Connect with us

Nasional

Temuan BPK, PT Parbens Terancam Batal Kelola Pasar Pringgan Medan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sumatera Utara, V M Ambar Wahyuni mengaku jika pihaknya telah melakukan audit aset Pemko Medan terkait Pasar Pringgan yang disewakan ke PT Parbens. BPK menemukan sejumlah temuan dalam kerjasama tersebut. 

“Salah satunya, kekurangan pendapatan. Artinya nominal yang disepakati dalam perjanjian tidak sesuai dengan aturan yang ada. Seharusnya, pihak ketiga membayarkan biaya sewa Rp 4,8 miliar untuk 5 tahun, bukan Rp1,6 miliar,” kata Ambar saat menerima kunjungan Komisi C DPRD Medan. Kunjungan itu dipimpin Ketua Komisi C DPRD Meda Boydo HK Panjaitan didampingi Jangga Siregar, Asmui Lubis, Modesta Marpaung, dan turut dihadiri Sekda Medan, Wiriya Al Rahman, serta jajaran lainnya, Selasa (19/3/2019).

Temuan kedua, sambung Ambar, pembayaran juga harusnya dilakukan langsung begitu kesepakatan disepakati. Bukan bertahap, seperti yang dibuat dalam perjanjian. Dimana, termin pertama pembayaran dilakukan saat menandatangani kontrak, dan termin kedua saat tahun kedua.

“Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sudah kita serahkan ke Walikota Medan dan Pimpinan DPRD Medan. Tinggal dari Pemko Medan untuk menindaklanjuti hasil LHP tersebut,” tambah Ambar seraya menegaskan temuan itu bersifat final dan mengikat.

Menurut Ambar, PD Pasar tidak bisa bersikap lebih jauh dalam perjanjian pengelolaan Pasar Pringgan. Sebab, pasar tersebut masih tercatat sebagai aset Pemko Medan. “Kalau memang mau dipisahkan, buatkan berita acaranya. Lalu sertakan sebagai penyertaan modal Pemko Medan ke PD Pasar,” sebut Ambar. 

Sementara Sekda Kota Medan, Ir Wiriya Al Rahman, mengaku, pihaknya salah menetapkan perhitungan harga sewa pasar tersebut. Pemko Medan juga telah menyurati pihak PT Parbens, terkait hasil temuan BPK tersebut. “Kita akan revisi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pihak ketiga sudah disurati, tapi mereka membalas surat juga bahwa harga tersebut ditentukan Pemko Medan,” urai Wiriya. 

Ditambahkan, Pemko Medan terus berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak PT Parbens untuk melakukan revisi perjanjian. Namun bila tidak terealisasi, Pemko Medan akan menempuh upaya hukum. “Kalau tidak ada kesepakatan, bisa saja perjanjiannya batal. Tapi itupun kita lihat respon mereka berikutnya,” tandasnya. 

Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan, menerangkan, kunjungan Komisi C DPRD Medan ke BPK untuk mendalami perjanjian kerjasama antara Pemko Medan dan PT Parbens. Boydo menilai, ada yang tidak benar dalam perjanjian tersebut. “Kita ingin mengetahui bagaimana kerjasama ini. Dulu kita berusaha mengambil pasar dari Triloka, masa sekarang diserahkan lagi ke pihak ketiga,” herannya.

Temuan tersebut, kata Boydo, harus menjadi dasar Pemko Medan melakukan kajian ulang terhadap kerjasama dengan PT Parbens. Dia mendorong temuan tersebut untuk segera dituntaskan. “Kalau memang tidak ada kesepakatan baru antara kedua belah pihak, ya perjanjian dibatalkan. Karena keputusan ini sudah bersifat final dan mengikat. Ini harus di-clear-kan, supaya tidak ada lagi kerugian negara,” tambah Boydo. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

SBY Instruksikan Kader Demokrat Mundur dari Kantor BPN, Ada Apa?

Published

on

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menulis surat kepada sejumlah pengurus dan kader partai Demokrat usai Pemilu 2019.

Dalam surat tersebut, SBY menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan kader Demokrat yang berada di kantor Badan Pemengangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, untuk sementara waktu mengundurkan diri. 

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan membenarkan dan menyebut surat perintah tersebut diturunkan pada Kamis (18/4/2019) malam, yang ditujukan kepada Sekjen, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan dan Waketum Demokrat Syarief Hasan serta ditembuskan kepada Komandan Kogasma Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Surat tersebut berkaitan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019, yang dirasa SBY, sedang menunjukkan ketegangan dan bisa membahayakan politik dan keamanan NKRI.

Selain itu dalam suratnya, SBY ingin memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak ikut melibatkan diri dalam kegiatan inkonstitusional.

Presiden RI ke-6 itu pun mengimbau agar segera melapor kepadanya apabila terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan.Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, SBY menerima laporan bahwa ada yang hendak menggerakkan massa (people power). Oleh karenanya, SBY tidak ingin pengurus dan kadernya terlibat dalam gerakan itu.

“Pak SBY menerima laporan, ada upaya-upaya dari, entah siapa ya kita belum tau, katanya mau mengerahkan massa, mau people power dan segala macam. Amanat Pak SBY kepada kami menyatakan tidak boleh melibatkan diri di kegiatan-kegiatan tersebut,” kata Ferdinand Hutahaean kepada awak media di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Sebelumnya, SBY juga menurunkan surat terkait ketidaksetujuan metode kampanye akbar yang diusung paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga sewaktu di SUGBK, beberapa pekan lalu. Ia menilai, kampanye tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif.

Continue Reading

Ekonomi

Poktan Juma Perdeleng Diduga “Fiktifkan” Pembangunan Embung Didesa Kutarayat

Published

on

Geosiar – Tanahkaro – Pembangunan Embung didesa Kutarayat yang diketahui berdasarkan informasi seharusnya dibangun oleh Kelompok Tani (Poktan) Juma Perdeleng diduga Fiktif adanya, dan kini dipertanyakan serta dicari keberadaanya oleh Masyarakat Desa Kutarayat, kecamatan Naman Teran.

Informasi didapat Tim awak Media melalui keterangan dan penelusuran oleh masyarakat tentang Keberadaan Fisik Embung yang bersumber dari Dana Bantuan Sosial (Bansos) dibidang pertanian melalui Kelompok Tani Juma Perdeleng yang diketuai oleh Aris Sitepu tidak pernah diketahui titik keberadaanya.

Seperti penuturan Hartawan (48), kamis 18 april 2019 didesa kutarayat menyatakan “seingat saya beberapa tahun silam desa kutarayat mendapatkan bantuan untuk pembangunan dua Embung, satu Embung berada di Gedung yang dilaksanakan oleh kelompok Tani (Poktan) juma Kebun dan satunya lagi Embung yang seharusnya dikerjakan oleh Poktan Juma Perdeleng.

Lanjutnya Lagi, berdasarkan informasi antar warga Desa kutarayat, Embung yang dilaksanakan oleh Poktan Juma Kebun hingga kini masih berfungsi, namun Embung yang seharusnya dibangun dan dilaksanakan oleh Juma Perdeleng hingga kini tidak diketahui Keberadaanya, sehingga kami sangat berharap melalui pemberitaan ini nantinya dapat diketahui keberadaan Embung yang dibangun menghabiskan anggaran sekira Rp.60.000.000,00 juta tersebut, dan bila nantinya benar benar keberadaan Pembangunan Embung tidak diketemukan maka kami minta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dapat melakukan Proses Penyelidikan, ujar Hartawan.

Warga lainya turut menambahkan, Isu bantuan Embung itu sudah lama dipertanyakan dan sudah sering dibicarakan masyarakat desa kutarayat ini, baik di warung warung ataupun disaat musim perhujan, namun dikarenakan warga sempat mengungsi akibat erupsi gunung api sinabung sekira tahun 2015 silam masyarakat menjadi lebih cenderung memikirkan keselamatan masing masing sehingga bantuan Embung itu tidak dipertanyakan, ujar Sitepu.

Kami sangat berharap kejelasan dari keberadaan Embung bantuan Pemerintah itu, dan keberadaan Embung itu pastinya sangatlah bermanfaat bagi masyarakat bersama pemerintahan desa kutarayat ini, dan Embung tersebut juga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli desa dengan menjadikan Embung itu untuk penangkaran ikan yang hasilnya dapat dijual,pinta Sitepu, mengakhiri.

Tim media juga mengkonfirmasi Ketua Poktan Juma Perdeleng Aris Sitepu (18/4) sekira pukul 17.30 Wib Melalui nomor selulernya, Aris mengakui benar dirinya sebagai ketua Poktan Perjuma Deleng dan mengatakan ada menerima bantuan pembangunan Embung melalui dana Bansos ditahun 2011, dan saat ditanya tepatnya titik keberadaan Embung tersebut, Aris Sitepu hanya mengatakan Didesa Kutarayat, ujarnya singkat.

Selanjutnya Tim media mencoba menemui Kepala Desa kutarayat untuk mencari informasi terkait keberadaan Embung yang dimaksud dengan mendatangi kantor kepala desa kutarayat sekira pukul 18.00 Wib, dan informasi yang didapat dari warga yang kebetulan berada diluar kantor mengatakan bahwa Kades sedang berada dikantor camat terkait Pemilu./Eps

Continue Reading

Daerah

Dijamin Bupati Karo, PDAM Tirtamalem Tetap Tak Mampu Bayar Tunggakan Dan Gaji Karyawan

Published

on

Geosiar – Kabanjahe – Pasca diberhentikanya Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Malem Kabanjahe, Arvino Hamsyari ST tertanggal 27 Maret 2019, kini tunggakan pembayaran listrik yang menurut informasi sebelumnya telah dijamin oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana SH yang seyogianya akan dibayarkan pada tanggal 12 April 2019 ataupun sebelum Pemilu ternyata hingga saat ini belum juga mampu dibayarkan oleh pelaksana tugas (Plt) Direktur PDAM Tirtamalem Willem Prangin angin, kamis (18/4/2019).

Selain itu juga, ternyata puluhan karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Malem Kabupaten Karo belum menerima Upah ataupun gaji selama lima bulan terakhir bekerja dikarenakan PDAM Tirtamalem tidak memiliki saldo ataupun uang yang cukup untuk memenuhi pembayaran tunggakan Pembayaran Pasokan Listrik sekira Rp.400.000.000,00 juta lebih ditambah gaji puluhan karyawan selama lima bulan terakhir bekerja.

Saat awak media geosiar menyambangi kantor PDAM Tirtamalem di kota Kabanjahe dan mempertanyakan keberadaan Plt Direktur PDAM Tirtamalem Willem Prangin angin dan Keberadaan Pembantu Plt Tirtamalem Jonara Tarigan untuk dikonfirmasi secara langsung, namun sayang awak media hanya dapat menemui dua orang karyawan bersama Kasub keuangan PDAM Tirtamalem, Naksir Purba.

Saat dipertanyakan apakah pihak PDAM Tirtamalem sudah membayar tunggakan Pembayaran listrik dan tunggakan gaji karyawan, Naksir Purba mengaku dan menjelaskan bahwa Plt Direktur dan Pembantu Plt Direktur PDAM Tirtamalem sedang berada dikantor Bupati Karo dalam rangka membicarakan tunggakan pembayaran listrik beserta tunggakan pembayaran gaji karyawan bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Karo.

lanjutnya lagi, benar tunggakan listrik kurang lebih Rp.400 juta dan gaji puluhan karyawan hingga kini belumlah dapat dibayarkan, namun untuk pembayaran pemakain listrik selain tunggakan sudah dibayarkan, ujar Naksir sembari meninggalkan ruang kerjanya dikarenakan adanya keperluan terkait tugasnya.

Menurut penuturan Sumitro Sitepu, karyawan yang juga turut dimintai keterangan tentang belum dibayarkan puluhan gaji karyawan selama lima bulan terakhir juga mengakui kebenaranya dengan mengatakan ” benar gaji kami belum dibayar selama lima bulan bang.

Pernyataan Sumitro tersebut juga diamini karyawan lainya, Peron Purba
mengatakan “gimanalah gaji kami bisa dibayarkan, saldo pemasukan masih kosong direkening perusahaan, kami sebenarnya sangat berharap agar dapat segera menerima gaji yang tertunda untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, ujarnya bernada datar./Edy surbakti

Continue Reading

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com