Connect with us

Sumut

Sosialisasi Pengelolaan Persampahan, Hendrik Sitompul: Pemko Harus Tegakkan Perda Sampah

Published

on

Anggota DPRD Kota Medan, Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM dalam kegiatan sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan (Geosiar.com)

Geosiar.com, Medan –  Sampah selalu menjadi persoalan jika tidak ditangani dengan serius dan berkesinambungan. Sehari saja sampah tidak diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA), maka konsekuensinya sampah akan menumpuk. Jika seminggu tidak diangkut, tentu bisa kita perhitungkan, besarnya volume sampah tersebut.

Dampak lainnya dari gundukan sampah, selain menimbulkan pemandangan tak indah, kenyamanan dan kesehatan warga juga akan terganggu.

Anggota DPRD Kota Medan, Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM dalam kegiatan sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, di Jalan Bantam,  Petisah Hulu, Kota Medan, kemarin mengatakan, persoalan sampah dan penangananya akan semakin berpolemik dengan kurangnya kesadaran masyarakat Medan membuang sampah.

Seperti diketahui, masih banyak masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat, seperti di sungai dan parit. Kondisi tersebut  tentu semakin miris, sehingga Kota Medan beberapa tahun belakangan ini gagal meraih Piala Adipura.

“Hal ini tentu menguras energi Walikota Medan dalam mencari solusi tata kelola penanganan sampah di seluruh kecamatan. Pemko Medan akhirnya melimpahkan kewenangan penanganan sampah dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan ke kecamatan,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Hendrik melanjutkan,  pelimpahan kewenangan penanganan sampah kepada masing-masing camat ternyata belum memberikan solusi yang jitu dalam penanganan sampah di seluruh wilayah Kota Medan. Bahkan pengalihan manajemen penanganan sampah ke kecamatan menjadi persoalan baru.

Selanjutnya sampah selalu diangkut terlambat oleh petugas kecamatan. Kendalanya masih berkutak pada kesiapan alat-alat pengangkut, dan biaya operasional pengelolaan sampah. Kecamatan dipastikan tidak memiliki kesiapan uang tunai untuk biaya operasional. Sementara retribusi sampah masih dikelola oleh Dinas Ke­ber­sihan dan Pertamanan.

Kebijakan Pemko Medan ini sebenarnya cukup beralasan karena Dinas Kebersihan dan Pertamanan  Kota Medan tak mungkin bisa menjangkau dan mengawasi sampah di sebanyak 2.001 lingkungan di Kota Medan. Kebijakan Walikota Medan ini, menganggap camat di setiap wilayah kerja pasti mengetahui daerahnya termasuk persoalan sampah.

“Peran aktif camat untuk meningkatkan kinerja lurah dan kepala lingkungan (kepling) menjadi tumpuan untuk menangani persoalan sampah di setiap lingkungan. Peran aktif lurah dan kepling akan bermuara kepada membangun kepedulian masyarakat terhadap penanganan sampah. Penanganan sampah pun diharapkan bisa berkualitas dan komprehensif seperti terpadu mulai dari hulu ke hilir,” tambah anggota Komisi C DPRD Medan tersebut.

Sayangnya, kebijakan Pemko Medan melimpahkan kewenangan kepada kecamatan tidak didukung dengan alat-alat yang operasional dalam penanganan sampah. Sehingga pihak kecamatan mengangkut sampat dengan peralatan seadanya. Akibatnya, pengakutan sampah ke TPA sering terlambat. Untuk itu, sudah sepantasnya Pemko Medan membuat regulasi dalam penanganan sampah di setiap kecamatan. Tujuannya agar segala sesuatu, terkait penanganan sampah bisa segera diatasi secara cepat, termasuk biaya operasional pengangkutan sampah.

Namun, hal tersebut dinilai kurang efektif kebijakan baru dibuat. Tahun 2019 pengelolaan sampah yang selama ini dibawah wewenang kecamatan dan kelurahan, telah diambil alih oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)  Kota Medan.

Selain itu, Pemko Medan juga harus secara tegas menegakkan peraturan daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat. Perda jangan hanya lembaran tertulis yang tidak memiliki makna. Untuk mewujudkan dan menegakkan Perda tersebut sudah layak bagi Pemko Medan membuat tim khusus, guna me­ner­tibkan, menangkap pembuang sampah sembarangan hingga ke tingkat kelurahan.

Penyerahan cendramata berupa seminar kit kepada peserta Sosialisasi Perda

Sebelumnya, Aritonang warga Jermal menyebutkan, sampah tidak diangkat semua, hanya sebagian tertentu saja. Warga lainnya Sitepu menanyakan soal adanya pengutipan sampah ke rumah warga. “Apa kami harus bayar sampah,” tanyanya.

Sementara itu,  Situmorang menyebutkan membutuhkan tambahan angkutan sampah, dan Tarigan meminta agar kepling diaktifkan agar persoalan sampah bisa teratasi. (X1)

Sumut

JPU Tuntut 6 Anggota DPRD Sumut 4 Tahun Penjara

Published

on

Geosiar. com, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memvonis enam mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Tuntutan ini diberikan lantaran mereka terbukti menerima uang suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Keenam legislator Sumut yang menjabat pada periode 2009-2014, yakni Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, dan Syahrial Harahap.

“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung dan Syahrial Harahap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).

“Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan,” lanjutnya.

Adapun tuntutan itu berdasarkan dakwaan kedua pasal 12 huruf b UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagai informasi, uang suap itu digunakan untuk empat kegiatan, yakni:

1. Pengesahan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2012.

2. Pengesahan APBD Perubahan Sumut TA 2013. Saat itu, Wakil Ketua DPRD Sumut, Kamaluddin Harahap kembali meminta “uang ketok” sebesar Rp2,55 miliar.

3. Pengesahan APBD Sumut TA 2014. Pembagiannya melalui bendahara dewan yaitu Muhammad Alinafiah, seakan anggota DPRD Sumut sedang mengambil gaji dan honor lain setiap bulannya.

4. Pengesahan APBD Perubahan Sumut TA 2014 dan 2015. Untuk pengesahan kedua APBD itu, anggota dewan meminta Rp200 juta per anggota. Permintaan itu disanggupi dan akan diberikan setelah rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Sumut TA 2015 disetujui DPRD Sumut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, keenam terdakwa menerima suap dengan nilai nominal berbeda-beda. Tercatat, Tonnies Sianturi menerima Rp 865 juta, Tohonan Silalahi menerima Rp 772 juta.

Kemudian, Murni Elieser Verawaty Munthe menerima Rp 527 juta. Dermawan Sembiring menerima Rp 577 juta. Sementara, Arlene Manurung menerima Rp 477 juta, dan Syahrial Harahap menerima Rp 477 juta.

Continue Reading

Sumut

Polisi Ringkus Komplotan Begal di Medan

Published

on

Polisi berhasil menangkap komplotan begal di Kota Medan

Geosiar.com, Medan – Pihak kepolisian berhasil menangkap komplotan begal di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) yang berulang kali meresahkan warga. Para pelaku dinilai begal sadis karena tak segan-segan melukai korbannya.

Kasus tersebut terungkap usai para pelaku membegal seorang ibu rumah tangga di Jalan Perkebunan Belawan Medan. Komplotan begal itu yakni, Ipan Ardiansyah alias Gopal (24) M Ferdiansyah alias Popay (17) dan Sopan Yohansyah alias Yoyo (21).

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Harianto mengatakan, para pelaku adalah komplotan tidak jarang beraksi dan meresahkan warga.

“Para pelaku ini merupakan komplotan begal sadis dan licin,” ungkap Dadang Hartanto didampingi Kapolsek Medan Timur, Kompol M.Arifin, Selasa (16/7/2019).

Penangkapan ini berawal saat petugas berhasil menangkap salah satu pelaku yang dianggap sebagai pimpinan komplotan begal, yakni Gopal. Dia diringkus di tempat persembunyiannya di Medan Deli pada Senin (15/7/2019) lalu.

Dari pengakuan tersangka Gopal, petugas juga menangkap dua rekannya yang terlibat dalam aksi perampokan terhadap korban, Indah Kristiani.

Tiap kali menjalankan aksinya, para pelaku tidak segan-segan melukai korban jika melakukan perlawanan. Tak hanya itu, mereka juga bisa beraksi lebih dari satu kali dalam sehari.

“Dari catatan polisi, dalam sepekan komplotan ini sudah melakukan aksi pembegalan sebanyak lima kali di sejumlah wilayah,” ungkapnya.

Continue Reading

Sumut

Pejalan Kaki Tewas Tertabrak Septor di Tebing Tinggi

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com,  Tebing Tinggi – Seorang pejalan kaki bernama Usman (51), warga Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai di tabrak sepeda motor (septor), Selasa (16/7/2019) sekira pukul 08.00 WIB.

Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP. Enda I Tarigan melalui Kanit Laka Lantas Polres Tebing Tinggi Aiptu. K. Napitupulu saat dikonfirmasi geosiar.com membenarkan adanya kecelakaan antara sepeda motor Honda Supra X BK.2698 NF kontra pejalan kaki, di Jalan Tebing Tinggi-Bandar Khalifah. Tepatnya di depan Mushola As Solihin Km 17 Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai.

Akibatnya, 1 orang pejalan kaki itu mengalami luka berat dan dibawa ke RS Bhayangkara. Sayangnya nyawa korban tidak dapat diselamatkan hingga akhirnya meninggal dunia.

Lanjut Kanit, pengemudi septor bernama Roy Napitupulu (20) seorang mahasiswa, warga Dusun Mangga Dua Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, mengalami luka ringan.

“Adapun kronologis kejadian bermula sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas pengendara sepeda motor honda melaju dengan kecepatan tinggi datang dari arah Tebing Tinggi menuju arah Bandar Khalifah. Sesampainya di TKP pengemudi terperogok seorang pejalan kaki yang menyeberang usai turun dari sepeda motor temannya dari arah Tebing Tinggi menuju Bandar Khalifah,” jelasnya.

Untuk barang bukti sudah diamankan 1 unit sepeda motor Honda Supra X BK 2698 NF di Mako Unit laka lantas Polres Tebing Tinggi dan kerugian material diperkirakan sebesar Rp.300.000.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com