Connect with us

Politik

Paul MA Simanjuntak: “Putus Mata Rantai Penularan HIV/AIDS, Hindari Pergaulan Bebas”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Guna menghindari dan memutus mata rantai penularan penyakit HIV/AIDS (virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia) di masyarakat. Semua elemen masyarakat diminta supaya melakukan pencegahan secara terpadu oleh masyarakat dan pemerintah serta berdasarkan prinsip kemitraan.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH (PDI P) saat menggelar acara sosialisasi ke IX Tahun 2019 Perda Kota Medan No 1 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Jl Perjuangan, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Sabtu (13/4/2019).

Acara sosialisasi Perda dihadiri Camat Medan Perjuangan Pahri Matondang didampingi Aslina Sirait, Rosliana, Siti. Sedangkan mewakili Lurah Sidorame Timur Herdiana Tobing , tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta ratusan warga masyarakat.

Pada kesempatan itu, Paul MA Simanjuntak mengingatkan seluruh masyarakat agar jangan terlibat pergaulan bebas, apalagi memakai narkoba. Karena pecandu narkoba rentan menggunakan jarum suntik berulang ulang sehingga mempercepat menularnya penyakit Human Immunodeficienci Virus/Acquired Immuno Deficiency Syindrome (HIV/AIDS).

Untuk itu, kata Paul MA Simanjuntak SH yang saat ini Caleg DPRD Medan 2019-2024 (PDI P) No Urut 2 dapil III meliputi Medan Perjuangan, Medan Timur dan Medan Tembung itu meminta Pemko Medan supaya maksimal mengawasi penerapan Perda. Apalagi soal pencegahan dan upaya pencegahan. Dimana, Pemko Medan melalui perangkat dibawah supaya melakukan penyuluhan bagi pelaku usaha dan perseorangan upaya pencegahan.

Seperti, mengawasi tempat hiburan malam, rumah koskosan agar tidak disalahgunakan menjadi tempat porstitusi terselubung. Melakukan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada karyawan hotel tempat hiburan. Serta melakukan penyuluhan kepada pengusaha warung internet untuk memblokir situs porno.

Kepada pemerintah juga diharapkan dapat menyediakan layanan kesehatan yang dapat mencegah penularan HIV. Pemerintah juga harus memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tata cara pencegahan penyakit berbahaya itu.

Seperti diketahui, Perda No 1/ 2018 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS terdiri XII BAB dan 36 Pasal. Dalam BAB VI masalah pembinaan pengawasan dan koordinasi. Walikota atau pejabat yang dihunjuk harus melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Masih BAB VII soal larangan, dalam Pasal 31 disebutkan setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang melakukan seksual dengan dengan orang lain. Setiap orang atau institusi dilarang melakukan diskriminasi terhadap orang yang diduga terinfeksi HIV dam AIDS.

Sedangkan BAB VIII tentang pembiayaan dalam pasal 32 disebutkan, segala biaya yang dibutuhkan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dibebankan pada APBD.

Sama halnya, BAB X soal sanksi. Dalam pasal 34 ayat 1 disebutkan Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap orang, lembaga dan instasi yang melakukan pelanggaran terhadap Perda. Dalam ayat 2 disebut terhadap PNS yang lalai dalam tugasnya diberikan sanksi pencopotan jabatan atau tunda kenaikan pangkat.

Begitu juga dalam BAB XI tetang ketentuan Pidana. Dalam pasal 35 ayat 1 dinyatakan, setiap orang yang melanggar ketentuan dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.(lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Diisukan Batal, HT Bahrumsyah Desak Pemko Medan Bagikan 12.000 Kartu BPJS

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua Komisi II DPRD Medan HT Bahrumsyah minta Pemerintah Kota (Pemko) segera membagikan 12.000 kartu BPJS Kesehatan yang telah selesai dicetak. Pemko diharapkan tidak menahan kartu dimaksud yang dapat memicu keributan dimasyarakat.

Harapan itu disampaikan H.T. Bahrumsyah berbicara kepada wartawan Rabu (24/4/2019). Dia mengomentari tentang rencana Pemko yang akan membatalkan distribusi kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) tambahan sebanyak 12.000 lembar pada tahun 2019.

Disebutkan Bahrumsyah, rencana pembatalan distribusi kartu BPJS itu telah membuat resah masyarakat. Karena sejak awal warga sudah mengetahui akan adanya distribusi 12.000 kartu BPJS PBI dari berbagai informasi. Termasuk dari pelaksanaan reses dewan dan kegiatan-kegiatan lainnya. “Sekarang, akibat adanya informasi pembatalan, warga menjadi resah,” katanya.

Dari segi aturan, menurut Bahrumsyah, kebijakan Pemko yang akan membatalkan distribusi kartu BPJS itu menyalah. Karena bukan saja Pemko dan DPRD mengesahkan anggarannya, tapi juga kartunya telah dicetak dan tinggal didistribusikan saja. “Artinya nama-nama warga penerima BPJS PBI sudah ada,” sebutnya.

Kata Bahrum, pihaknya mendengar bahwa kebijakan membatalkan distribusi kartu BPJS itu karena Pemko akan melakukan verifikasi terhadap warga, yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos). Hal yang menurut Bahrum, seharusnya tidak perlu dilakukan, karena masyarakat penerima BPJS Kesehatan bukan warga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Dijelaskan Bahrum, penerima BPJS Kesehatan bukan mutlak masyarakat miskin, tapi warga yang tidak mampu membayar biaya kesehatannya. Dan bila keuangan daerah mampu, maka pemerintah wajib menjamin biaya kesehatan seluruh masyarakatnya, dengan catatan kelas tiga. “Makanya setiap tahun anggaran BPJS Kesehatan PBI terus bertambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Seperti di Medan, jumlah penerima BPJS PBI sudah sangat jauh di atas jumlah masyarakat miskin. Jadi peneriba PBI itu bukan saja warga miskin. Idealnya untuk seluruh warga,” kata Bahrumsyah.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Medan Edwin Effendi, ketika dikonfirmasi, menolak disebutkan pihaknya akan membatalkan distribusi kartu BPJS Kesehatan PBI. Namun dia mengakui masih melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial.

Kepada wartawan Edwin, tidak menjelaskan maksud dilakukannya kordinasi dengan Dinas Kesehatan. Apakah berkaitan dengan data warga miskin seperti yang disebutkan Ketua Komiso II DPRD Medan Bahrumsyah, atau hal-hal lainnya.

“Tidak ada kita tahan itu. Mana mungkin kita tahan pendistribusian kartu kesehatan masyarakat dengan sebanyak 12.000. Tapi memang saat ini kita masih kordinasi dengan Dinas Sosial. Bukan menahannya,” katanya. (lamru)

Continue Reading

Pilpres 2019

Syukuran Prabowo-Sandi di TMII: Dihadiri Amien Rais-Djoko Santoso Hingga Pengawalan Ketat 1000 TNI-Polri

Published

on

Amien Rais hingga Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso menghadiri acara syukuran dan munajat kemenangan di TMII. (Foto: detikcom)

Geosiar.com, Jakarta – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subiato-Sandiaga Uno menggelar acara syukuran dan munajat kemenangan di Padepokan Silat TMII, sore ini, Rabu (24/4/2019).

Acara tersebut ditujukan kepada para pendukung atas klaim kemenangan mereka versi Exit poll internal BPN pada Pilpres 2019.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes, Argo Yuwono menyebut telah mengerahkan 1000 personel gabungan Polri-TNI untuk mengawal ketat perhelatan tersebut.

“Kami kerahkan 1.000 personel ya, gabungan,” tutur Kabid Argo Yuwono dalam keterangannya, Rabu (24/4/2019).

Selain itu, Kapolsek Makasar, Kompol Lindang Lumban mengatakan telah menyiapkan personel tambahan untuk mengatur lalu lintas sekitar lokasi acara.

“Nanti kita kita amankan situasi saja, amankan lokasi pengaturan lalu lintas. Kita mengerahkan 1 satuan setingkat peleton (SSP) yakni 30 personel ditambah bantuan dari Polres Jakarta Timur,” terang Lindang.

Acara tersebut rencananya akan dimulai pada 13.00 WIB hingga 17.00 WIB. Prabowo Subianto rencananya hadir dalam acara tersebut.

Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais dan Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso terlihat menghadiri acara itu. Bahkan Amien diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan.

Dalam sambutannya, Amien terang-terangan menyinggung Moeldoko yang dinilainya kerap membicarakan total war.

“Saya akan menyampaikan catatan sedikit pada pertengahan Maret, tokoh salah satu di pemerintahan sekarang ini kalau tidak salah namanya Moeldoko, dia mengatakan akan menerapkan perang total atau total war, di sana dikatakan pemerintah akan menggunakan segenap daya dan dana kemampuan pemerintah untuk mencapai 70% masuk ke calon 01,” kata Amien dalam sambutannya.

Setelah itu, Amien menghubungkan dengan pernyataan yang pernah diucapkan Presiden Joko Widodo sewaktu berkampanye beberapa pekan lalu.

“Sebulan setelah itu pada pertengahan April, Pak petahana mengatakan saya 4 tahun dihina, direndahkan tapi di sini saya akan lawan. Bro, yang dilawan siapa? Jadi Pak De akan melawan rakyatnya sendiri. Maka itu saya mengingatkan bahwa demokrasi kita sudah bersubstansi otoriterisme,” lanjutnya.

Setelah Amien, ustad Bachtiar Nasir juga menyampaikan sambutan sembari menunggu kedatanga Prabowo Subianto.

Continue Reading

pemilu 2019

Mahfud Md Sarankan UU Penyelenggara Pemilu Diubah

Published

on

Mahfud Md

Geosiar.com, Bandung – Menanggapi banyaknya petugas KPPS yang meninggal usai bertugas dalam pemilihan umum kemarin, Mahfud Md menilai perlunya diadakan evaluasi di mulai dari sistem pemilu, ambang batas untuk mengusung capres-cawapres hingga pelaksanaan pemilihan serentak.

Seperti diketahui, sebanyak 110 petugas di bawah koordinasi KPU dan 30 petugas dari Bawaslu meninggal dunia karena kelelahan menjalani tugas pengawalan proses pemilu dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Ditambah lagi dengan ratusan petugas yang mengalami kondisi kesehatan yang buruk usai menjalankan tugasnya.

“Sampai sekarang sudah mencapai lebih 140 ya. 110 dari KPU, 30 dari Bawaslu, yang sakit 600 lebih. Itu penderitaan yang dibangun oleh sistem Pemilu sekarang,” ucap Mahfud usai mengisi kuliah umum di ITB, Rabu (24/4/2019).

Oleh karena itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan bahwa evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilu tahun ini.

Menurut Mahfud, ada beberapa poin yang perlu dievaluasi pada penyelenggaraan pemilu. Dia mengusulkan evaluasi tersebut dilakukan oleh siapapun yang akan menjabat dalam pemerintahan nanti.

“Saya usulkan kepada pemerintah baru, siapapun yang terpilih, baik Pak Jokowi atau Pak Prabowo, dan kepada seluruh anggota DPR agar di tahun pertama pemerintah baru nanti segera diadakan perubahan UU Penyelenggara Pemilu,” saran Mahfud.

Pakar Hukum Tata Negara itu menyarankan agar evaluasi sistem pemilu tersebut dilakukan secepatnya karena akan memberikan hasil yang maksimal dibanding jika dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya.

“Karena nanti di tahun ke empat masih ribut, karena semua punya kepentingan. Tapi kalau di tahun 2020 langsung digarap itu lebih fresh dan jernih,” lanjutnya.

Selain itu, dia menyarankan untuk program legislasi nasional (prolegnas) DPR pada tahun pertama adalah perubahan undang-undang penyelenggaraan pemilu, yakni pelaksanaan Pemilu Serentak.

“Arti serentak apa harus sama hari, minggu, apa panitia berbeda agar tidak ada korban. Nanti itu diatur kembali agar tidak ada celah-celah,” usulnya.

Saran terakhir yang Mahfud sampaikan adalah agar syarat President Treshold 20 persen dalam mengusung capres-cawapres dapat diturunkan. “Samakan saja dengan Parlementery Treshold 4 persen. Partai yang masuk di parlemen bisa mengusulkan sendiri atau bareng-bareng,” tutupnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com