Connect with us

Politik

Sahat Simbolon: “Penanganan Penanggulangan Kemiskinan Belum Maksimal”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Ir Sahat Simbolon menganjurkan seluruh perangkat daerah Pemko Medan mulai dari Kepling hingga Dinas supaya masing masing membuat program atau terobosan penanggulangan kemiskinan. Karena kemiskinan dinilai musuh utama sebagai penghambat pembangunan dan penangan selama ini dinilai belum maksimal.

Untuk itu, Pemko Medan harus serius menangani masalah warga miskin di kota Medan. “Bantuan miskin supaya diperbanyak dan penanganan sebagai solusi kiranya dijalankan lewat program pemerintah daerah,” ujar Sahat Simbolon saat menggelar acara sosialisasi IV Tahun 2019 Perda Kota Medan No 5/2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Jl Belat Kelurahan Sidorejo Kec Medan Tembung, Senin (18/3/2019). Pada saat sosialisasi hadir tokoh masyarakat dan ratusan konstituen.

Dikatakan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemko Medan diharapkan ikut menyusun program strategi penanggulangan kemiskinan. Saat ini, kata Sahat selaku politisi Gerindra itu, jumlah warga miskin di kota Medan tetap saja banyak dan hal itu yang menjadi tantangan dan permasalahan.

Sahat menyebutkan Perda ini bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin secara bertahap, agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat.

Bahkan disebut, Perda dibuat untuk mempercepat penurunan jumlah warga miskin di Kota Medan. Selain itu, tujuan Perda Nomor 5 Tahun 2015, untuk mempercepat penurunan jumlah warga miskin, meningkatkan partisipasi rakyat dan menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam penanggulangan kemiskinan.

Pada kesempatan itu Sahat menyampaikan siap membantu warga yang kurang mampu, setidaknya mengurangi beban mereka dalam berbagai hal, misalnya dalam pengurusan BPJS, KTP dan KK. Untuk BPJS, warga dipersilahkan mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke kelurahan masing-masing. Kemudian melengkapi fotocopy KTP dan KK agar bisa diurus BPJS Kesehatannya yang dibiayai Pemko Medan.

Untuk itu, kepada Lurah diminta membantu kesulitan warga dan dilayani dengan baik. Sepertki pengurusan SKTM dan dan pengurusan administrasi lainnya.

Sebagai mana diketahui, Perda No.5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda itu adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial serta politik.

Serta pada Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan, Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Bahkan, pada BAB V Pasal 11 disebutkan agar warga miskin wajib mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta menaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan perundangundangan yang berlaku. (lamru)