Connect with us

Politik

Pemko Medan Diminta Siapkan Sarana Tempat Sampah di Lingkungan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Parlaungan Simangunsong ST mendesak Pemko Medan untuk terus bersosialisasi bagaimana mengelola sampah yang benar dan bermanfaat. Selain itu sarana dan prasarana tempat sampah di setiap lingkungan harus disiapkan.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Medan, Parlaungan Simangunsong ST (Partai Demokrat) saat acara sosialisasi III Tahun 2019 Perda Kota Medan No 6/2015 tentang pengelolaan persampahan di Jl Keruntung/Rela halaman wisma Hinna Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Perjuangan, Senin (25/3/2019). Hadir saat sosialisasi Perda tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan masyarakat. Juga hadir Lurah Sidorejo Ratnila Lubis, SH, mewakili DKP Kota Medan M Yamin Daulay dan mewakili Camat Medan Tembung Andrian.

Dikatakan, banyak warga Medan membuang sampah sembarangan karena tidak adanya tempat sampah yang tersedia. Seperti tong sampah dan tempat sampah sementara. Untuk itu, Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) supaya menyediakan. Selanjutnya Perda Persampahan dapat diterapkan maksimal.

“Percuma Perda ditegakkan namun sarana pendukung tidak ada. Untuk itu DKP diminta segera memfasilitasi. Sama halnya untuk pengelolaan sampah yang benar dan bermanfaat harus terus disosialisasikan kepada masyarakat,” tambah Parlaungan Simangunsong yang saat ini Caleg DPRD Sumut 2019-2024 (Partai Demokrat) No Urut 2 dapil Sumut 1.

Ditambahkan Parlaungan Simangunsong, masyarakat dianjurkan supaya masuk Wajib Retribusi Sampah (WRS). Hal tersebut sangat berkaitan untuk memaksimalkan pengangkutan sampah dari lingkungan. “Kita harapkan semua warga tercatat WRS,” sebut Parlaungan.

Pada kesempatan itu, Lurah Sidorejo Ratnila Lubis SH bersama perwakilan DKP M Yamin Daulay mengajak masyarakat untuk tetap peduli kebersihan lingkungan. Untuk itu, dengan adanya Perda dapat meningkatkan kepedulian kebersihan dan dapat mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan.

Sebagaimana diketahui Perda Pengeloaan Persampahan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan koemersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 dengan jelas mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan di kota Medan, Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Dalam Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yg melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 jt. Sedangkan untuk suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6 bulan atau denda Rp 50 jt. (lamru)