Connect with us

Nasional

Temuan BPK, PT Parbens Terancam Batal Kelola Pasar Pringgan Medan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sumatera Utara, V M Ambar Wahyuni mengaku jika pihaknya telah melakukan audit aset Pemko Medan terkait Pasar Pringgan yang disewakan ke PT Parbens. BPK menemukan sejumlah temuan dalam kerjasama tersebut. 

“Salah satunya, kekurangan pendapatan. Artinya nominal yang disepakati dalam perjanjian tidak sesuai dengan aturan yang ada. Seharusnya, pihak ketiga membayarkan biaya sewa Rp 4,8 miliar untuk 5 tahun, bukan Rp1,6 miliar,” kata Ambar saat menerima kunjungan Komisi C DPRD Medan. Kunjungan itu dipimpin Ketua Komisi C DPRD Meda Boydo HK Panjaitan didampingi Jangga Siregar, Asmui Lubis, Modesta Marpaung, dan turut dihadiri Sekda Medan, Wiriya Al Rahman, serta jajaran lainnya, Selasa (19/3/2019).

Temuan kedua, sambung Ambar, pembayaran juga harusnya dilakukan langsung begitu kesepakatan disepakati. Bukan bertahap, seperti yang dibuat dalam perjanjian. Dimana, termin pertama pembayaran dilakukan saat menandatangani kontrak, dan termin kedua saat tahun kedua.

“Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sudah kita serahkan ke Walikota Medan dan Pimpinan DPRD Medan. Tinggal dari Pemko Medan untuk menindaklanjuti hasil LHP tersebut,” tambah Ambar seraya menegaskan temuan itu bersifat final dan mengikat.

Menurut Ambar, PD Pasar tidak bisa bersikap lebih jauh dalam perjanjian pengelolaan Pasar Pringgan. Sebab, pasar tersebut masih tercatat sebagai aset Pemko Medan. “Kalau memang mau dipisahkan, buatkan berita acaranya. Lalu sertakan sebagai penyertaan modal Pemko Medan ke PD Pasar,” sebut Ambar. 

Sementara Sekda Kota Medan, Ir Wiriya Al Rahman, mengaku, pihaknya salah menetapkan perhitungan harga sewa pasar tersebut. Pemko Medan juga telah menyurati pihak PT Parbens, terkait hasil temuan BPK tersebut. “Kita akan revisi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pihak ketiga sudah disurati, tapi mereka membalas surat juga bahwa harga tersebut ditentukan Pemko Medan,” urai Wiriya. 

Ditambahkan, Pemko Medan terus berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak PT Parbens untuk melakukan revisi perjanjian. Namun bila tidak terealisasi, Pemko Medan akan menempuh upaya hukum. “Kalau tidak ada kesepakatan, bisa saja perjanjiannya batal. Tapi itupun kita lihat respon mereka berikutnya,” tandasnya. 

Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan, menerangkan, kunjungan Komisi C DPRD Medan ke BPK untuk mendalami perjanjian kerjasama antara Pemko Medan dan PT Parbens. Boydo menilai, ada yang tidak benar dalam perjanjian tersebut. “Kita ingin mengetahui bagaimana kerjasama ini. Dulu kita berusaha mengambil pasar dari Triloka, masa sekarang diserahkan lagi ke pihak ketiga,” herannya.

Temuan tersebut, kata Boydo, harus menjadi dasar Pemko Medan melakukan kajian ulang terhadap kerjasama dengan PT Parbens. Dia mendorong temuan tersebut untuk segera dituntaskan. “Kalau memang tidak ada kesepakatan baru antara kedua belah pihak, ya perjanjian dibatalkan. Karena keputusan ini sudah bersifat final dan mengikat. Ini harus di-clear-kan, supaya tidak ada lagi kerugian negara,” tambah Boydo. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

DR HINCA IP PANDJAITAN : “Hari Narkoba Bukan Sekedar Diperingati, Tapi Langkah Progresif

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota Komisi III DPR RI DR Hinca IP Pandjaitan XIII SH MH ACCS menilai Pemerintah pusat maupun daerah belum memiliki langkah progresif dan strategis melakukan pemberantasan narkoba. Maka untuk peringatan Hari Anti Narkoba Internasional tidak pantas disambut senyum.

“Negara kita masih dalam ancaman bahaya narkoba bahkan darurat narkoba. Kita masih terbelenggu oleh masifnya serbuan sindikat narkoba internasional. Jumlah pelajar terlibat pengguna narkoba masih saja tinggi, Lapas penuh oleh pengedar dan pemakai, rehabilitasi yang masih dipandang sebelah mata,” sebut Hinca IP Pandjaitan (foto) dalam siaran persnya yang diterima wartawan Geosiar.com, Rabu (26/6/2019).

Disebutkan Hinca yang terpilih kembali anggota DPR RI periode 2020-2025 asal pemilihan Sumut III itu, sejumlah negara di dunia yang dikategorikan berhasil dalam mengurangi kejahatan narkoba teridentifikasi memiliki kesamaan. Masing masing mereka serius dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya.

Dicontohkannya, Negara Portugal yang memilih instrumen dekriminalisasi serta Islandia yang menggunakan riset dan metode ilmiah dalam upaya mengurangi penyalahgunaan narkotika di negaranya.

Namun, tema yang diangkat tahun ini oleh Pemerintah dalam memperingati Hari Anti Narkoba Internasional adalah “Millenial Sehat Anti Narkoba”. “Saya bukan tidak sepakat dengan tagline, namun saya menaruh bingung atas sebuah baris kalimat tersebut. Seolah-olah negara kita terlihat tidak konsisten dalam garis besar pemberantasan narkoba di Indonesia. Tahun 2015 mengangkat semangat rehabilitasi, kemudian gencar pada pemberantasan sindikat dan akhirnya kini menyentuh sosok milenial,” tandasnya.

Dipertegas Hinca lagi, sesungguhnya negara kita hendak ke arah mana dan memakai instrumen kebijakan apa dalam konteks narkoba ini. Saya hanya ingin mengajak semua teman-teman untuk selalu sadar dan terhadap hari besar yakni Hari Anti Narkoba Internasional sesungguhnya bukan untuk kita peringati tapi untuk bersama membasminya.

Ditambahkan lagi, harus ada langkah nyata untuk mengatasi “Indonesia Darurat Narkoba”. Misalnya kita mulai dari yang sederhana yakni membentengi desa kita dari serbuan masif sindikat dunia. Karena faktanya sudah tidak ada lagi desa yang steril dari barang haram itu.

Wujud implementasinya bisa dengan pengalokasian Dana Desa tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur semata melainkan juga diperuntukan terhadap program pencegahan serta penanggulangan narkoba di setiap desa.

“Terlebih negeri ini membutuhkan banyak fasilitas rehabilitasi dibanding kita terus berkutat dengan persoalan penuhnya penjara dikarenakan selalu dijadikan pintu masuk terakhir para korban penyalahguna narkoba,” paparnya. (lamru)

Continue Reading

Ekonomi

Menko Darmin Soroti Penutupan Ritel Giant

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. (Foto: Tempo)

Geosiar.com, Jakarta – Penutupan beberapa toko ritel, termasuk toko Giant milik PT Hero Supermarket Tbk, mendapat sorotan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Dia menyebut alasan tutupnya toko ritel tersebut dipengaruhi adanya persaingan menyangkut model bisnis.

“Ada model bisnis supermarket konvensional, ada model bisnis convenience store,” tutur Darmin di kantornya, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Darmin menjelaskan, model bisnis yang saat ini bisa berkembang adalah supermarket yang tak hanya mengandalkan keuntungan dari penjualan barang.

“Itu model bisnis (mengandalkan penjualan barang), yang kita sudah tahu dari beberapa tahun lalu bahwa menekan bisnis supermarket konvensional. Apalagi nanti kalau sudah masuk digital,” jelasnya.

Kendati demikian, Darmin mengakui persaingan bisnis ritel modern saat ini memang sangat ketat. Pelaku industri berlomba-lomba untuk menawarkan layanan terbaik kepada konsumen.

Untuk itu, Darmin mengimbau kepada semua pelaku usaha agar tak putus asa namun berusaha untuk terus memperbaiki manajemen organisasi sehingga mampu bersaing dengan pegiat usaha lainnya.

“Jangan dirisaukan karena yang sana ada yang naik, sini ada yang turun. Jadi di sini turun, mesti ada gantinya,” sambung Darmin.

Seperti diketahui, Direktur PT Hero Supermarket Tbk Hadrianus Wahyu Trikusumo mengatakan perusahaan sedang melakukan transformasi bisnis sehingga harus menutup beberapa toko Giant dan merumahkan karyawan.

Giant sendiri akan menutup enam toko di daerah Jabodetabek per 28 Juli 2019, yakni Giant Express Mall Cinere Mall, Giant Express Mampang, Giant Express Pondok Timur Tambun, Giant Extra Jatimakmur, Giant Extra Mitra 10 Cibubur, dan Giant Extra Wisma Asri.

Continue Reading

Nasional

Wapres Jusuf Kalla Kunjungi SBY di Kediaman Cikeas

Published

on

Wapres JK beserta rombongan tiba di Kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/6/2019). (Foto: Merdeka.com)

Geosiar.com, Cikeas – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terlihat mengunjungi Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/6/2019).

Kunjungan tersebut dikabarkan sebagai bentuk silaturahmi JK untuk menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya istri SBY, alm Kristiani Herrawati Yudhoyono alias Ani Yudhoyono.

JK tiba di kediaman SBY sekitar pukul 15.00 WIB. Dia datang bersama Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, Mantan Menteri Perdagangan era SBY, Muhammad Lutfi. Kedatangan mereka pun disambut baik oleh ketum Partai Demokrat dan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh.

Sebagai informasi, JK tidak sempat melayat dan hadir ke upacara pemakaman Ani Yudhoyono karena saat itu ia sedang menjalani perawatan medis akibat penyakit usus di rumah sakit selama 10 hari. Lawatan JK pun diwakilkan oleh sang istri, Mufidah Kalla.

Dalam perjalanan karir politik, JK sempat mendampingi SBY pada masa kepemimpinan pertama tahun 2004-2009. Saat itu Kalla menjabat sebagai wakil presiden pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com