Connect with us

Politik

Paul MA Simanjuntak: “Putus Mata Rantai Penularan HIV/AIDS, Hindari Pergaulan Bebas”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Guna menghindari dan memutus mata rantai penularan penyakit HIV/AIDS (virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia) di masyarakat. Semua elemen masyarakat diminta supaya melakukan pencegahan secara terpadu oleh masyarakat dan pemerintah serta berdasarkan prinsip kemitraan.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH (PDI P) saat menggelar acara sosialisasi ke IX Tahun 2019 Perda Kota Medan No 1 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Jl Perjuangan, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Sabtu (13/4/2019).

Acara sosialisasi Perda dihadiri Camat Medan Perjuangan Pahri Matondang didampingi Aslina Sirait, Rosliana, Siti. Sedangkan mewakili Lurah Sidorame Timur Herdiana Tobing , tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta ratusan warga masyarakat.

Pada kesempatan itu, Paul MA Simanjuntak mengingatkan seluruh masyarakat agar jangan terlibat pergaulan bebas, apalagi memakai narkoba. Karena pecandu narkoba rentan menggunakan jarum suntik berulang ulang sehingga mempercepat menularnya penyakit Human Immunodeficienci Virus/Acquired Immuno Deficiency Syindrome (HIV/AIDS).

Untuk itu, kata Paul MA Simanjuntak SH yang saat ini Caleg DPRD Medan 2019-2024 (PDI P) No Urut 2 dapil III meliputi Medan Perjuangan, Medan Timur dan Medan Tembung itu meminta Pemko Medan supaya maksimal mengawasi penerapan Perda. Apalagi soal pencegahan dan upaya pencegahan. Dimana, Pemko Medan melalui perangkat dibawah supaya melakukan penyuluhan bagi pelaku usaha dan perseorangan upaya pencegahan.

Seperti, mengawasi tempat hiburan malam, rumah koskosan agar tidak disalahgunakan menjadi tempat porstitusi terselubung. Melakukan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada karyawan hotel tempat hiburan. Serta melakukan penyuluhan kepada pengusaha warung internet untuk memblokir situs porno.

Kepada pemerintah juga diharapkan dapat menyediakan layanan kesehatan yang dapat mencegah penularan HIV. Pemerintah juga harus memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tata cara pencegahan penyakit berbahaya itu.

Seperti diketahui, Perda No 1/ 2018 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS terdiri XII BAB dan 36 Pasal. Dalam BAB VI masalah pembinaan pengawasan dan koordinasi. Walikota atau pejabat yang dihunjuk harus melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Masih BAB VII soal larangan, dalam Pasal 31 disebutkan setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang melakukan seksual dengan dengan orang lain. Setiap orang atau institusi dilarang melakukan diskriminasi terhadap orang yang diduga terinfeksi HIV dam AIDS.

Sedangkan BAB VIII tentang pembiayaan dalam pasal 32 disebutkan, segala biaya yang dibutuhkan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dibebankan pada APBD.

Sama halnya, BAB X soal sanksi. Dalam pasal 34 ayat 1 disebutkan Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap orang, lembaga dan instasi yang melakukan pelanggaran terhadap Perda. Dalam ayat 2 disebut terhadap PNS yang lalai dalam tugasnya diberikan sanksi pencopotan jabatan atau tunda kenaikan pangkat.

Begitu juga dalam BAB XI tetang ketentuan Pidana. Dalam pasal 35 ayat 1 dinyatakan, setiap orang yang melanggar ketentuan dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.(lamru)

Advertisement

Politik

Staf Sekretariat DPRD Medan Larang Wartawan Liput Rapat Pansus

Published

on

Medan, Geosiar.com – Rapat tertutup mulai membudaya di DPRD Medan. Jika sebelumnya rapat tertutup saat pembahasan LPj Walikota terhadap penggunaan APBD TA 2018 diberlakukan. Kali ini rapat tertutup terulang saat pembahasan Pansus Ranperda Perusahaan Umum Daerah Pasar Pemko Medan.

Seperti pembahasan Ranperda yang dilakukan anggota DPRD Medan tergabung di Pansus Ranperda PUD Pasar, Senin (22/7/2019) pukul 15.00 wib. Rapat tersebut dilarang diliput wartawan.

Saat wartawan hendak memasuki ruang Banmus tempat Pansus melakukan pembahasan Ranperda. Dua orang security yang sedang jaga pintu
melarang wartawan masuk. “Tidak boleh masuk bang, wartawan tidak boleh masuk, katanya rapat internal,” cetus security Heri Hanafia didampingi Dayan.

Ketika wartawan memperjelas, siapa yang melarang wartawan meliput, security mengaku atas suruhan staf sekretariat bernama Mula Marthin Gurning.

Namun ketika dikonfirmasi kepada Ketua Pansus Ranperda PUD Pasar Hendra DS melalui telephon, membantah rapat pansus tertutup. “Tidak ada larangan, malah kami pingin diliput wartawan, pandai pandai stafnya itu,” jelas Hendra.

Salah satu wartawan Rizky Pahlepy mengaku sangat menyesalkan sikap Marthin Gurning. Rizky menilai Marthin Gurning terkesan arogan dan sok pintar. Gurning diketahui baru bertugas di DPRD Mefan. (lamru)

Continue Reading

pemilu 2019

Sidang Gugatan Mulan Jameela, Peserta Belum Komplet

Published

on

Mulan Jameela

Geosiar.com, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menggelar kembali sidang gugatan perdata terhadap Partai Gerindra hari ini, Senin (22/7/2019), yang dilayangkan antara lain oleh R. Wulansari atau Mulan Jameela.

“Agendanya tanggapan penggugat,” ujar Petugas layanan informasi PN Jakarta Selatan.

Ia mengatakan, sidang rencananya akan digelar pukul 11.00 WIB. Akan tetapi hingga pukul 11.30 peserta sidang masih belum lengkap.

“Turut tergugatnya belum lengkap datang. Baru penggugat dan tergugat intervensi yang sudah datang,” tandasnya.

Seperti diketahui, belasan caleg Gerindra menggugat Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra agar ditetapkan sebagai anggota legislatif. Para penggugat merujuk pada Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih.

Para penggugat juga mengacu hasil perolehan suara Gerindra. Apabila dengan perhitungan sainte lague, maka tidak ada caleg Partai Gerindra yang mendapatkan kursi.

Penggugat dalam permohonannya menyebut Partai Gerindra mempunyai hak absolut untuk menentukan kader yang pantas menjadi anggota legislatif dengan mempertimbangkan kontribusi kader. Jika hal tersebut dilakukan, tidak bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Pemilu 2017 bahwa yang menentukan anggota legislatif terpilih adalah didasari suara terbanyak yang diperoleh caleg, karena suara terbanyak adalah suara partai.

Persidangan sengketa kader Partai Gerindra, istri Ahmad Dhani itu sebelumnya ditunda karena adanya tergugat intervensi yang mengajukan keberatan. Hakim kemudian memutuskan menunda persidangan hingga hari ini dengan agenda replik dan tanggapan pihak penggugat.

Continue Reading

pemilu 2019

Sidang Sengketa Pileg, MK Bacakan Putusan Perkara

Published

on

Hakim Mahkamah Konstitusi saat memimpin jalannya sidang sengketa pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi

Geosiar.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) melangsungkan sidang lanjutan sengketa Pileg 2019 hari ini, Senin (22/7/2019). Agenda sidang kali ini yaitu pembacaan putusan terkait perkara yang sudah diperiksa oleh hakim.

“Ya, hari ini sidang MK dengan agenda pengucapan putusan/ketetapan untuk menentukan perkara yang dilanjutkan pemeriksaannya atau tidak,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat saat dikonfirmasi, Senin (22/7/2019).

Fajar menambahkan, seluruh pihak pemohon dan terkait dalam sengketa Pileg 2019 dihadirdkan dalam sidang putusan ini. Sebanyak 260 perkara Pileg yang akan diputus kelanjutannya dalam sidang ini.

“Semua pemohon dan para pihak dipanggil hadir dalam sidang hari ini,” ujar Fajar.

Selanjutnya, Fajar mengatakan untuk perkara yang diputus lanjut, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli. Sementara perkara yang diputus selesai, maka hakim tidak akan melanjutkan sidang perkara tersebut.

“Yang sudah diputuskan tidak lanjut, ya sudah, selesai. Yang dilanjutkan, ya berarti sidang berikutnya mendengarkan keterangan saksi/ahli,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com