Hukum Rajam LGBT di Brunei Tuai Kritikan, Langgar HAM

by

Geosiar.com, Brunei – Kritikan masih terus dilayangkan terkait keputusan pemerintah Kerajaan Brunei Darussalam yang akan menerapkan Hukum Pidana Syariat Islam mulai 3 April 2019.

Hukum berlandaskan Syariat Islam itu merupakan hukum rajam sampai mati bagi pelaku sodomi, pezina, pemerkosa, dan pelaku hubungan seks sesama jenis termasuk lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Rancangan peraturan itu sudah ada sejak 2013, namun penerapannya belum dilakukan karena mendapat banyak protes dari para aktivis HAM.

Implementasi hukuman ini mendapat sejumlah kecaman dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, publik figur, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden AS Joe Biden menyuarakan keprihatinannya melalui sebuah posting di akun Twitter pada hari Jumat (29/3/2019).

“Menghukum mati orang dengan batu karena homoseksualitas atau perzinaan adalah hal yang mengerikan dan tidak bermoral,” tulis mantan wakil presiden AS Joe Biden.

“Tidak ada alasan, bukan budaya atau bukan tradisi, untuk jenis kebencian dan tidak manusiawi semacam ini,” lanjutnya.

Aktor George Clooney dan musisi Elton John ikut prihatin dengan hukum yang segera akan diberlakukan. Kedua publik figur ini menyuarakan pemboikotan terhadap hotel-hotel mewah milik The Brunei Investment Company, seperti Beverly Hills Hotel, Dorchester di London, dan Plaza Athenee di Paris.

Tak hanya itu, Komisioner Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet mengatakan pemerintah Brunei menerapkan hukum kejam dan tidak manusiawi. Michelle Bachelet menyerukan kepada pemerintah Brunei untuk membatalkan penerapan hukum itu.

“Saya menyerukan kepada pemerintah untuk membatalkan penerapan hukum pidana baru yang kejam itu, yang akan menjadi langkah mundur serius bagi perlindungan HAM rakyat Brunei jika tetap diberlakukan,” tegas Michelle Bachelet dilansir kantor berita AFP, Senin (1/4/2019).

Kritikan ini menuai respon pembelaan dari pemerintahan Brunei. Pihak dari kantor Perdana Menteri Brunei Darussalam menyebut hukum ini diterapkan demi mendidik, menghormati dan melindungi individu, masyarakat atau bangsa dari tindakan yang betentangan dengan ajaran Islam.

“Hukum (Syariat), selain mengkriminalisasi dan mencegah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, juga bertujuan untuk mendidik, menghormati, dan melindungi hak-hak yang sah dari semua individu, masyarakat atau bangsa dari setiap agama dan ras,” pernyataan tersebut, dikutip dari Reuters, Senin (1/4/2019).

Sebenarnya, Hukum Syariat Islam ini telah diberlakukan secara bertahap oleh pemerintahan Brunei. Tahap pertama dan kedua mencakup hukuman penjara dan denda untuk pelanggaran seperti tidak menunaikan salat dan hamil di luar nikah. Kemudian, tahap ketiga akan dilaksanakan 3 April mendatang, mencakup hukuman maati dengan dirajam untuk pezina dan LGBT, serta hukuman amputasi bagi para pencuri.