Connect with us

Daerah

Retribusi Pemandian Air Panas Rajaberneh Asli Pungli Dan Diluar Aturan Perda Karo No 05 Tahun 2012

Published

on

Dok : saat ke tujuh pegawai honorer Disbudbar karo usai diamankan dipolres Karo terkait kasus Oprasi Tangkap Tangan dilokasi Pos pengutipan Retribusi masuk desa Rajaberneh

Geosiar – Tanahkaro – Terkait Perda Karo no 5 tahun 2012 tentang Retribusi yang dijadikan alasan dan dasar pengutipan pembayaran masuk kelokasi Pemandian air panas yang diketahui dikelola secara pribadi dan bukan disediakan ataupun dikelola oleh Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Karo, Kepala Dinas Pariwisata Ir Mulia Barus saat dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu tetap bersikukuh menyatakan atas dasar Perda no 05 tahun 2012.

Untuk memastikan terkait kebenaran didalam Penerapan Perda nomor 05 tahun 2012 yang dijadikan dasar dan mengatur pengutipan retribusi di desa semangat gunung kecamatan merdeka kabupaten karo dan diduga sebagai alat pembohongan publik, serta dijadikan alat untuk menghambat proses hukum yang sesungguhnya, dan hingga diduga dijadikan sebagai alat untuk melepaskan diri dari jeratan hukum pidana.

Maka dari itu Geosiar.com mendatangi ruang kerja Kepala bagian (Kabag) Hukum dan Ham Pemerintahan Daerah Karo untuk meminta penjelasan dan informasi terkait kebenaran hal yang tertuang didalam Perda Karo no 5 tahun 2012 yang dijadikan alasan dan dasar pengutipan oleh Kepala Dinas Pariwisata saat dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu.

Kepala Bagian Hukum dan Ham, Monica M Purba, jumat (22/03/2019) diruang kerjanya menjelaskan dengan mengatakan “Benar ada Perda karo no 05 tahun 2012 yang mengatur tentang retribusi jasa usaha ” sembari mencocokkan isi Perda yang ditunjukan oleh awak media dengan buku perda yang dimiliki Kabag Hukum dan Ham yang ternyata tidaklah miliki perbedaan, alias sama.

Menilik dari isi Pada Pasal 23 Perda Karo no 05 tahun 2012 tentang Retribusi jasa usaha menjelaskan Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 24, bagian kesatu menjelaskan
Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pada Bagian ke 2 menjelaskan Tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud pada
ayat bagian kesatu adalah :

1. Objek Wisata Keindahan Alam terdiri dari :
a. Bukit Gundaling Berastagi;
b. Lintas Alam Tahura – Jarangguda;
c. Air Terjun Sipiso-piso / Tongging;
d. Gunung Sibayak (Lintas Alam Gunung Sibayak);
e. Gunung Sipiso-piso (Pendakian Gunung);
f. Perkemahan Danau Lau Kawar;
g. Gunung Sinabung (Pendakian Gunung);
h. Air Terjun Sikulikap;
i. Gua Liang Dahar di Lau Buluh;
j. Taman mejuah-juah Berastagi;
k. Uruk Tuhan Bekerah-Simacem;
l. Deleng Kutu Guru Singa;
m.Danau Lau Kawar; dan
n. Lau Debuk-debuk.
2. Objek Wisata Desa Budaya
a. Desa Lingga; dan
b. Desa Dokan.

Serta pada Pasal 25 bagian kesatu, Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya awak media mempertanyakan terkait apakah Pemda Karo boleh melakukan Pungutan ataupun Pengutipan Retribusi ditempat yang tidak disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan dasar Pengutipan dari Perda no 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha.

Monica menegaskan, diluar dari yang telah ditentukan dan tertuang serta diatur oleh Peraturan Daerah no 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha tidak dibenarkan melakukan pengutipan Retribusi apapun yang mengatasnama Pemda Karo, dan saat dipertanyakan terkait proses hukum selanjutnya dari Oprasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap ke tujuh pegawai Honorer didinas Kebudayaan dan Pariwisata Karo tersebut, Monica menjawab ” itu bukanlah ranah saya untuk menjawabnya, silahkan pertanyakan kepada penyidik polres karo yang menangani dan atau kepada pihak Inspektorat, ujar Kabag hukum Pemda Karo, jumat (22/03/2019) diruang kerjanya

Amatan awak media terkait alasan pernyataan dari kepala dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo yang menyatakan pengutipan dilakukan berdasarkan aturan dari isi Perda no 05 tahun 2012, maka alasan tersebut tidaklah tepat, sesuai isi pasal demi pasal dari Perda no 05 tahun 2012 yang mengatur dapat dilakukan pengutipan retribusi pada lokasi dan tempat yang telah disediakan dan dikelola oleh Pemda Karo.

Dilapangan awak media juga melakukan pencarian keberadaan lokasi dan tempat yang sudah disediakan ataupun dikelola oleh pemda karo dimulai dari titik tempat dilakukanya pengutipan uang masuk ataupun uang retribusi di Pos Retribusi hingga lokasi pemandian air panas tersebut, fakta dilapangan ditemukan seluruh tempat rekreasi pemandian air panas ataupun fasilitas rekreasi lainya (penginapan) adalah milik pribadi dan bukan dikelola dan tidak disediakan oleh Pemda Karo.

Dilihat dari isi perda no 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, maka pengutipan retribusi tersebut dapat disimpulkan tidak pada tempatnya dan sudah bertentangan bila dilakukan pengutipan ataupun dapatlah dikategorikan sebagai tindak pidana melakukan Pungutan Liar (Pungli) kepada para pengunjung yang memasuki desa rajaberneh (semangat gunung) yang juga sebagai lokasi tempat pemandian air panas.

Selanjutnya awak media akan meminta penjelasan dari Kepala Satuan Polisi (Kasatpol) Pamong Praja Kabupaten Karo Hendrik Tarigan terkait Penegakan Perda No 05 tahun 2012,serta didalam kasus Oprasi Tangkap Tangan ini juga agar Kapolres Tanah Karo AKBP Beny R Hutajulu Sik dapat menjelaskan kepada Publik terkait penangananya untuk mengungkap dugaan Tindak Pidana didalam melakukan Pungutan Liar atas nama Pemda Karo melalui Disbudpar Karo./lhean/Eps