Connect with us

Korupsi

LANJUTAN KASUS OTT DIREKTUR KRAKATAU STEEL, KPK TETAPKAN EMPAT TERSANGKA

Published

on

Wakil Ketua KPK Saat Konferensi Pers Terkait OTT Direktur PT. Krakatau Steel (Foto detik.com)

Geosiar.com, Jakarta – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Direktur Krakatau Steel masih terus dikembangkan. Sabtu (23/3), KPK telah menambah dua orang lagi untuk diamankan terkait adanya hubungan dengan kasus korupsi Direktur Krakatau Steel.

“Sampai pagi ini ada dua orang lagi yang di bawa ke kantor KPK,” ungkap Kepala Biro Humas KPK saat dihubungi, Sabtu (23/3). Dua orang yang diamankan terdiri dari unsur swasta dan pegawai BUMN.

Sampai hari ini, KPK sudah mengamankan enam orang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya pada Jumat (22/3), KPK sudah menangkap empat orang pada OTT di Jakarta, kawasan BSD, Tangerang Selatan, dan Banten. Keempat orang yang terlibat transaksi suap terkait dengan proyek di Krakatau Steel tersebut diantaranya Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) Wisnu Kuncoro dan Alexander Muskitta yang diduga sebagai penerima. Kemudian, Kenneth Sutardja dan Kurniawan Eddy Tjokro (masih buron) yang diduga sebagai pemberi. 

Tak hanya menerima suap dalam bentuk uang tunai, Direktur itu juga menerima suap melalui sarana perbankan. Saat ini, KPK sedang mendalami transaksi suap tersebut.

“Diduga ada kombinasi transaksi antara pemberian secara cepat dan penggunaan sarana perbankan. Keduanya sedang didalami, baik transaksi yang gunakan rupiah ataupun dolar,” jelas Febri Diansyah.

Malam ini, Sabtu (23/3), KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka atas penerimaan hadian atau janji pengadaan barang dan jasa di PT. Krakatau Steel. Keempat orang itu adalah Wisnu Kuncoro dan Alexander Muskitta yang diduga sebagai penerima. Kemudian, Kenneth Sutardja dan Kurniawan Eddy Tjokro (masih buron) yang diduga sebagai pemberi. Sedangkan dua lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif di gedung KPK. (YRS)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Korupsi

Sofyan Basir Jalani Sidang Perdana Kasus Suap PLTU Riau-1 sebagai Terdakwa

Published

on

Dirut nonaktif PT PLN Sofyan Basir usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/5/2019). [Foto: Suara.com]

Geosiar.com, Jakarta – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menggelar sidang perdana Direktur utama PLN nonaktif, Sofyan Basir sebagai terdakwa atas kasus proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. pada hari ini, Senin (24/6/2019).

Hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Sofyan Basir, Soesilo Aribowo. Sidang kali ini beragendakan pembacaan surat dakwaan dari jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Betul (sidang dakwaan Sofyan Basir),” tutur kuasa hukum Sofyan Basir, Soesilo Aribowo saat dihubungi, Senin (24/6/2019).

Soesilo mengatakan kliennya tidak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi persidangan tersebut, melainkan hanya akan mendengarkan pembacaan dakwaan dari jaksa KPK.

“Hanya mendengarkan saja,” tandasnya.

Sementara itu, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyampaikan bahwa jaksa KPK akan menguraikan dakwaan terhadap Sofyan Basir dalam sidang perdana tersebut, termasuk penjelasan secara detail terkait peran Sofyan dalam kasus suap PLTU Riau-1.

“KPK akan menguraikan secara lebih rinci dan sistematis dugaan perbuatan dan peran terdakwa dalam perkara dugaan suap terkait kontrak kerjasama PLTU Riau-1 tersebut mulai dari dakwaan dan rangkaian persidangan. Terdakwa diduga membantu pelaku lain dalam melakukan korupsi tersebut,” papar Febri kepada awak media, Jumat (14/6/2019).

Sebagai informasi, proses penyidikan terhadap Sofyan Basir sudah dimulai sejak 22 April lalu. Penyidik KPK pun telah memeriksa 74 orang saksi terkait dengan kasus ini, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, petinggi di PT PLN, pihak PT Samantaka Batubara, anggota DPR RI, mantan pengurus Partai Golkar dan pihak swasta lain.

KPK menetapkan Sofyan sebagai tersangka lantaran diduga telah membantu Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih untuk mendapatkan suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

Sofyan diduga telah dijanjikan jatah yang sama dengan Eni dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, yang sudah diproses KPK lebih dulu.

Selain itu, KPK menduga Sofyan berperan aktif untuk memerintah bawahannya supaya kesepakatan dengan Kotjo bisa segera direalisasi.

Continue Reading

Korupsi

MA Tolak PK Eks Menteri ESDM Terkait Korupsi DOM

Published

on

Mantan Menteri ESDM, Jero Wacik saat menjalani sidang korupsi Dana Operasional Menteri (DOM) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/1/2016).

Geosiar.com, Jakarta – Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri ESDM, Ir Jero Wacik ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Akibatnya, Jero tetap akan dihukum 8 tahun penjara atas tindak pidana korupsi Dana Operasional Menteri (DOM).

Dilansir dari situs Kepanitera MA, Senin (13/5/2019), ajuan PK bernomor register perkara 68 PK/Pid.Sus/2019 atas terdakwa Ir. Jero Wacik, SE dinyatakan ‘DITOLAK’ oleh ketua majelis Syarifudin, yang juga Wakil Ketua MA bidang Yudisial. Adapun hakim anggota yaitu Sri Murwahyuni dan M Askin.

Sebagai informasi, Jero didakwa atas tindakan korupsi penggunaan dana DOM untuk kepentingan pribadi dan keluarga, di antaranya untuk pembelian tiket perjalanan keluarga, biaya main golf hingga biaya untuk pijat dan refleksi. Selain itu, Jero pun didakwa menerima gratifikasi.

Atas tindakan pidana itu, Jero dijerat hukum pidana penjara selama 4 tahun oleh PN Jakpus pada 9 Fabruari 2016.

Merasa hukuman tidak adil, Jero mengajukan banding hingga tingkat kasasi. Nahas, MA justru memperberat hukuman Jero menjadi 8 tahun penjara dengan denda Rp 5 miliar subsidair 2 tahun penjara.

Continue Reading

Korupsi

Sofyan Basir Ajukan Praperadilan, KPK: Pasti Kami Hadapi

Published

on

Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi sidang praperadilan yang diajukan Direktur Utama nonaktif PT PLN (Persero), Sofyan Basir.

“KPK pasti akan hadapi (praperadilan Sofyan Basir),” tegas Febri dalam keterangan tertulis, Jumat(10/5/2019).

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau-1 di Provinsi Riau.

Atas penetapan status tersangka itu, Sofyan mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (8/5/2019) dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL.

Kendati demikian, Febri mengaku bahwa sampai saat ini Biro Hukum KPK belum menerima dokumen terkait pengajuan praperadilan tersebut.

“Belum ada dokumen dari pengadilan yang kami terima di Biro Hukum. Namun, jika ada praperadilan yang diajukan, KPK pasti akan hadapi,” tulis Febri.

Febri meyakini bahwa keputusan penetapan status tersangka kepada Sofyan Basir sudah sesuai prosedur dan ketentuan hukum.

“Apalagi sejumlah pelaku lain telah divonis bersalah hingga berkekuatan hukum tetap,” tandas Febri.

Sebelumnya, KPK telah memproses penetapan status tersangka kepada Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham, dan pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo terkait kasus yang sama.

Dalam kasus ini, KPK menduga Sofyan membantu Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Eni Maulani Saragih menerima suap dari pemilik saham Blackgold Natural Resource Ltd, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Kasus yang menjerat Sofyan berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Eni dan Kotjo pada 13 Juli 2018. KPK menyangka Eni menerima Rp 4,75 miliar dari Kotjo untuk membantunya mendapatkan proyek PLTU Riau-1.

Peran utama Eni adalah mempertemukan Kotjo dengan Sofyan. Dalam persidangan, Eni memfasilitasi sedikitnya sembilan pertemuan antara Kotjo dan Sofyan. KPK menduga dalam pertemuan itu, Sofyan berperan menunjuk perusahaan Kotjo menjadi penggarap proyek dan menyuruh salah satu direktur PLN untuk berkomunikasi dengan Kotjo maupun Eni.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com