Connect with us

Daerah

Wujudkan Pemilu Aman, Damai Dan Sejuk, Kapolres Madina Gelar Acara Tabligh Akbar

Published

on

Saat Kapolres Madina AKBP Irsan Sinuhaji santuni anak yatim dalam acara Tabligh Akbar untuk Wujudkan Pemilu Aman, Damai dan Sejuk di Lapangan Sepak Bola Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara.

Geosiar – Mandailing Natal – Polisi Resor (Polres) Mandailing Natal jajaran Polisi Daerah Sumatra Utara (Poldasu) melaksanakan kegiatan Tabligh Akbar dengan mengangkat tema ” Melalui Tabligh Akbar Mari Kita Wujudkan Pemilu Yang Aman, Damai dan Sejuk di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara.

Acara langsung dibuka oleh Kapolres Mandailing Natal, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Irsan Sinuhaji Sik, MH, selasa (2/4 2019) sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara.

Kapolres Mandailing Natal (Madina) dalam kata sambutanya menegaskan bahwa Polres Madina menggelar kegiatan Tabligh Akbar bertujuan untuk mensukseskan Pemilu 2019 yang Aman, Damai dan Sejuk serta terbingkai didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lanjutnya, oleh karena itu dirinya mengajak warga untuk menentukan pilihan tanpa menyebarkan kebencian dan menyebar berita bohong agar situasi tetap aman dan damai, dan sekaligus melalui kegiatan tabligh Akbar dan doa bersama ini juga dapat menjadi amal yang bermanfaat dan bernilai ibadah sebut Irsan Sinuhaji .

Menjelang pesta demokrasi yang tidaklah lama lagi akan terselenggara diharapkan masyarakat dapat menyikapi dengan bijaksana, walaupun berbeda dalam pilihan jangan sampai memecah persaudaraan, serta beda pilihan dalam demokrasi merupakan hal yang biasa dan dengan adanya perbedaan janganlah dijadikan untuk saling bermusuhan, tidak saling terpecah belah, yang terpenting masyarakat harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan” tegas Kapolres Madina.

Pada kesempatan yang sama, Ustadz Riza Muhammad dalam Tausiahnya menyampaikan beberapa pesan moral dihadapan ribuan jamaah yang hadir, dan meski acara dalam keadaan diguyur hujan gerimis, masayarakat tetap antusias mendengarkan tausiah ustadz Riza Muhammad asal jakarta tersebut.

Ustadz Riza Muhammad juga meminta kepada Kapolres Madina dan Wakil Bupati Madina agar dapat membantu mengumrohkan beberapa orang yang kurang Mampu untuk menunaikan ibadah Umroh, setiap orang yang mengumrohkan orang yang tidak mampu maka akan membawa bangsa atau Negeri Menjadi Negeri yang diberkahi oleh Allah Swt, sebut Riza.

Sebelum acara ditutup, Kapolres Mandailing Natal tak lupa menyisihkan sebahagian Rezekinya dengan menyantuni ratusan anak yatim dan mengucapkan ” insyaallah dapat mengumrohkan Warga yang kurang mampu “.

Acara Tabligh Akbar ini dihadiri dari berbagai kalangan Sosial masyarakat, seperti wakil Bupati Madina, H M Jakfar Sukhairi Nasution serta sejumlah Pejabat Teras dilingkup Pemerintahan Daerah (Pemda) Madina, Ketua DPRD Madina H Maraganti Batubara, Letkol Inf Akbar Nofrizal Yusananto, S.I.P Dandim 0212/TS, Ketua TP PKK Madina Ika Desika Dahlan Hasan Nasution serta bersama masyarakat umum lainya yang diperkirakan mencapai 4500 orang./Ld/edy surbakti

Advertisement

Daerah

Ranperda Tentang LKPJ Bupati Karo TA 2018 Diterima 7 Fraksi DPRD Karo Dengan Catatan

Published

on

Saat penandatanganan kesepakatan bersama antara Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Karo tentang Ranperda LKPJ Bupati Karo TA 2018 diruanga Paripurna Gedung DPRD Karo

Geosiar – Tanah Karo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karo bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Karo menggelar Paripurna Pengesahan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 di ruang sidang Paripurna,Kamis (11/07/2019) sekira pukul 22.05 WIB.

Penanda tanganan keputusan bersama antara DPRD Karo bersama dengan Bupati Karo,Terkelin Berahmana,SH dilakukan setelah mendapat persetujuan dari ke 7 (tujuh) fraksi dan disertai dengan catatan, saran dalam pendapat akhir fraksi.

Pengesahan tersebut di hadiri oleh Bupati Karo,Terkelin Berahmana,wakil bupati Karo,Cory S.Sebayang beserta dengan sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah).

Sebelum penanda tanganan keputusan bersama tersebut terlebih dahulu penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi yang disertai dengan saran dan rekomendasi. Kemudian dilanjutkan dengan pendapat gabungan komisi yang disampaikan Firman Firdaus Sitepu.

” Dalam pembahasan Ranperda ini yang kesemuanya telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Juga dalam pembahasannya terdapat dinamika yang mesti kita sikapi secara positif yang bertujuan untuk dapat meluruskan bila terdapat indikasi adanya kesalahan serta memotivasi terhadap segala prestasi yang telah dicapai,” kata Firman Firdaus Sitepu,SH dari Fraksi Partai Golkar sebelum menyampai pendapat akhir fraksi.

Partai Golkar merekomendasikan beberapa hal yang dianggap perlu dan sangat penting,diantaranya dinas-dinas yang tidak mampu mengoptimalkan pengelolaan keuangan guna mencapai target untuk kepentingan publik agar Bupati Karo mengevaluasi kinerja OPD yang memberikan kontribusi Silpa agar kedepan tidak terjadi lagi Silpa.

Akuntabilitas keuangan Pemkab Karo telah dilakukan penilaian oleh BPK. RI dengan progres report Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini tentu harus menjadi perhatian dimasa mendatang. Upaya evaluasi terhadap penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan mutlak harus diperbaik dimasa mendatang untuk mencapai ekspektasi tertinggi yakni ” Wajar Tanpa Pengecualian yang tentunya akan menjadi sebuah prestasi dan prestise bagi Pemkab Karo.

Bupati Karo,Terkelin Berahmana,SH dalam kata sambutannya menyampaikan,ucapan terimasih kepada seluruh pimpinan serta seluruh anggota dewan yang terhormat atas kerjasama selama pembahasan.

” Melalui pemyampaian saran,tanggapan dari masing-masing fraksi dan gabungan komisi sehingga kita telah melakukan finalisasi atas Ranperda tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018,” ujar Terkelin

Ditambahkannya lagi,sesuai dengan amanat pasal 305 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah akan segera disampaikan ke Gubernur Sumatra Utara untuk dievaluasi.

” Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penetapan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018. Harapan kita seluruh tahapan hingga penetapan dapat terwujud dalam waktu tidak terlalu lama sehingga dapat dijadikan dasar penyusunan Ranperda tentang P-APBD tahun anggaran 2019,” harapnya./js/edy surbakti.

Continue Reading

Daerah

Tujuh Eselon II Pemkab Karo Dilantik Bupati Karo, Dua Dinas Dijabat Plt

Published

on

saat pengambilan sumpah ketujuh pejabat eselon II Pemkab karo saat dilantik oleh Bupati Karo

Geosiar – Tanah Karo – Tujuh Pejabat Eselon II dipemerintahan Kabupaten (Pemkab) Karo yang dirotasi telah dilantik oleh Bupati Karo, Jumat (12/7/2019) bertempat diaula kantor Pemkab karo.

Bupati Karo, Terkelin Brahmana mengatakan rotasi ini dilaksanakan sebagai hasil dari evaluasi kinerja, dan sejak beberapa bulan sebelumnya ada sekitar 20 pejabat eselon yang masuk dalam daftar penilaian, baik yang sudah definitif ataupun juga yang masih menyandang status sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt).

Pejabat yang dilakukan rotasi adalah Almina Bangun yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan, dilantik menjadi Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Atap: Edison Karo- Karo, yang sebelumnya menjabat Kadis Ketahanan Pangan dilantik menjadi Kadis Perindustrian dan Perdagangan; Paten Purba, yang sebelumnya menjabat Kadis PU PR, dilantik menjadi Kadis Ketahanan Pangan.

Metehsa Karo-Karo yang sebelumnya menjabat Kadis Perikanan, dilantik menjadi Kadis Pertanian, dan Sarjana Purba yang sebelumnya menjabat Kadis Pertanian dilantik sebagai Kadis Perikanan.

Mulia Barus, yang sebelumnya Kadis Pariwisata dilantik sebagai staf ahli bupati bidang ekonomi dan pembangunan: Susy Iswara Bangun, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Atap dilantik menjadi Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kabag Humas Protokol Pemkab Karo, Djoko Sujarwanto saat dikonfirmasi Geosiar.com menjelaskan terkait adanya tambahan kekosongan Kadis pada posisi Dinas Pariwisata dan PU PR Pemkab Karo, untuk sementara di isi oleh pelaksana tugas, ujar Joko singkat./edy surbakti.

Continue Reading

Daerah

Pemerintah Aceh Ingin Legalkan Poligami, Ulama: Setuju

Published

on

Ilustrasi keluarga poligami.

Geosiar.com, Meulaboh – Rencana Pemerintah Aceh untuk melegalkan poligami bagi masyarakat di daerah itu mendapat dukungan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat. Ulama menyebut poligami itu sah secara hukum Agama Islam.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat, Teungku Abdurrani Adian. Dia menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung wacana tersebut jika benar-benar diterapkan.

“Poligami ini secara hukum Agama Islam memang sah (legal), akan tetapi selama ini belum diterapkan dalam aturan daerah. Jika aturan ini jadi diterapkan, kita (ulama) sangat mendukung,” tutur Teungku Abdurrani Adian seperti dilansir dari Antara, Sabtu (6/7/2019).

Dukungan itu diberikan dengan alasan nikah siri di kalangan masyarakat akan merugikan satu pihak saja dalam hal ini kaum perempuan atau para isteri. Namun dengan poligami, semua hak dan kewajiban para isteri sama dimata hukum.

Oleh karena itu, para ulama memandang legalisasi poligami merupakan solusi tepat sebab akan berdampak baik terhadap kehidupan masyarakat di Aceh, khususnya bagi kehidupan rumah tangga. Hal ini karena tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat status yang jelas dalam perkawinan dan diakui oleh negara maupun agama.

Seperti diketahui, jika ada pihak yang melakukan nikah siri maka tidak tercatat secara administrasi negara, dan yang dirugikan adalah kaum perempuan. Apabila nantinya ada satu pihak yang meninggal dunia atau berpisah, maka akan terjadi persoalan baru seperti status pengakuan anak, pembagian harta warisan dan persoalan lainnya.

“Untuk itu kami dari kalangan ulama sangat mendukung aturan ini, apalagi disahkan secara hukum negara, maka akan lebih baik. Hal ini juga sebagai solusi supaya jangan ada lagi pihak-pihak yang jadi korban akibat timbulnya poligami di masyarakat Aceh,” tambah Teungku Abdurrani Adian.

Selain itu, Teungku Abdurrani mengkhawatirkan munculnya kadi-kadi (penghulu) liar di Aceh apabila poligami tak disahkan lantaran nikah siri juga memerlukan penghulu tanpa mempermasalahkan legalitasnya.

Kendati demikian, Teungku Abdurrani berharap pihak-pihak khususnya kaum laki-laki yang tidak sanggup berbuat adil kepada isteri dengan poligami, maka disarankan cukup memiliki satu orang isteri saja dalam kehidupan berumah tangga.

“Inti dari poligami adalah keadilan di dalam membagi segala-galanya, ini harus diperhatikan. Selama ini sebagian laki-laki hanya melihat di ayat pertama saja dalam Alquran yang mengatur tentang poligami dan ayat selanjutnya tidak dilihat lagi sebagian acuan dalam memiliki lebih dari satu orang isteri yang akan dijadikan sebagai pasangan hidup,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com