Saran terakhir yang Mahfud sampaikan adalah agar syarat President Treshold 20 persen dalam mengusung capres-cawapres dapat diturunkan. “Samakan saja dengan Parlementery Treshold 4 persen. Partai yang masuk di parlemen bisa mengusulkan sendiri atau bareng-bareng,” tutupnya.

Continue Reading

pemilu 2019

TKN-BPN Tanggapi Pengerahan Ribuan Brimob untuk Amankan Ibu Kota

Published

on

Ilustrasi Pasukan Brigade mobil (Brimob)

Geosiar.com, Jakarta – Ribuan pasukan Brigade mobil (Brimob) dari berbagai daerah dikerahkan untuk mengamankan Ibu Kota, DKI Jakarta usai penyelenggaraan pemilu serentak pada 17 April lalu.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan kabar pengerahan pasukan tersebut untuk pengamanan wilayah Ibu Kota.

“Benar untuk Brimob Nusantara dikirim ke Jakarta dalam rangka untuk mengamankan kepada tahapan-tahapan pemilu. Karena kita ketahui bahwa seluruh tahapan pemilu muara akhirnya ada di Jakarta,” kata dia di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Dedi menyampaikan antisipasi pengamanan perlu dilakukan pasca pemilu, terlebih ketika akan menetapkan hasil penghitungan suara.

“Yang perlu diantisipasi dalam waktu dekat adalah penetapan hasil penghitungan, itu yang paling penting. Tentunya kita juga mengamankan berbagai macam kegiatan masyarakat juga,” lanjut Dedi.

Juru bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjutak merespons negatif pengerahan ribuan personel itu. Dia menganggap pihak kepolisian terlalu berlebihan.

“Saya pikir waspada silakan, tapi jangan berlebihan gitu ya, jadi terkesan bahwasanya situasi kita tidak aman,” tanggap Dahnil.

Dilain pihak, Wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding menilai, hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi agar negara tetap dalam kondisi aman dan nyaman usai pelaksanaan pemilu serentak 2019.

“Menurut saya, itulah langkah yang harus dilakukan oleh presiden agar negara tetap aman rakyat tetap bisa bekerja,” kata Abdul Kadir.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebutkan hal tersebut merupakan kebijakan Polri yang tidak perlu dipermasalahkan.

“Itu kebijakan Polri, tentunya berdasarkan keamanan setempat. Untuk apa? Membuat masyarakat tentram dan tidak khawatir terhadap hal-hal yang dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat,” ujar mantan Panglima ABRI ini.

Sebanyak 10 ribu personel Brimob dari masing-masing daerah akan diturunkan atas perintah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pasukan tersebut berasal dari Polda Aceh hingga Maluku.

Pengerahan pasukan ini dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini, tercatat sekitar 2000 personel telah berada di Jakarta sejak pekan lalu.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com