Connect with us

Sumut

Hendrik Sitompul Sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2015, Masyarakat Banyak Belum Mengerti

Published

on

Hendrik Sitompul Sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2015 (Geosiar.com)

Geosiar.com, Medan – Sampah di Kota Medan belakangan ini menjadi sorotan. Disadari dari tahun ke tahun, pengelolaan sampah di Kota Medan belum menemukan formasi yang baik.

Meski sudah didukung oleh aturan berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolahan Persampahan, ternyata permasalahan sampah di kota ini belum bisa dituntaskan.

Anggota DPRD Medan, Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM mengharapkan, Perda Pengelolaan Persampahan bisa menjadi sarana yang baik dalam menciptakan kesadaran kolektif atau masyarakat. Kesadaran itu adalah membuang sampah pada tempatnya.

“Tujuan perda ini yang sesungguhnya adalah harus mampu menciptakan, menghadirkan kesadaran kolektif. Dengan itu, maka persoalan sampah di Medan bisa dituntaskan,” ungkap Hendrik Sitompul saat sosialisasi Perda Pengelolaan Persampahan di Jalan Mataram Medan, Senin (08/4/2019).

Menurut Hendrik, masyarakat belum memahami perda tersebut sepenuhnya sehingga belum tumbuh kesadaran mereka. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan bagi Pemko Medan untuk menumbuhkan kesadaran tersebut.

“Membudayakan bersih dan tidak membuang sampah sembarangan bukan perkara mudah seperti membalikkan telapak tangan, tapi butuh komitmen Pemko Medan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dibutuhkan,” ujarnya anggota dewan Komisi C ini.

Diutarakan dia, Pemko Medan harus menghadirkan suasana berbeda dalam kampanye tentang sampah ini di masyarakat. Salah satunya, adalah soal pemanfaatan dan potensi sampah di tengah-tengah masyarakat. Sebab, ketika terbangun kesadaran di masyarakat maka solusi untuk permasalahan persampahan bisa dituntaskan.

“Masalah persampahan ini adalah masalah kesadaran. Kita juga mengharapkan Pemko dan masyarakat untuk terus bersinergi dalam menuntaskan permasalahan ini,” tegasnya.

Hendrik menyebutkan, dalam perda persampahan tersebut mengatur sanksi atau hukum terhadap mereka yang melanggar baik perorangan maupun badan atau lembaga. Apabila perorangan atau masyarakat kedapatan membuang sampah sembarangan, maka sanksinya kurungan penjaran 3 bulan dan denda Rp10 juta. Sedangkan lembaga atau perusahaan yang buat kesalahan itu, kurungan penjara 6 bulan dan denda Rp50 juta.

“Ada yang mau dikenakan sanksi itu. Jawabannya pasti tentu tidak. Makanya, perlu komitmen dalam penerapan perda itu agar berjalan maksimal,” tutur Politisi Partai Demokrat tersebut.

Dia mengimbau, kepada masyarakat mari sama-sama menjadikan Medan Bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sebab, kalau tidak kita siapa lagi yang melakukannya. Minimal, jaga lingkungan rumah tangga agar tetap bersih dari sampah.

Soal angka iuran pengutipan sampah kata Hendrik belum ada perdanya, sehingga besarnya iuran tidak sama, sebab beda di komplek dan rumah biasa. TPS juga berbeda, dan berapa lingkungan satu TPS ini juga belum diatur, katanya.

Hendrik juga menegaskan, jika ada masalah dilapangan terkait sampah, agar difoto dan diserahkan kepadanya saya agar ditindaklanjuti.

Sebelumnya, Lamhot Sagala mengeluhkan tempat sampah yang tidak memadai. Banyak masyarakat yang buat sendiri. Dirinya pun menanyakan besaran iuran sampah. Sementara itu, Satriadi mengungkapkan , pengangkut sampah yang berbeda-beda setiap hari. Ada juga yang pake becak buangnya sembarangan, ungkapnya.

Pembagian cenderamata berupa seminar kit kepada peserta sosialisasi perda

Selain itu, Hotma Sitompul warga Mandala menyebutkan, sampah menumpuknya sampah di Mandala dan sering tidak diangkat sehingga berserakan di jalan.
Eduard Pasaribu menyebutkan, pajak ikan banyak sampah, sementara sampah hanya sekali diambil, mengakibatkan parit Jalan Pegadaian macet karena banyak sampah. (X1)

Sumut

JPU Tuntut 6 Anggota DPRD Sumut 4 Tahun Penjara

Published

on

Geosiar. com, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memvonis enam mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Tuntutan ini diberikan lantaran mereka terbukti menerima uang suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Keenam legislator Sumut yang menjabat pada periode 2009-2014, yakni Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, dan Syahrial Harahap.

“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung dan Syahrial Harahap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).

“Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan,” lanjutnya.

Adapun tuntutan itu berdasarkan dakwaan kedua pasal 12 huruf b UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagai informasi, uang suap itu digunakan untuk empat kegiatan, yakni:

1. Pengesahan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2012.

2. Pengesahan APBD Perubahan Sumut TA 2013. Saat itu, Wakil Ketua DPRD Sumut, Kamaluddin Harahap kembali meminta “uang ketok” sebesar Rp2,55 miliar.

3. Pengesahan APBD Sumut TA 2014. Pembagiannya melalui bendahara dewan yaitu Muhammad Alinafiah, seakan anggota DPRD Sumut sedang mengambil gaji dan honor lain setiap bulannya.

4. Pengesahan APBD Perubahan Sumut TA 2014 dan 2015. Untuk pengesahan kedua APBD itu, anggota dewan meminta Rp200 juta per anggota. Permintaan itu disanggupi dan akan diberikan setelah rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Sumut TA 2015 disetujui DPRD Sumut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, keenam terdakwa menerima suap dengan nilai nominal berbeda-beda. Tercatat, Tonnies Sianturi menerima Rp 865 juta, Tohonan Silalahi menerima Rp 772 juta.

Kemudian, Murni Elieser Verawaty Munthe menerima Rp 527 juta. Dermawan Sembiring menerima Rp 577 juta. Sementara, Arlene Manurung menerima Rp 477 juta, dan Syahrial Harahap menerima Rp 477 juta.

Continue Reading

Sumut

Polisi Ringkus Komplotan Begal di Medan

Published

on

Polisi berhasil menangkap komplotan begal di Kota Medan

Geosiar.com, Medan – Pihak kepolisian berhasil menangkap komplotan begal di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) yang berulang kali meresahkan warga. Para pelaku dinilai begal sadis karena tak segan-segan melukai korbannya.

Kasus tersebut terungkap usai para pelaku membegal seorang ibu rumah tangga di Jalan Perkebunan Belawan Medan. Komplotan begal itu yakni, Ipan Ardiansyah alias Gopal (24) M Ferdiansyah alias Popay (17) dan Sopan Yohansyah alias Yoyo (21).

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Harianto mengatakan, para pelaku adalah komplotan tidak jarang beraksi dan meresahkan warga.

“Para pelaku ini merupakan komplotan begal sadis dan licin,” ungkap Dadang Hartanto didampingi Kapolsek Medan Timur, Kompol M.Arifin, Selasa (16/7/2019).

Penangkapan ini berawal saat petugas berhasil menangkap salah satu pelaku yang dianggap sebagai pimpinan komplotan begal, yakni Gopal. Dia diringkus di tempat persembunyiannya di Medan Deli pada Senin (15/7/2019) lalu.

Dari pengakuan tersangka Gopal, petugas juga menangkap dua rekannya yang terlibat dalam aksi perampokan terhadap korban, Indah Kristiani.

Tiap kali menjalankan aksinya, para pelaku tidak segan-segan melukai korban jika melakukan perlawanan. Tak hanya itu, mereka juga bisa beraksi lebih dari satu kali dalam sehari.

“Dari catatan polisi, dalam sepekan komplotan ini sudah melakukan aksi pembegalan sebanyak lima kali di sejumlah wilayah,” ungkapnya.

Continue Reading

Sumut

Pejalan Kaki Tewas Tertabrak Septor di Tebing Tinggi

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com,  Tebing Tinggi – Seorang pejalan kaki bernama Usman (51), warga Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai di tabrak sepeda motor (septor), Selasa (16/7/2019) sekira pukul 08.00 WIB.

Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP. Enda I Tarigan melalui Kanit Laka Lantas Polres Tebing Tinggi Aiptu. K. Napitupulu saat dikonfirmasi geosiar.com membenarkan adanya kecelakaan antara sepeda motor Honda Supra X BK.2698 NF kontra pejalan kaki, di Jalan Tebing Tinggi-Bandar Khalifah. Tepatnya di depan Mushola As Solihin Km 17 Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai.

Akibatnya, 1 orang pejalan kaki itu mengalami luka berat dan dibawa ke RS Bhayangkara. Sayangnya nyawa korban tidak dapat diselamatkan hingga akhirnya meninggal dunia.

Lanjut Kanit, pengemudi septor bernama Roy Napitupulu (20) seorang mahasiswa, warga Dusun Mangga Dua Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, mengalami luka ringan.

“Adapun kronologis kejadian bermula sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas pengendara sepeda motor honda melaju dengan kecepatan tinggi datang dari arah Tebing Tinggi menuju arah Bandar Khalifah. Sesampainya di TKP pengemudi terperogok seorang pejalan kaki yang menyeberang usai turun dari sepeda motor temannya dari arah Tebing Tinggi menuju Bandar Khalifah,” jelasnya.

Untuk barang bukti sudah diamankan 1 unit sepeda motor Honda Supra X BK 2698 NF di Mako Unit laka lantas Polres Tebing Tinggi dan kerugian material diperkirakan sebesar Rp.300.000.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com