Connect with us

Hukum

Kapolsek Medan Labuhan Dan Ombudsman Sumut Atensi Kasus Penganiayaan Wartawan

Published

on

dok : mesin tembak ikan yang lazim dipergunakan sebagai alat perjudian (istimewa)

Geosiar – Medan – Berbagai Kejadian dan Pengancaman hingga penganiayaan dari pihak pihak terkait ataupun pengusaha kegiatan Perjudian terhadap awak media (Wartawan) sudah sangat sering terjadi diberbagai wilayah Hukum Polisi Daerah Sumatra Utara (Poldasu).

Kali ini terjadi kembali pengancaman dan penganiayaan hingga perusakan barang yang dialami oleh wartawan media Posmetro Medan, Budi Hariadi (38) yang dianiaya dan diancam bunuh diarena perjudian mesin tembak ikan yang berlokasi di Komplek Brayan Trade Center (BTC) Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Kamis (28/3) sekira pukul 14.00 WIB.

Diketahui Penganiayaan dan Pengancaman itu terjadi berawal disaat awak media (Posmetro Medan) mencoba untuk melakukan konfirmasi secara langsung diareal perjudian tersebut, dan Setiba di lokasi, Korban masuk ke lokasi perjudian yang dilakukan didalam Rumah toko (Ruko), selanjutnya Korban bertemu dengan pria turunan tionghoa yang diduga sebagai pengusaha Perjudian tembak ikan tersebut dan diketahui bernama Ationg.

Korban langsung memperkenalkan diri sebagai wartawan dan menjelaskan alasanya datang kelokasi perjudian itu untuk meliput dan konfirmasi secara langsung terkait adanya kegiatan perjudian tersebut yang akhirnya terjadilah pengancaman, penganiayaan dan perusakan terhadap korban ataupun pelapor dengan nomor Laporan Polisi LP/198/III/SU/2019/PEL-BELAWAN/SEK-MEDAN LABUHAN.

Selanjutnya Geosiar coba mengkonfirmasi pihak kepolisian terkait adanya pengancaman dan penganiayaan dilokasi perjudian didesa helvetia wilayah hukum Polsek Medan Labuhan, kapolsek medan labuhan, Kompol Rosyd Hartanto Sik menjelaskan ” saksi korban usai membuat Laporan belum dapat dimintai keterangan dikarenakan masih mengaku dalam keadaan pusing”.

Selanjutnya kita akan mengambil keterangan sakasi (korban) terlebih dahulu, dan bila nantinya ditemukan adanya tindak pidana didalam persoalan ini, kita akan memprosesnya secara prosedeur dengan tahapan tahapan yang ada, ujar kapolsek melalui nomor selulernya, jumat (29/03/2019).

Menanggapi hal diatas, awak media juga meminta tanggapan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar. “Kita akan memonitor penanganan laporan ini, sehingga pelaku nantinya dapat diproses hukum sampai ke pengadilan. Tidak boleh sewenang senang menganiaya orang lain. Hukum harus ditegakkan,” tegasnya, Jumat (29/03).

Lanjutnya lagi, polisi harus mengusut siapa “algojo” penganiaya jurnalis itu. Desakan untuk mengusut kasus penganiayaan jurnalis ini, juga sebagai upaya kita untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai dambaan masyarakat dalam penegakan hukum.

“Jadi, desakan kita untuk mengusut kasus ini adalah bagian dari komitmen kita sebagai masyarakat untuk menjaga “wajah” kepolisian sebagai penegak hukum yang profesional,” katanya./edi surbakti.

Advertisement

Hukum

Dipl.Ing.H.BENNY SOETRISNO Ditetapkan Ketua Umum GPEI yang Sah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Kuasa hukum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia
(GPEI) sebut bahwa Dipl.Ing.H.BENNY SOETRISNO adalah sebagai Ketua Umum GPEI yang sah. Penetapan tersebut berdasarkan hasil Musyawarah Nasional ke enam GPEI serta dikuatkan dengan putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dari Mahkamah Agung RI.

Dalam siaran pers yang diterima Geosiar.com, Sabtu (15/6/2019), disebutkan bahwa Dipl.Ing.H.BENNY SOETRISNO adalah selaku Ketua Umum GPEI yang sah. Hal tersebut berdasarkan hasil Musyawarah Nasional ke enam Gabungan Perusahaan Ekspor
Indonesia ( GPEI ).

Bahkan, dalam surat yang diterima Geosiar.com dan ditujukan ke berbagai instansi, bahwa kedudukan Dipl.Ing.H.BENNY SOETRISNO, sebagai Ketua Umum dikuatkan oleh putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap dari Mahkamah Agung RI Nomor 435 PK/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018 jo Nomor 1087 K/PDT/2013 tanggal 13 mei 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/PDT/2012/PT.DKI
tanggal 7 Juni 2012 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1504/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 2 Juni 2010.

Ditambahkan lagi, sesuai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1504/PDT.G/2009/PN. PN.JKT.SEL tanggal 2 Juni 2010 dimaksud dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI
dan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, dalam amar putusannya disebut, Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara :
Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; Dalam Intervensi :
Mengabulkan gugatan PENGGUGAT Intervensi untuk sebagian; Menyatakan PENGGUGAT Intervensi adalah sebagai satu – satunya Organisasi GPEI; Menyatakan TERGUGAT Intervensi sebagai pihak yang tidak memiliki Persona Standi In Judicio serta tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas mewakili Organisasi GPEI.

Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Nomor : Skep/086/DP/ALB/VI/2009 tentang Penetapan GPEI sebagai Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri ( KADIN) tahun 2009 adalah sah menurut hukum; Menolak gugatan selebihnya;
Dalam Konvensi dan Dalam Intervensi :
Menghukum PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT Dalam Intervensi untuk
membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.161.000,- ( seratus enam puluh satu ribu rupiah );

Dilanjutkan lagi, bahwa sesuai sertifikat Merek GPEI Nomor
Pendaftaran IDM000317490 tanggal Pendaftaran 19 Agustus 2011, GPEI telah didaftarkan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, dengan Merek seperti dibawah ini :

Bahwa saat sekarang ini telah diketahui, adanya segala aktifitas pemakaian Atribut / Cap serta Pelantikan Cabang – Cabang oleh Pihak Ketiga mengatasnamakan GPEI, tindakan Pihak Ketiga tersebut Liar dan Melawan Hukum, oleh karenanya diperingatkan dan diperintahkan kepada Pihak Ketiga untuk menghentikan segala aktifitas pemakaianan Atribut / Cap serta Pelantikan Cabang – Cabang
yang demikian itu termasuk dan tidak terbatas kepada semua tindakan – tindakan lainnya tanpa ada yang dikecualikan, satu dan lain hal demi tercegahnya Laporan Polisi yang telah dicadangkan.

Bahkan untuk Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sumut juga dipimpin Drs Hendrik H Sitompul, MM yang saat ini anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat.

Hasil tersebut diatas sekaligus sebagai pemberitahuan kepada semua Instansi Pemerintah tingkat Pusat maupun Daerah, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tingkat pusat maupun Daerah, Kepolisian Republik Indonesia tingkat Pusat maupun Daerah, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tingkat Pusat
maupun Daerah, Organisasi Pengusaha tingkat Pusat maupun Daerah, Organisasi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tingkat Pusat maupun Daerah serta siapapun juga tanpa ada yang
dikecualikan, yang ada hubungannya dengan GPEI.

Surat edaran kuasa hukum GEPI tersebut dibuat di Jakarta tertanggal 13 Juni 2019 oleh ISMET INONO,SH, RIVAN ERLANGG,SH dan DANIEL RAHMAN NAPITUPULU yang berkantor di
Jalan Tebet Dalam I Nomor 36 – B Tebet Barat, Tebet Jakarta Selatan (12810) Telp / Faks : 021 22008014 E-mail : i.inono@yahoo.com.

Sedangkan kantor GPEI yang sah berkedudukan di ITC Cempaka Mas Office Tower Lantai 7 Nomor 6 Jalan Letjend. Soeprapto, Jakarta Pusat (10640) Telp : 021- 42900549 dan Fax : 021- 42900546
Email : dpp.gpei@gmail.com. (lamru)

Continue Reading

Hukum

Kasus Ujaran ‘Idiot’, Ahmad Dhani Terima Vonis 1 Tahun Penjara

Published

on

Ahmad Dhani saat mendengar vonis hukuman atas kasus pencemaran nama baik di PN Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/6/2019). (Foto: Kumparan).

Geosiar.com, Surabaya – Musisi kondang Ahmad Dhani Prasetyo dijatuhi vonis hukuman satu tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas kasus pencemaran nama baik, Selasa (11/6/2019).

“Menyatakan, terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo oleh karena itu dengan pidana selama 1 tahun,” tutur Hakim Ketua R Anton Widyopriyono saat membacakan putusan vonis di persidangan PN Surabaya, Selasa (11/6/2019).

Dalam persidangan, Hakim Ketua mengatakan bahwa hal yang memberatkan dakwaan Ahmad Dhani adalah karena tidak merasa bersalah saat menjalani hukuman. Selain itu, suami dari Mulan Jameela itu merupakan seorang caleg yang dituntut menjaga lisan di hadapan publik. Sementara, hal yang meringankan dakwaan Dhani adalah selama proses persidangan dia bersifat sopan dan kooperatif.

Atas vonis hakim tersebut, Dhani dikabarkan akan mengajukan banding. Vonis yang diterima Ahmad Dhani sebenarnya lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang sebelumnya menuntut dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Jaksa menyampaikan tuntutan itu sewaktu sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (23/4/2019).

Jaksa menilai, Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk mencemarkan nama baik.

Oleh karena itu, Jaksa menuntut Dhani dengan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai informasi, kasus ujaran ‘idiot’ itu berawal saat Ahmad Dhani membuat vlog dengan konten keluhan atas penghadangan yang dilakukan sejumlah oknum terhadapnya sehingga dia batal mengikuti deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018 silam.

Vlog itupun langsung viral di media sosial yang akhirnya menyebabkan Ahmad Dhani dilaporkan oleh aktivis Koalisi Bela NKRI ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim).

Continue Reading

Hukum

349 Polisi Bersenjata Gas Air Mata Jaga Ketat Sidang Vonis ‘Idiot’ Ahmad Dhani

Published

on

Ilustrasi ratusan petugas keamanan di PN Surabaya. (Foto: detikcom).

Geosiar.com, Jakarta – Musisi legendari Ahmad Dhani Prasetyo menjalani sidang vonis kasus pencemaran nama baik lewat ujaran ‘idiot’ di Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya, Selasa (11/6/2019) sekitar pukul 11.00 WIB.

Uniknya, di luar ruang sidang Dhani, tampak ratusan personel polisi yang tengah berjaga dengan bersenjatakan gas air mata. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bagian Operasional Polrestabes Surabaya, Kompol Anton Elfrino.

Anton mengatakan bahwa pihaknya telah menyiagakan 349 personel gabungan dari personel Sabhara Polrestabes Surabaya dan Brimob Polda Jatim.

“Kita melakukan pengamanan sebanyak 349 personel tergabung dari Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim, untuk bersiaga,” tutur Anton di PN Surabaya, Selasa (11/6/2019).

Ratusan personel tersebut, kata Anton, disiagakan untuk mengamankan jalannya persidangan. Personel terlihat disiagakan pada dua titik, yakni gerbang pengadilan dan di dalam ruang persidangan. Selain itu, mobil watercanon juga tampak parkir di pengadilan.

“Pengamanan ini dilakukan untuk mengamankan jalannya persidangan. Kita melaksanakan pengamanan di gerbang depan jalan untuk mengamankan jalannya persidangan. Semoga tidak ada potensi ricuh,” lanjutnya.

Sebagai informasi, PN Surabaya menetapkan Ahmad Dhani sebagai terdakwa atas kasus pencemaran nama baik setelah vlog ‘idiot’ yang dia buat pada Agustus 2018 di Hotel Majapahit Surabaya lalu, tersebar di media sosial. Sidang pun telah bergulir sejak 7 Februari lalu.

Vlog itu ditujukkan Dhani kepada sejumlah orang yang mengadangnya di depan hotel saat ingin menghadiri deklarasi #2019gantipresiden di Tugu Pahlawan Surabaya. Oleh karena itu, dia kesal terhadap perlakuan itu dengan melampiaskan kekesalan melalui vlog ‘idiot’. Sayang, vlog itu justru menjerumuskannya ke dalam ranah hukum.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com