Connect with us

Politik

Selain Pemko, Peran Masyarakat Penting Awasi Penerapan Perda 10/2017

Published

on

Medan, Geosiar.com – Untuk memaksimalkan penerapan Perda No 10/2017 tentang pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis. Selain Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan pengawasan juga peran masyarakat sangat dibutuhkan.

Memang, Pemko harus melakukan pengawasan semua produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran serta menjamin produk tersebut halal dan higienis. Pengawasan kiranya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua unsur terkait.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Medan, Deni Maulana Lubis saat menggelar sosialisai VI Tahun 2019 Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan, Nomor 10/2017 tentang pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis di Jalan Asrama, Minggu (24/3/2019). Hadir saat sosialisasi, tokoh maayarakat dan ratusan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Politisi Nasional Demokrat (NasDem) itu memaparkan, semangat dilahirkannya Perda No.10 Tahun 2017 untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, terlebih umat muslim, dalam membeli produk makanan di pasaran.

“Perda ini juga dimaksudkan untuk memberikan keamanan, perlindungan, keselamatan dan kepastian hukum bagi masyarakat atas ketersediaan produk halal dan higienis serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dengan memproduksi dan menjual produk halal dan higienis,” ujarnya.

Lebih jauh Deni menerangkan, pengawasan yang dilakukan Pemko Medan terhadap produk makanan meliputi bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong.

Pengawasan juga dilakukan terhadap lokasi produksi, alat produksi, sanitasi, alat pengemasan, alat penyimpanan, alat pengangkutan hingga alat penyajian hingga kepada proses produksi, proses pengemasan, proses penyimpanan, proses pengangkutan hingga proses peredaran dan penyajian.

Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk memisahkan mana produk halal dan tidak halal saat dijual di pasar agar masyarakat mudah mengetahuinya.

“Dengan adanya Perda ini umat Muslim tak perlu lagi khawatir membeli ataupun mengonsumsi berbagai produk makanan yang beredar di pasaran,” ucapnya.

Kepada pelaku usaha, Deni mengingatkan agar tidak mencantumkan label halal pada produk yang belum diperiksa, memalsukan logo halal serta mencantumkan label halal pada produk yang sudah kadaluarsa.

“Sebab pelanggaran terhadap aturan ini bisa dipidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Diketahui, Perda tentang pengawasan halal dan higienis terdiri XII BAB dan 21 Pasal. Dalam BAB II Pasal 3 disebutkan, pengawsan serta jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, perlindungan, keselamatan dan kepastian hukum ketersediaan produk halal dan higienis bagi masyarakat dam mengkomsumsi produk.

Sedangkan dalam BAB III pada Pasal 4 disebutkan, pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis yang dilaksanakan Pemko Medan setiap saat secara terencana dan sistematis dengan membentuk tim terpadu. Tim dimaksud terdiri, Pemko Medan, Balai POM, MUI, unsur masyarakat serta instansi/badan maupun lembaga lainnya.

BAB VII tentang kewajiban pada Pasal 15, setiap pelaku usaha wajib berproduksi halal dan higienis. Mencantumkan informasi dan label halal tidaknya produk dengan jelas dan terang. Memisahkan barang dagangan yang halal dengan yang tidak halal serta mencantumkan masa berlaku produknya. (lamru)