Connect with us

Politik

Ihwan Ritonga Ingatkan Warga Saat Belanja Pilih Makanan Halal dan Higienis

Published

on

Medan, Geosiar.com – Masyarakat Kota Medan khususnya umat muslim dihimbau lebih berhati-hati lagi dalam membeli bahan makanan untuk dikonsumsi sehari-hari.

Pilihlah bahan makanan yang sudah terjamin kehalalan dan kehigienisannya. Sebab jika tidak, dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi kesehatan.

“Jangan karena murah harganya, keluarga atau anak dan suami menjadi sakit-sakitan. Belum tentu yang murah itu halal dan higienis, karena kita tidak tahu bagaimana cara pembuatan serta bahannya. Apalagi ini jelang Ramadhan,” ungkap Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga saat sosialisasi ke-VIII Tahun 2019 Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis kepada seratusan warga di Jalan Sisingamangaraja No.278 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Selasa (9/4/2019).

Kata Wakil Ketua DPRD Medan itu, memghimbau umat muslim diharapkan dalam memilih produk bahan makanan melihat label halalnya. Selain itu, juga batas kadaluarsanya.

“Kalau produk atau bahan makanan yang kita hendak beli tidak ada label halal atau batas kadaluarsa, lebih baik berpikir ulang. Atau menanyakan langsung kepada penjualnya. Namun, kalau kita sudah yakin dengan penjualnya tentu tidak jadi masalah,” ujarnya.

Disebutkan politisi Gerindra itu, keberadaan Perda Nomor 10/2017 dinilai belum maksimal diterapkan. Alasannya, selain masih banyak produk yang tidak terdapat label halal juga bercampur dengan non halal.

Padahal, sudah jelas-jelas di dalam perda itu telah diatur bahwa tidak boleh dicampur antara produk yang halal dengan non halal.

“Adanya perda tersebut semata-mata untuk melindungi masyarakat dari berbagai produk seperti makanan serta minuman yang tidak halal dan higienis, terutama bagi umat Islam. Tapi, nyatanya perda itu belum berjalan efektif,” ucapnya.

Untuk itu,lanjutnya, Pemko Medan hatus melakukan pengawasan ketat terhadap semua produk makanan yang beredar di pasaran untuk menjamin agar produk makanan tersebut halal dan higienis. Pengawasan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua unsur terkait.

Selain Pemko, Menurut Caleg DPRD Medan periode 2019-2024 Nomor Urut 1 Dapil IV itu, keberadaan perda ini harus didukung oleh masyarakat. Jika hanya mengandalkan Pemko Medan, maka percuma saja.

“Kepada masyarakat dan pihak kecamatan turut berperan aktif apabila ada pengusaha yang menjual produk secara bebas dan dikonsumsi umat muslim tetapi tidak ada sertifikat halal, maka sampaikan kepada kami. Hal ini jelas pelanggaran dan ada sanksi pidana yang menjeratnya,” tegasnya.

Ihwan mengimbau, masyarakat jangan terkecoh dengan pengusaha yang mempekerjakan pegawai muslim tetapi produknya belum tentu halal.

Produk yang dijualnya harus menjadi perhatian apakah benar-benar halal, mulai dari cara pembuatannya hingga bahan baku yang diperolehnya.

“Sertifikat halal yang telah diperoleh pengusaha juga perlu diperhatikan, apakah masa berlakunya masih aktif. Apabila telah melampaui batas, maka perlu diperpanjang,” paparnya.

Menutup, menggunakan produk halal menjadi bagian penting bagi umat Islam. Apalagi, dalam alquran dijelaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menggunakan sesuatu yang halal, baik itu makanan, minuman dan lainnya. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Diisukan Batal, HT Bahrumsyah Desak Pemko Medan Bagikan 12.000 Kartu BPJS

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua Komisi II DPRD Medan HT Bahrumsyah minta Pemerintah Kota (Pemko) segera membagikan 12.000 kartu BPJS Kesehatan yang telah selesai dicetak. Pemko diharapkan tidak menahan kartu dimaksud yang dapat memicu keributan dimasyarakat.

Harapan itu disampaikan H.T. Bahrumsyah berbicara kepada wartawan Rabu (24/4/2019). Dia mengomentari tentang rencana Pemko yang akan membatalkan distribusi kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) tambahan sebanyak 12.000 lembar pada tahun 2019.

Disebutkan Bahrumsyah, rencana pembatalan distribusi kartu BPJS itu telah membuat resah masyarakat. Karena sejak awal warga sudah mengetahui akan adanya distribusi 12.000 kartu BPJS PBI dari berbagai informasi. Termasuk dari pelaksanaan reses dewan dan kegiatan-kegiatan lainnya. “Sekarang, akibat adanya informasi pembatalan, warga menjadi resah,” katanya.

Dari segi aturan, menurut Bahrumsyah, kebijakan Pemko yang akan membatalkan distribusi kartu BPJS itu menyalah. Karena bukan saja Pemko dan DPRD mengesahkan anggarannya, tapi juga kartunya telah dicetak dan tinggal didistribusikan saja. “Artinya nama-nama warga penerima BPJS PBI sudah ada,” sebutnya.

Kata Bahrum, pihaknya mendengar bahwa kebijakan membatalkan distribusi kartu BPJS itu karena Pemko akan melakukan verifikasi terhadap warga, yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos). Hal yang menurut Bahrum, seharusnya tidak perlu dilakukan, karena masyarakat penerima BPJS Kesehatan bukan warga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Dijelaskan Bahrum, penerima BPJS Kesehatan bukan mutlak masyarakat miskin, tapi warga yang tidak mampu membayar biaya kesehatannya. Dan bila keuangan daerah mampu, maka pemerintah wajib menjamin biaya kesehatan seluruh masyarakatnya, dengan catatan kelas tiga. “Makanya setiap tahun anggaran BPJS Kesehatan PBI terus bertambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Seperti di Medan, jumlah penerima BPJS PBI sudah sangat jauh di atas jumlah masyarakat miskin. Jadi peneriba PBI itu bukan saja warga miskin. Idealnya untuk seluruh warga,” kata Bahrumsyah.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Medan Edwin Effendi, ketika dikonfirmasi, menolak disebutkan pihaknya akan membatalkan distribusi kartu BPJS Kesehatan PBI. Namun dia mengakui masih melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial.

Kepada wartawan Edwin, tidak menjelaskan maksud dilakukannya kordinasi dengan Dinas Kesehatan. Apakah berkaitan dengan data warga miskin seperti yang disebutkan Ketua Komiso II DPRD Medan Bahrumsyah, atau hal-hal lainnya.

“Tidak ada kita tahan itu. Mana mungkin kita tahan pendistribusian kartu kesehatan masyarakat dengan sebanyak 12.000. Tapi memang saat ini kita masih kordinasi dengan Dinas Sosial. Bukan menahannya,” katanya. (lamru)

Continue Reading

Pilpres 2019

Syukuran Prabowo-Sandi di TMII: Dihadiri Amien Rais-Djoko Santoso Hingga Pengawalan Ketat 1000 TNI-Polri

Published

on

Amien Rais hingga Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso menghadiri acara syukuran dan munajat kemenangan di TMII. (Foto: detikcom)

Geosiar.com, Jakarta – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subiato-Sandiaga Uno menggelar acara syukuran dan munajat kemenangan di Padepokan Silat TMII, sore ini, Rabu (24/4/2019).

Acara tersebut ditujukan kepada para pendukung atas klaim kemenangan mereka versi Exit poll internal BPN pada Pilpres 2019.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes, Argo Yuwono menyebut telah mengerahkan 1000 personel gabungan Polri-TNI untuk mengawal ketat perhelatan tersebut.

“Kami kerahkan 1.000 personel ya, gabungan,” tutur Kabid Argo Yuwono dalam keterangannya, Rabu (24/4/2019).

Selain itu, Kapolsek Makasar, Kompol Lindang Lumban mengatakan telah menyiapkan personel tambahan untuk mengatur lalu lintas sekitar lokasi acara.

“Nanti kita kita amankan situasi saja, amankan lokasi pengaturan lalu lintas. Kita mengerahkan 1 satuan setingkat peleton (SSP) yakni 30 personel ditambah bantuan dari Polres Jakarta Timur,” terang Lindang.

Acara tersebut rencananya akan dimulai pada 13.00 WIB hingga 17.00 WIB. Prabowo Subianto rencananya hadir dalam acara tersebut.

Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais dan Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso terlihat menghadiri acara itu. Bahkan Amien diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan.

Dalam sambutannya, Amien terang-terangan menyinggung Moeldoko yang dinilainya kerap membicarakan total war.

“Saya akan menyampaikan catatan sedikit pada pertengahan Maret, tokoh salah satu di pemerintahan sekarang ini kalau tidak salah namanya Moeldoko, dia mengatakan akan menerapkan perang total atau total war, di sana dikatakan pemerintah akan menggunakan segenap daya dan dana kemampuan pemerintah untuk mencapai 70% masuk ke calon 01,” kata Amien dalam sambutannya.

Setelah itu, Amien menghubungkan dengan pernyataan yang pernah diucapkan Presiden Joko Widodo sewaktu berkampanye beberapa pekan lalu.

“Sebulan setelah itu pada pertengahan April, Pak petahana mengatakan saya 4 tahun dihina, direndahkan tapi di sini saya akan lawan. Bro, yang dilawan siapa? Jadi Pak De akan melawan rakyatnya sendiri. Maka itu saya mengingatkan bahwa demokrasi kita sudah bersubstansi otoriterisme,” lanjutnya.

Setelah Amien, ustad Bachtiar Nasir juga menyampaikan sambutan sembari menunggu kedatanga Prabowo Subianto.

Continue Reading

pemilu 2019

Mahfud Md Sarankan UU Penyelenggara Pemilu Diubah

Published

on

Mahfud Md

Geosiar.com, Bandung – Menanggapi banyaknya petugas KPPS yang meninggal usai bertugas dalam pemilihan umum kemarin, Mahfud Md menilai perlunya diadakan evaluasi di mulai dari sistem pemilu, ambang batas untuk mengusung capres-cawapres hingga pelaksanaan pemilihan serentak.

Seperti diketahui, sebanyak 110 petugas di bawah koordinasi KPU dan 30 petugas dari Bawaslu meninggal dunia karena kelelahan menjalani tugas pengawalan proses pemilu dari pencoblosan sampai penghitungan suara. Ditambah lagi dengan ratusan petugas yang mengalami kondisi kesehatan yang buruk usai menjalankan tugasnya.

“Sampai sekarang sudah mencapai lebih 140 ya. 110 dari KPU, 30 dari Bawaslu, yang sakit 600 lebih. Itu penderitaan yang dibangun oleh sistem Pemilu sekarang,” ucap Mahfud usai mengisi kuliah umum di ITB, Rabu (24/4/2019).

Oleh karena itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan bahwa evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilu tahun ini.

Menurut Mahfud, ada beberapa poin yang perlu dievaluasi pada penyelenggaraan pemilu. Dia mengusulkan evaluasi tersebut dilakukan oleh siapapun yang akan menjabat dalam pemerintahan nanti.

“Saya usulkan kepada pemerintah baru, siapapun yang terpilih, baik Pak Jokowi atau Pak Prabowo, dan kepada seluruh anggota DPR agar di tahun pertama pemerintah baru nanti segera diadakan perubahan UU Penyelenggara Pemilu,” saran Mahfud.

Pakar Hukum Tata Negara itu menyarankan agar evaluasi sistem pemilu tersebut dilakukan secepatnya karena akan memberikan hasil yang maksimal dibanding jika dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya.

“Karena nanti di tahun ke empat masih ribut, karena semua punya kepentingan. Tapi kalau di tahun 2020 langsung digarap itu lebih fresh dan jernih,” lanjutnya.

Selain itu, dia menyarankan untuk program legislasi nasional (prolegnas) DPR pada tahun pertama adalah perubahan undang-undang penyelenggaraan pemilu, yakni pelaksanaan Pemilu Serentak.

“Arti serentak apa harus sama hari, minggu, apa panitia berbeda agar tidak ada korban. Nanti itu diatur kembali agar tidak ada celah-celah,” usulnya.

Saran terakhir yang Mahfud sampaikan adalah agar syarat President Treshold 20 persen dalam mengusung capres-cawapres dapat diturunkan. “Samakan saja dengan Parlementery Treshold 4 persen. Partai yang masuk di parlemen bisa mengusulkan sendiri atau bareng-bareng,” tutupnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com