Connect with us

Politik

DPRD Minta Walikota Medan Perbaikan Jalan dan Drainase di Harjosari II

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Hendra DS minta Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin segera memperbaiki Jl Stasiun Gg Keluarga serta drainase Gg Tower Kelurahan Harjosaari II Kec Medan Amplas. Kondisi jalan rusak parah dan saluran drainase tidak berfungsi menjadikan lingkungan banjir dan kumuh.

Seperti Jalan Stasiun Gang Keluarga, Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas kondisinya sangat memprihatinkan apalagi di musim hujan berlumpur dan becek. Sama halnya drainase di Gg Tower yang tidak berfungsi terkendala masalah pembebasan lahan.

Hal itu disampaikan Hendra kepada wartawan di gedung dewan, Senin (18/3/2019). Menurut Hendra, lokasi infrastruktur yang buruk itu sudah ditinjau dan warga berharap ada perbaikan.

Disampaikan Hendra DS yang juga anggota Komisi D DPRD itu, kondisi jalan dan drainase tersebut sudah 15 tahun dirasakan warga. Warga terus kesulitan akses jalan dan rumah kerap kebanjiran.

Ditambahkan Hendra, pembangunan infrastruktur didaerah itu sangat buruk dan tampak kumuh. Pembangunan disana jauh ketinggalan dan terkesan dianaktirikan.

“Kita harapkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar proaktif memperhatikan keluhan warga di perbatasan, agar mereka tidak tertinggal di daerah lain yang berada di inti kota. Pembangunan infrastruktur ini sangat diperlukan masyarakat perbatasan.

Apalagi Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas berbatasan langsung dengan Kabupaten Deliserdang,” ujar legislator yang kembali mencalonkan diri di daerah pemilihan IV meliputi 4 Kecamatan diantaranya, Medan Amplas, Medan Area, Medan Denai dan Medan Kota. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Moeldoko Klaim Ada Jaringan Teroris Susupi Aksi Putusan Sengketa Pilpres Besok

Published

on

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019). (Foto: KOMPAS)

Geosiar.com, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim sudah mengetahui keterlibatan jaringan teroris yang akan menyusup ke dalam aksi unjuk rasa saat sidang pembacaan hasil putusan sengketa Pilpres 2019 yang akan diselenggarakan besok, Kamis 27 Juni 2019.

“Ada jaringan teroris yang ikut main nanti, kami sudah tahu itu, sudah kami petakan,” tutur Moeldoko kepada awak media di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Namun, Moeldoko masih enggan untuk merinci secara detail terkait asal jaringan teroris tersebut. Atas temuan itu, Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan strategi antisipasi yakni dengan menyiagakan pasukan gabungan TNI dan Polri untuk pengamanan di sekitar MK.

“Kita telah menyiapkan personel TNI-Polri sebanyak 40 ribu orang untuk mengamankan sidang putusan sengketa di MK. Adapun diperkirakan jumlah massa yang akan ikut aksi di depan MK mencapai 2.500 hingga 3.000 orang,” sambungnya.

Jumlah personel gabungan itu, menurut Moeldoko, sudah cukup memadai proses pengamanan dalam rencana aksi yang digelar besok. Dia pun mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir mengenai adanya aksi tersebut.

“Kekuatan ini sementara cukup memadai, masyarakat tidak usah khawatir, pasti bisa diselesaikan dengan baik,” pungkasnya.

Moeldoko memastikan apabila sepanjang aksi massa melakukan unjuk rasa secara wajar, maka penegak hukum dan pemerintah akan memberikan ruang untuk melakukan kegiatan tersebut. Namun, jika ada pelaku aksi yang dinilai menimbulkan kerusuhan maka pemerintah beserta penegak hukum tak segan akan menindak tegas.

Continue Reading

Politik

Peneliti LIPI Sindir Aksi ‘Halal Bi Halal’ PA 212: Masa Di Jalan Umum

Published

on

Massa Halal Bi Halal Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 saat memadati kawasan Patung Kuda Jalan Merdeka Barat, Rabu (26/6/2019). (Foto: TEMPO)

Geosiar.com, Jakarta – Seorang peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bidang perkembangan politik lokal, Hermawan Sulistyo, menyindir aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah massa dari berbagai organisasi keagamaan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Rabu (26/6/2019).

Hermawan menyebut aksi tersebut tak layak disebut sebagai ‘Halal Bi Halal’ karena sama sekali tidak ada momen saling memaafkan satu sama lain, seperti makna asli dari konsep Halal Bi Halal. Selain itu, dia menilai Halal Bi Halal tak pantas dilakukan di jalanan.

“Pertama, halal bi halal itu untuk silaturahim saling maaf memaafkan di tempat yang tenang. Di MK itu sedang sibuk pengambilan keputusan. Sedang ada masalah sengketa hasil Pilpres. Yang kedua lokasinya di jalanan, jalan umum. Masa halal bi halal nya di jalan raya, itu bukan halal bi halal,” tutur Hermawan kepada awak media, Rabu (26/6/2019).

Selain itu, Hermawan menyinggung soal aksi 21-22 Mei yang berujung rusuh seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi pihak-pihak terkait yang hendak mengerahkan massa. Sebab, ia mengkhawatirkan jika ada pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kembali aksi massa itu untuk tujuan pribadi.

“Yang mau halal bi halal, apa tidak takut terjadi seperti kemarin lagi (jatuh korban)? Masa halal bi halal di tengah jalan, halal bi halal itu silaturahmi di tempat yang lagi tak ada konflik politik,” jelasnya.

Lantas, dia pun menyarankan agar polisi di setiap wilayah melakukan upaya pencegahan dengan cara menghentikan mobilisasi warga dari luar Jakarta yang hendak ikut dalam kegiatan di sekitar MK.

“Untuk antisipasinya, polisi harus tahu sumber massanya itu dari mana, kalau misalnya dari Banten ya polisi Banten-lah yang bertindak mengupayakan preventifnya. Jangan setelah ada penembakan, baru sibuk semua,” sarannya.

Seperti diketahui, aksi ini disiasati oleh anggota Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), GNPF dan beberapa organisasi lainnya. Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk mengawal sidang putusan sengketa pilpres atau PHPU di Mahkamah Konstitusi. Novel pun berdalih pada kesempatan itu juga akan dilakukan kegiatan halalbihalal.

Continue Reading

Politik

KPK Bakal Periksa Bupati Minahasa Selatan Soal Bowo Sidik

Published

on

Bupati Minahasa Selatan, Christiany Euginia Paruntu

Geosiar.com, Minahasa – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa Bupati Minahasa Selatan, Christiany Euginia Paruntu mengenai kasus dugaan suap Bowo Sidik Pangarso. Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk perantara suap Bowo, Indung.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND (Indung),” ungkap juru bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (18/6/2019) lalu.

Indung yang disebut Febri adalah pegawai PT Inersia yang menjadi perantara suap kepada Bowo Sidik. Dirinya ditangkap ketika menerima uang dari bagian Marketing PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti di kawasan Kuningan pada akhir Maret lalu. Uang tersebut diduga akan diberikan kepada Bowo untuk membantu PT HKT memperoleh kontrak kerja sama pengangkutan Pupuk.

Bowo diduga menerima uang sebanyak Rp 2,5 miliar dalam beberapa tahap dari Asty. Tak hanya menerima suap, KPK menyangka Bowo juga menerima gratifikasi senilai Rp 6,5 miliar. Duit gratifikasi itu disita dari kantor Inersia. Duit itu disita dalam amplop yang diduga akan dibagikan Bowo untuk serangan fajar dalam pemilu 2019.

Febri mengungkapkan bahwa Christiany diperiksa untuk menelusuri asal-usul duit gratifikasi kepada Bowo ini. KPK sebelumnya sempat memeriksa bawahan Christiany, yakni Kepala Dinas Perdagangan Minahasa Selatan, Adrian Sumuweng. Adrian dicecar soal duit yang diterima Bowo.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com