Connect with us

Politik

Rianto SH Menuju DPRD Medan, Ajak Semua Pihak Berpolitik Santun

Published

on

Medan, Geosiar.com- Rianto SH (foto) Calon Legislatif (Caleg) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Medan periode 2019-2024 No urut 4 daerah pemilihan (dapil) III yakni Medan Timur, Medan Perjuangan dan Medan Tembung tidak henti hentinya menjemput aspirasi masyarakat. Rianto bertekat, aspirasi yang diterimanya akan ditindaklanjuti jika kelak duduk di DPRD Medan.

Rianto pun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Medan atas support dan partisipasi. Dimana pada 3 bulan terakhir ini, Rianto mengaku telah banyak melakukan sosialisasi dan menjemput aspirasi masyarakat.

“Dalam 3 bulan terakhir ini, saya berkecimpung dan langsung berdekatan dengan hati nurani masyarakat, terutama di daerah pemilihan saya, ” aku Rianto selaku pemilik media Sumut24 itu kepada Geosiar.com, Sabtu (12/4/2019).

Sama halnya Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Utara H Kodrat Shah yang Caleg DPR RI No urut 1 untuk dapil Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi juga menerima banyak masukan, informasi dan sentuhan –sentuhan dari masyarakat.

Kader Hanura itu juga mengaku telah banyak mendapat aspirasi masyarakat terkait dengan kondisi terkini, masyarakat menyampaikan bahwa kondisi dilapangan berbalik dengan kenyataan. Tujuannya, masyarakat ingin disapa dan apa yang menjadi keinginan mereka bisa terakomodir.

Terkhusus terhadap persoalan-persoalan yang sebenarnya sangat simple. Misalnya, seperti persoalan KTP, persoalan penerangan lampu jalan, dan persoalan-persoalan dimana masyarakat ingin mendapat perhatian dari Pemerintah dalam hal ini seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Semuanya ini sangat menyentuh kita, saat menyerap aspirasi masyarakat tersebut.
Banyak hal yang kita temui, dan semua itu nantinya akan diakomodir, ketika kita diberikan amanah dan terpilih untuk menjadi Wakil Rakyat di lembaga yang terhormat, untuk mewujudkan impian dan keinginan masyarakat, ” ujar Kodrat Shah melalui realisenya.

Menurutnya, ada beberapa hal penting aspirasi masyarakat yang harus segera direalisasikan. Seperti masalah BPJS, yang harus dibayar oleh masyarakat setiap bulanya. Sementara, masyarakat berada di garis kemiskinan dan tidak mampu untuk membayarnya.

Masalah kesehatan masyarakat itu menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah.Tetapi dengan kondisi masayrakat yang tidak mampu membayar, hal ini perlu mendapat perhatian yang serius.

Perlu diberlakukan kebijakan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan. Perhatian khusus pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan masyarakat miskin, perlu kembali digalakan.

Selanjutnya, masyarakat masih banyak membutuhkan perumahan yang layak. Seperti halnya dengan program Aladin (Atap Lantai dan Dinding) yang perlu digalakan kembali, karena masih banyak bangunan rumah perlu perhatiaan khusus dari Pemerintah. Sama halnya, persoalan- persoalan infrastruktur yang belum terakomodir, dan persoalan pelayanan publik yang belum maksimal.

Disebutkan Rianto lagi, untuk menjembatani semua itu, para Wakil Rakyat harus mengerti dengan tupoksi dan fungsinya. Bahwa memang harus dipahami, agar spirasi masayrakat terakomodir di dalam APBD, sebelumnya harus masuk dalam Musrembang di Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan hingga ke Tingkat Kota.

“Ini harus kita dorong, sehingga apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat bisa terwujud. Saya ingin menjemput hati masyarakat. Saya mencoba ingin berbuat lebih banyak. Meskipun saat ini saya melakoni sebagai pengusaha di media cetak, saya tidak bisa melakukan implementasi secara langsung, “terangnya.

“Jika saya diberikan amanah menjadi anggota DPRD Kota Medan, saya bisa memberikan sesuatu yang lebih luas. Bisa mengakomodir aspirasi masyarakat lebih luas lagi, inilah yang menjadi keinginan saya kepada seluruh masyarakat,” tambahnya lagi.

Ditambahkan Rianto, perlu digaris bawahi agar jangan menerima imbalan dari seorang Caleg untuk dipilih tapi hendaknya diterapkan politik santun. Rianto berharap pemilih agar betul betul ikhlas memilih Wakil Rakyatdan yang mampu melihat kondisi yang sebenarnya.Sehingga nantinya, apa yang diwujudkan tidak berdasarkan balas budi politik dan balas jasa politik. Akan tetapi, murni melakukan dan memenuhi apa yang menjadi keinginan masyarakat.

Rianto tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang selama ini disambanginya. Rianto mengaku banyak melihat kondisi dilapangan secara langsung serta dukungan yang diberikan selama ini, yang menjadi pemicu semangatnya.

“Mudah-mudahan, apa yang telah kita lakukan seperti pemeriksaan dan pemberian kaca mata gratis kepada masyarakat, dapat menjadikan kita lebih baik, di samping hal-hal lain yang harus kita wujudkan,” urai Rianto SH.

Bahkan, sesuai dengan instruksi Ketua DPD Hanura Sumut dibawah pimpinan H Kodrat Shah, tetap berupaya menjemput keluhan Hati Nurani Rakyat untuk bisa tampil menjadi yang terbaik.

“Jangan Lupa Coblos partai Hati Nurani Rakyat No 13, dan saya Rianto SH no 4 dapil 3 , saya siap bekerja, siap melaksanakan dan siap memegang amanah . Insya Allah, saya tidak akan mengkhianati apa yang menjadi keinginan masyarakat. Saya ingin melakukan yang terbaik, dan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat semua,” ajaknya.

Semoga, pelaksanaan Pileg dan Pilpres, dapat menjadi pesta demokrasi yang terbaik. Dan dijadikan pesta demokrasi benar benar menyentuh dan menjadi perubahan lebih baik, untuk kelanjutan pembangunan yang lebih baik.

“Terima kasih kepada masyarakat yang selama ini telah memberikan dukungan, dan terima kasih atas support yang diberikan, dari orang orang terdekat, keluarga dan tim SUMUT 24, yang selama ini telah memberikan atensi kepada kita, saya ucapkan terima kasih,” umbuhnya. (rel/lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Diisukan Batal, HT Bahrumsyah Desak Pemko Medan Bagikan 12.000 Kartu BPJS

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua Komisi II DPRD Medan HT Bahrumsyah minta Pemerintah Kota (Pemko) segera membagikan 12.000 kartu BPJS Kesehatan yang telah selesai dicetak. Pemko diharapkan tidak menahan kartu dimaksud yang dapat memicu keributan dimasyarakat.

Harapan itu disampaikan H.T. Bahrumsyah berbicara kepada wartawan Rabu (24/4/2019). Dia mengomentari tentang rencana Pemko yang akan membatalkan distribusi kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) tambahan sebanyak 12.000 lembar pada tahun 2019.

Disebutkan Bahrumsyah, rencana pembatalan distribusi kartu BPJS itu telah membuat resah masyarakat. Karena sejak awal warga sudah mengetahui akan adanya distribusi 12.000 kartu BPJS PBI dari berbagai informasi. Termasuk dari pelaksanaan reses dewan dan kegiatan-kegiatan lainnya. “Sekarang, akibat adanya informasi pembatalan, warga menjadi resah,” katanya.

Dari segi aturan, menurut Bahrumsyah, kebijakan Pemko yang akan membatalkan distribusi kartu BPJS itu menyalah. Karena bukan saja Pemko dan DPRD mengesahkan anggarannya, tapi juga kartunya telah dicetak dan tinggal didistribusikan saja. “Artinya nama-nama warga penerima BPJS PBI sudah ada,” sebutnya.

Kata Bahrum, pihaknya mendengar bahwa kebijakan membatalkan distribusi kartu BPJS itu karena Pemko akan melakukan verifikasi terhadap warga, yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos). Hal yang menurut Bahrum, seharusnya tidak perlu dilakukan, karena masyarakat penerima BPJS Kesehatan bukan warga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Dijelaskan Bahrum, penerima BPJS Kesehatan bukan mutlak masyarakat miskin, tapi warga yang tidak mampu membayar biaya kesehatannya. Dan bila keuangan daerah mampu, maka pemerintah wajib menjamin biaya kesehatan seluruh masyarakatnya, dengan catatan kelas tiga. “Makanya setiap tahun anggaran BPJS Kesehatan PBI terus bertambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Seperti di Medan, jumlah penerima BPJS PBI sudah sangat jauh di atas jumlah masyarakat miskin. Jadi peneriba PBI itu bukan saja warga miskin. Idealnya untuk seluruh warga,” kata Bahrumsyah.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Medan Edwin Effendi, ketika dikonfirmasi, menolak disebutkan pihaknya akan membatalkan distribusi kartu BPJS Kesehatan PBI. Namun dia mengakui masih melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial.

Kepada wartawan Edwin, tidak menjelaskan maksud dilakukannya kordinasi dengan Dinas Kesehatan. Apakah berkaitan dengan data warga miskin seperti yang disebutkan Ketua Komiso II DPRD Medan Bahrumsyah, atau hal-hal lainnya.

“Tidak ada kita tahan itu. Mana mungkin kita tahan pendistribusian kartu kesehatan masyarakat dengan sebanyak 12.000. Tapi memang saat ini kita masih kordinasi dengan Dinas Sosial. Bukan menahannya,” katanya. (lamru)

Continue Reading

Pilpres 2019

Syukuran Prabowo-Sandi di TMII: Dihadiri Amien Rais-Djoko Santoso Hingga Pengawalan Ketat 1000 TNI-Polri

Published

on

Amien Rais hingga Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso menghadiri acara syukuran dan munajat kemenangan di TMII. (Foto: detikcom)

Geosiar.com, Jakarta – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subiato-Sandiaga Uno menggelar acara syukuran dan munajat kemenangan di Padepokan Silat TMII, sore ini, Rabu (24/4/2019).

Acara tersebut ditujukan kepada para pendukung atas klaim kemenangan mereka versi Exit poll internal BPN pada Pilpres 2019.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes, Argo Yuwono menyebut telah mengerahkan 1000 personel gabungan Polri-TNI untuk mengawal ketat perhelatan tersebut.

“Kami kerahkan 1.000 personel ya, gabungan,” tutur Kabid Argo Yuwono dalam keterangannya, Rabu (24/4/2019).

Selain itu, Kapolsek Makasar, Kompol Lindang Lumban mengatakan telah menyiapkan personel tambahan untuk mengatur lalu lintas sekitar lokasi acara.

“Nanti kita kita amankan situasi saja, amankan lokasi pengaturan lalu lintas. Kita mengerahkan 1 satuan setingkat peleton (SSP) yakni 30 personel ditambah bantuan dari Polres Jakarta Timur,” terang Lindang.

Acara tersebut rencananya akan dimulai pada 13.00 WIB hingga 17.00 WIB. Prabowo Subianto rencananya hadir dalam acara tersebut.

Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais dan Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso terlihat menghadiri acara itu. Bahkan Amien diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan.

Dalam sambutannya, Amien terang-terangan menyinggung Moeldoko yang dinilainya kerap membicarakan total war.

“Saya akan menyampaikan catatan sedikit pada pertengahan Maret, tokoh salah satu di pemerintahan sekarang ini kalau tidak salah namanya Moeldoko, dia mengatakan akan menerapkan perang total atau total war, di sana dikatakan pemerintah akan menggunakan segenap daya dan dana kemampuan pemerintah untuk mencapai 70% masuk ke calon 01,” kata Amien dalam sambutannya.

Setelah itu, Amien menghubungkan dengan pernyataan yang pernah diucapkan Presiden Joko Widodo sewaktu berkampanye beberapa pekan lalu.

“Sebulan setelah itu pada pertengahan April, Pak petahana mengatakan saya 4 tahun dihina, direndahkan tapi di sini saya akan lawan. Bro, yang dilawan siapa? Jadi Pak De akan melawan rakyatnya sendiri. Maka itu saya mengingatkan bahwa demokrasi kita sudah bersubstansi otoriterisme,” lanjutnya.

Setelah Amien, ustad Bachtiar Nasir juga menyampaikan sambutan sembari menunggu kedatanga Prabowo Subianto.

Continue Reading

pemilu 2019

Mahfud Md Sarankan UU Penyelenggara Pemilu Diubah

Published

on

Mahfud Md

Geosiar.com, Bandung – Menanggapi banyaknya petugas KPPS yang meninggal usai bertugas dalam pemilihan umum kemarin, Mahfud Md menilai perlunya diadakan evaluasi di mulai dari sistem pemilu, ambang batas untuk mengusung capres-cawapres hingga pelaksanaan pemilihan serentak.

Seperti diketahui, sebanyak 110 petugas di bawah koordinasi KPU dan 30 petugas dari Bawaslu meninggal dunia karena kelelahan menjalani tugas pengawalan proses pemilu dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Ditambah lagi dengan ratusan petugas yang mengalami kondisi kesehatan yang buruk usai menjalankan tugasnya.

“Sampai sekarang sudah mencapai lebih 140 ya. 110 dari KPU, 30 dari Bawaslu, yang sakit 600 lebih. Itu penderitaan yang dibangun oleh sistem Pemilu sekarang,” ucap Mahfud usai mengisi kuliah umum di ITB, Rabu (24/4/2019).

Oleh karena itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan bahwa evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilu tahun ini.

Menurut Mahfud, ada beberapa poin yang perlu dievaluasi pada penyelenggaraan pemilu. Dia mengusulkan evaluasi tersebut dilakukan oleh siapapun yang akan menjabat dalam pemerintahan nanti.

“Saya usulkan kepada pemerintah baru, siapapun yang terpilih, baik Pak Jokowi atau Pak Prabowo, dan kepada seluruh anggota DPR agar di tahun pertama pemerintah baru nanti segera diadakan perubahan UU Penyelenggara Pemilu,” saran Mahfud.

Pakar Hukum Tata Negara itu menyarankan agar evaluasi sistem pemilu tersebut dilakukan secepatnya karena akan memberikan hasil yang maksimal dibanding jika dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya.

“Karena nanti di tahun ke empat masih ribut, karena semua punya kepentingan. Tapi kalau di tahun 2020 langsung digarap itu lebih fresh dan jernih,” lanjutnya.

Selain itu, dia menyarankan untuk program legislasi nasional (prolegnas) DPR pada tahun pertama adalah perubahan undang-undang penyelenggaraan pemilu, yakni pelaksanaan Pemilu Serentak.

“Arti serentak apa harus sama hari, minggu, apa panitia berbeda agar tidak ada korban. Nanti itu diatur kembali agar tidak ada celah-celah,” usulnya.

Saran terakhir yang Mahfud sampaikan adalah agar syarat President Treshold 20 persen dalam mengusung capres-cawapres dapat diturunkan. “Samakan saja dengan Parlementery Treshold 4 persen. Partai yang masuk di parlemen bisa mengusulkan sendiri atau bareng-bareng,” tutupnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com