Connect with us

Sumut

Wali Kota Medan Serahkan Ganti Rugi Pembebasan Jalan Tol Medan-Binjai

Published

on

Medan, Geosiar.com – Sebanyak 52 Kepala Keluarga (KK)  di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli tampak gembira setelah menerima ganti rugi atas lahan mereka terkena pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai di Aula Kantor Lurah Tanjung Mulia Hilir, Kamis (20/3/2019). Pembayaran ganti rugi ditandai dengan penyerahan secara simbolis kepada lima orang warga oleh Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH

Kepada masyarakat diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen atas lahan yang telah mereka tempati cukup lama. Itu sebabnya dari 400-an KK, baru 52 KK yang proses ganti ruginya dapat dilakukan. Sedangkan pembayaran ganti rugi selanjutkan akan dilakukan setelah warga melengkapi dokumen.

Pembayaran ganti rugi tidak dengan uang tunai, melainkan dalam bentuk buku tabungan. Masing-masing KK mendapatkan buku tabungan, nilai ganti rugi yang dibayarkan sudah tertera dalam buku tabungan tersebut. Oleh karenanya sebelum menerima buku tabungan, masyarakat diminta untuk mengecek lebih dulu apakah nilai ganti rugi yang dibayarkan telah sesuai dengan kesepakatan.

Pada kesempatan itu, Wali Kota sangat mengapresiasi karena proses ganti rugi telah dapat direalisasikan. Oleh karenanya orang nomor satu di Pemko Medan itu mengucapkan terima kasih kepada warga yang lahannya terkena pembangunan jalan tol, sebab mereka telah mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah.      
           “Yakinlah, pemerintah tidak akan pernah merugikan rakyatnya. Ini (pembayaran ganti rugi) menjadi salah satu bukti kepedulian pemerintah terhadap rakyat. Untuk itu marilah kita terus mendukung pemerintah dalam  membangun bangsa dan negara ini,” kata Wali Kota.

Sebelumnya Kepala Kantor BPN  Wilayah Sumut Bambang Priono mengatakan, pembangunan jalan tol ini merupakan program strategis nasional yang sangat diharapkan oleh Pemerintah pusat secepat mungkin dapat diselesaikan. Sebab, jalan tol itu untuk kepentingan negara maupun masyarakat. Guna mendukung penyelesaian ganti rugi dan pembangunan jalan tol, Bambang mengungkapkan banyak pihak yang ikut terlibat.

Selain Jaksa Agung, jelasnya, juga Kapolri, Menkopolhukam, Menko Ekonomi, Menteri PUPR, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, Menteri ATR/BPN, Gubsu,Pangdam I/BB serta Wali Kota Medan. Dikatakannya, semua bersama-sama berupaya untuk mempercepat penyelesaian jalan tol tersebut. Sebab, kasus penyelesaian pembangunan jalan tol seperti baru pertama kali ditemui di Indonesia. (lamru)