Connect with us

Politik

Hendra DS Mengaku Kesal Banyak RS Swasta Tidak Patuhi Perda Sistem Kesehatan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Hendra DS mengaku kesal karena banyak Rumah Sakit (RS) Swasta tidak mematuhi Perda No 4 Tahun 2012 ten­tang Sistem Ke­seha­tan. Terbukti, hingga kini masih banyak Rumah Sakit (RS) yang belum mentaati perda kendati sudah diterbitkan 7 tahun lalu.

” Masih banyak RS swasta yang tidak langsung memberikan pertolongan kepada pasien yang darurat karena ketiadaan biaya, dan itu masih menjadi keluhan masyarakat miskin. Padahal, dalam Perda pasal 14 disebutkan pasien sakit darurat harus dinomorsatukan kendati tidak ada biaya,” Hendra DS kata saat Sosialisasi ke-VI 2019 Perda Kota Medan No 4/ 2012 ten­tang Sistem Ke­sehatan Kota Medan di Jalan Denai Gang Giat, Kelurahan Tegal Sari Mandala (TSM) III, Kecamatan Medan Denai, Senin (25/3/2019). Acara sosialisasi dihadiri tokoh maayarakat, tokoh pemuda dan ratusan masyarakat.

Ditambahkan Hendra, dalam isi perda jelas siaebutkan bagi pasien gawat darurat, RS wajib melakukan pertolongan dan menanganinya tanpa menanyakan biayanya kepada pasien gawat darurat.

Terlepas, soal biayanya nanti, jika pasien yang mengalami kondisi gawat darurat merupakan masyarakat miskin maka biaya pengobatan akan ditanggung oleh Pemko Medan.

“Bila nanti ada RS swasta yang menolak pasien gawat darurat. Kita sarankan supaya melaporkan ke Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan. Karena itu sudah melanggar Perda,” terang Hendra asal politisi Hanura itu.

Dimana, lanjut Caleg DPRD Medan 2019-2014 Nomor Urut 1 dari Partai Hanura itu dapil IV (Medan Amplas, Medan Denai, Medan Kota dan Medan Area) itu. Blamana RS menolak untuk memberikan pertolongan kepada pasien gawat darurat itu maka akan ada sanksi berupa pencabutan izin pendirian sarana kesehatan, dan penutupan sarana kesehatan seperti tertuang pasal 87 dalam Perda.

Masih dalam kesempatan itu, katanya,bahwa tujuan Perda Sistem Kesehatan ini mewujudkan tatanan kesehatan Kota, Pembanguna kota berwawasan kesehatan, meningkatkan kemandirian, mutu, untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

“Dimana bila Perda ini dijalankan sesuai dengan kebutuhannya diyakini tidak ada lagi daerah yang alami gizi buruk, rawan penyakit menular dan terciptanya pelayanan kesehatan yang baik,” katanya.

Seperti diketahui dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Masyarakat di Kota Medan semuanya mengatur soal sistem kesehatan masyarakat Kota Medan.

“Seperti dalam Bab II pasal 2 bahwa tujuan Perda salah satunya adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat, kemudian meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan,” jelasnya kepada ratusan emak-emak yang hadir.

Dalam Bab III pasal 3, katanya bahwa Perda ini meliputi subsistem terkait regulasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, sediaan alat farmasi, alat kesehatan dan makanan, juga meliputi manajemen informasi kesehatan dan pemberdayaan.

“Jadi sesuai Perda ini maka sudah jelas apa hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya Perda ini sudah seharusnya tidak adalagi permasalahan di lapangan seperti abainya petugas kesehatan dalam melayani masyarakat,” pungkasnya

Acara sosialisasi dihadiri tokoh maayarakat, tokoh pemuda dan ratusan masyarakat.Hadir juga, Camat Medan Denai Hendra Asmilan dan Lurah TSM III, Zainal. (lamru).