Connect with us

Korupsi

LANJUTAN KASUS OTT DIREKTUR KRAKATAU STEEL, KPK TETAPKAN EMPAT TERSANGKA

Published

on

Wakil Ketua KPK Saat Konferensi Pers Terkait OTT Direktur PT. Krakatau Steel (Foto detik.com)

Geosiar.com, Jakarta – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Direktur Krakatau Steel masih terus dikembangkan. Sabtu (23/3), KPK telah menambah dua orang lagi untuk diamankan terkait adanya hubungan dengan kasus korupsi Direktur Krakatau Steel.

“Sampai pagi ini ada dua orang lagi yang di bawa ke kantor KPK,” ungkap Kepala Biro Humas KPK saat dihubungi, Sabtu (23/3). Dua orang yang diamankan terdiri dari unsur swasta dan pegawai BUMN.

Sampai hari ini, KPK sudah mengamankan enam orang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya pada Jumat (22/3), KPK sudah menangkap empat orang pada OTT di Jakarta, kawasan BSD, Tangerang Selatan, dan Banten. Keempat orang yang terlibat transaksi suap terkait dengan proyek di Krakatau Steel tersebut diantaranya Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) Wisnu Kuncoro dan Alexander Muskitta yang diduga sebagai penerima. Kemudian, Kenneth Sutardja dan Kurniawan Eddy Tjokro (masih buron) yang diduga sebagai pemberi. 

Tak hanya menerima suap dalam bentuk uang tunai, Direktur itu juga menerima suap melalui sarana perbankan. Saat ini, KPK sedang mendalami transaksi suap tersebut.

“Diduga ada kombinasi transaksi antara pemberian secara cepat dan penggunaan sarana perbankan. Keduanya sedang didalami, baik transaksi yang gunakan rupiah ataupun dolar,” jelas Febri Diansyah.

Malam ini, Sabtu (23/3), KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka atas penerimaan hadian atau janji pengadaan barang dan jasa di PT. Krakatau Steel. Keempat orang itu adalah Wisnu Kuncoro dan Alexander Muskitta yang diduga sebagai penerima. Kemudian, Kenneth Sutardja dan Kurniawan Eddy Tjokro (masih buron) yang diduga sebagai pemberi. Sedangkan dua lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif di gedung KPK. (YRS)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Dijamin Bupati Karo, PDAM Tirtamalem Tetap Tak Mampu Bayar Tunggakan Dan Gaji Karyawan

Published

on

Geosiar – Kabanjahe – Pasca diberhentikanya Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Malem Kabanjahe, Arvino Hamsyari ST tertanggal 27 Maret 2019, kini tunggakan pembayaran listrik yang menurut informasi sebelumnya telah dijamin oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana SH yang seyogianya akan dibayarkan pada tanggal 12 April 2019 ataupun sebelum Pemilu ternyata hingga saat ini belum juga mampu dibayarkan oleh pelaksana tugas (Plt) Direktur PDAM Tirtamalem Willem Prangin angin, kamis (18/4/2019).

Selain itu juga, ternyata puluhan karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Malem Kabupaten Karo belum menerima Upah ataupun gaji selama lima bulan terakhir bekerja dikarenakan PDAM Tirtamalem tidak memiliki saldo ataupun uang yang cukup untuk memenuhi pembayaran tunggakan Pembayaran Pasokan Listrik sekira Rp.400.000.000,00 juta lebih ditambah gaji puluhan karyawan selama lima bulan terakhir bekerja.

Saat awak media geosiar menyambangi kantor PDAM Tirtamalem di kota Kabanjahe dan mempertanyakan keberadaan Plt Direktur PDAM Tirtamalem Willem Prangin angin dan Keberadaan Pembantu Plt Tirtamalem Jonara Tarigan untuk dikonfirmasi secara langsung, namun sayang awak media hanya dapat menemui dua orang karyawan bersama Kasub keuangan PDAM Tirtamalem, Naksir Purba.

Saat dipertanyakan apakah pihak PDAM Tirtamalem sudah membayar tunggakan Pembayaran listrik dan tunggakan gaji karyawan, Naksir Purba mengaku dan menjelaskan bahwa Plt Direktur dan Pembantu Plt Direktur PDAM Tirtamalem sedang berada dikantor Bupati Karo dalam rangka membicarakan tunggakan pembayaran listrik beserta tunggakan pembayaran gaji karyawan bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Karo.

lanjutnya lagi, benar tunggakan listrik kurang lebih Rp.400 juta dan gaji puluhan karyawan hingga kini belumlah dapat dibayarkan, namun untuk pembayaran pemakain listrik selain tunggakan sudah dibayarkan, ujar Naksir sembari meninggalkan ruang kerjanya dikarenakan adanya keperluan terkait tugasnya.

Menurut penuturan Sumitro Sitepu, karyawan yang juga turut dimintai keterangan tentang belum dibayarkan puluhan gaji karyawan selama lima bulan terakhir juga mengakui kebenaranya dengan mengatakan ” benar gaji kami belum dibayar selama lima bulan bang.

Pernyataan Sumitro tersebut juga diamini karyawan lainya, Peron Purba
mengatakan “gimanalah gaji kami bisa dibayarkan, saldo pemasukan masih kosong direkening perusahaan, kami sebenarnya sangat berharap agar dapat segera menerima gaji yang tertunda untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, ujarnya bernada datar./Edy surbakti

Continue Reading

Korupsi

Enam Mantan Anggota DPRD Sumut Didakwa Terima Suap dari Gatot

Published

on

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK

Geosiar.com, Jakarta – Enam orang mantan anggota DPRD Sumatera Utara yang menerima uang ‘ketok palu’ dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum(JPU).

Pemberian uang itu bertujuan guna pengesahan laporan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2012, 2013, dan 2014, sampai 2015.

“Perbuatan menerima hadiah atau janji ini bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai penyelenggara negara,” ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/4).

Enam orang mantan anggota DPRD Sumut itu yaitu Tonnies Sianturi yang didakwa menerima Rp865 juta, Tohonan Silalahi Rp772 juta, Murni Elieser Verawaty Munthe Rp527 juta, Dermawan Sembiring Rp577 juta, Arlene Manurung Rp477 juta, dan Syahrial Harahap Rp477 juta.

Keenam terdakwa memberikan persetujuan pada Raperda APBD Perubahan yang kemudian disahkan menjadi APBD, atas pemberian uang tersebut.

Jaksa menyampaikan uang tersebut berasal dari inisiatif Gatot yang mengumpulkan uang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemberian uang itu berulang tiap tahun sepanjang 2012 hingga 2015.

“Setelah raperda laporan pertanggungjawaban APBD Sumut disetujui pimpinan dan para terdakwa, uang itu diserahkan Bendahara Sekwan Alinafiah di ruangan di DPRD Sumut,” ujar jaksa.

Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kasus ini adalah pengembangan kasus yang menjerat mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. KPK sebelumnya telah menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 sebagai tersangka. Mereka diduga menerima duit suap dari Gatot senilai Rp300-350 juta per orang.

Suap dari Gatot itu diduga terkait sejumlah hal, antara lain persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemerintah Provinsi Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemerintah Provinsi Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.

Diketahui,Gatot sendiri telah divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim pada 2016.

Continue Reading

Korupsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Diduga Abaikan Amanah UU no 22 Tahun 2009 Tentang Jalan

Published

on

ruas jalan milik kabupaten karo dikecamatan munte yang terlihat tidak miliki marka jalan

Geosiar – Tanahkaro – Amanah yang tertuang didalam Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jelas telah mengatur dan mewajibkan Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan.

Diketahui, menurut Undang – Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

Serta bunyi dari Pasal 25 ayat 1 huruf b dari undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang jalan adalah “Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa Marka Jalan.

Amatan Media Online Geosiar.com dilapangan menemukan banyaknya permukaan badan jalan ataupun ruas jalan milik kabupaten karo yang tidak memenuhi dan terdapat ruas jalan yang sama sekali tidak memiliki marka jalan ataupun garis putih yang putus-putus sebagai pembagi lajur dan garis utuh sebagai peringatan tanda tepi jalur atau lajur lalu lintas sisi kiri yang sebenarnya sangatlah berguna terhadap para pengguna jalan raya.

Ditemukan permukaan jalan yang tidak terlihat sama sekali adanya tanda tanda garis putih diatas permukaan jalan milik Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) karo, tepatnya diruas jalan menuju desa kaban tua, kecamatan munte kabupaten karo, minggu (31/3/2019) sekira pukul 16.00 Wib.

Terkait hal diatas terlihat nyata pemerintahan kabupaten karo melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karo telah mengabaikan adanya aturan yang mengatur dan patut diduga sebagai unsur kesengajaan yang dapat menciderai Amanah dari UU no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagai perimbangan pemberitaan awak media akan mempertanyakan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten karo terkait banyaknya ditemukan ruas jalan kabupaten yang tidak miliki Marka jalan ataupun tidak terpenuhinya garis putih yang putus-putus sebagai pembagi lajur dan garis utuh sebagai peringatan tanda tepi jalur atau lajur lalu lintas sisi kiri./edy surbakti.

Continue Reading

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com