Connect with us

Politik

DPRD Asal Dapil V Tuntut Percepatan Pembangunan Medan Utara

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan asal daerah (dapil) V kawasan Medan Utara tuntut keseriusan Pemko Medan untuk pembenahan pembangunan wilayah tersebut. Dewan menuntut janji Pemko Medan untuk merealisasikan peningkatan penataan pembangunan disana.

“Hingga saat ini persoalan infrakstuktur dikawasan Medan Utara belum tuntas dilakukan oleh Pemko Medan. Ini harus menjadi perhatian serius karena selama empat tahun konsep percepatan pembangunan Medan Utara yang pernah dijanjikan belum terealisasi ,” ujar anggota DPRD Kota Medan, Jangga Siregar SH saat menyampaikan laporan hasil reses I 2019 DPRD Medan untuk Daerah pemilihan (Dapem) V di ruang paripurna, Senin (18/3/2019).

Paripurna ini dipimpin ,Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Nanda Ramli dan dihadiri anggota dewan lainnya. Turut hadir Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution dan seluruh OPD Pemko Medan dan Camat.

Disebutkan Jangga, salah satunya bentuk persoalan yang tidak direspon Pemko Meran seperti kondisi pajak inpres Belawan yang sampai sekarang belum terwujud pembangunannya.

Tidak hanya itu sebut Jangga, pembangunan jembatan Titi dua Sicanang yang bermasalah, pergudangan yang tidak punya izin hingga maraknya truk yang tidak memenuhi standar lalu lalang tanpa pengawasan memasuki kawasan Medan Utara.

Atas dasar itu,kata Jangga pihaknya mendesak kepada Pemko Medan agar serius melakukan percepatan pembangunan di Medan Utara.

Politisi Partai Hanura yang mewakili rekanya dari Daerah Pemilihan (Dapem) V yang meliputi Kecamatan Medan Belawan, Marelan, Labuhan dan Medan Deli juga meminta atensi pihak kepolisian memberantas praktik perjudian yang kian mewabah di Medan Utara.

“Banyak lokasi perjudian di Medan Utara, khususnya di Marelan dan Belawan  yang sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Kami minta agar pihak kepolisian segera memberantas praktik perjudian di Medan Utara,”katanya.

Selain itu, didalam laporan reses diruang paripurna tersebut disampaikan persoalan masalah air bersih dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di pesisir khususnya wilayah Belawan dan Labuhan .

” Perlu juga kami sampaikan persoalan pendidikan karena diwilayahnya pesisir baik wilayah Belawan dan Labuhan kiranya Pemko Medan memberikan perhatian secara serius karena pendidikan sangat sejalan dengan kesejahteraan dan peradaban sebuah kota ,” ucap Jangga.

Dari sisi admistrasi kependudukan agar bisa menuntaskan persoalan tersebut karena masih ada yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Kependudukan (KTP).

“Pengurusan Kartu Keluarga, KTP dan identitas lainnya masih menjadi permasalahan ini kiranya bisa dituntaskan oleh Disdukcapil Kota Medan. Kami dewan di Dapil V berharap agar kegiatan reses ini tidak hanya sebagai seremonial belaka. Tapi hasil reses ini ditindaklanjuti oleh Pemko Medan, karena ini merupakan aspirasi masyarakat Kota Medan,”ujar Jangga yang mewakili rekan satu dapilnya, yakni; HT Bahrumsyah, Muhammad Nasir, Mulia Asri Rambe SE, Tengku Eswin ST, Hj Umi Kalsum SH, Drs M Yusuf, Drs Hendrik Halomoan Sitompul, Ibnu Ubayd Dilla SE, Surianto dan Beston Sinaga SH MH. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Moeldoko Klaim Ada Jaringan Teroris Susupi Aksi Putusan Sengketa Pilpres Besok

Published

on

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019). (Foto: KOMPAS)

Geosiar.com, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim sudah mengetahui keterlibatan jaringan teroris yang akan menyusup ke dalam aksi unjuk rasa saat sidang pembacaan hasil putusan sengketa Pilpres 2019 yang akan diselenggarakan besok, Kamis 27 Juni 2019.

“Ada jaringan teroris yang ikut main nanti, kami sudah tahu itu, sudah kami petakan,” tutur Moeldoko kepada awak media di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Namun, Moeldoko masih enggan untuk merinci secara detail terkait asal jaringan teroris tersebut. Atas temuan itu, Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan strategi antisipasi yakni dengan menyiagakan pasukan gabungan TNI dan Polri untuk pengamanan di sekitar MK.

“Kita telah menyiapkan personel TNI-Polri sebanyak 40 ribu orang untuk mengamankan sidang putusan sengketa di MK. Adapun diperkirakan jumlah massa yang akan ikut aksi di depan MK mencapai 2.500 hingga 3.000 orang,” sambungnya.

Jumlah personel gabungan itu, menurut Moeldoko, sudah cukup memadai proses pengamanan dalam rencana aksi yang digelar besok. Dia pun mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir mengenai adanya aksi tersebut.

“Kekuatan ini sementara cukup memadai, masyarakat tidak usah khawatir, pasti bisa diselesaikan dengan baik,” pungkasnya.

Moeldoko memastikan apabila sepanjang aksi massa melakukan unjuk rasa secara wajar, maka penegak hukum dan pemerintah akan memberikan ruang untuk melakukan kegiatan tersebut. Namun, jika ada pelaku aksi yang dinilai menimbulkan kerusuhan maka pemerintah beserta penegak hukum tak segan akan menindak tegas.

Continue Reading

Politik

Peneliti LIPI Sindir Aksi ‘Halal Bi Halal’ PA 212: Masa Di Jalan Umum

Published

on

Massa Halal Bi Halal Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 saat memadati kawasan Patung Kuda Jalan Merdeka Barat, Rabu (26/6/2019). (Foto: TEMPO)

Geosiar.com, Jakarta – Seorang peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bidang perkembangan politik lokal, Hermawan Sulistyo, menyindir aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah massa dari berbagai organisasi keagamaan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Rabu (26/6/2019).

Hermawan menyebut aksi tersebut tak layak disebut sebagai ‘Halal Bi Halal’ karena sama sekali tidak ada momen saling memaafkan satu sama lain, seperti makna asli dari konsep Halal Bi Halal. Selain itu, dia menilai Halal Bi Halal tak pantas dilakukan di jalanan.

“Pertama, halal bi halal itu untuk silaturahim saling maaf memaafkan di tempat yang tenang. Di MK itu sedang sibuk pengambilan keputusan. Sedang ada masalah sengketa hasil Pilpres. Yang kedua lokasinya di jalanan, jalan umum. Masa halal bi halal nya di jalan raya, itu bukan halal bi halal,” tutur Hermawan kepada awak media, Rabu (26/6/2019).

Selain itu, Hermawan menyinggung soal aksi 21-22 Mei yang berujung rusuh seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi pihak-pihak terkait yang hendak mengerahkan massa. Sebab, ia mengkhawatirkan jika ada pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kembali aksi massa itu untuk tujuan pribadi.

“Yang mau halal bi halal, apa tidak takut terjadi seperti kemarin lagi (jatuh korban)? Masa halal bi halal di tengah jalan, halal bi halal itu silaturahmi di tempat yang lagi tak ada konflik politik,” jelasnya.

Lantas, dia pun menyarankan agar polisi di setiap wilayah melakukan upaya pencegahan dengan cara menghentikan mobilisasi warga dari luar Jakarta yang hendak ikut dalam kegiatan di sekitar MK.

“Untuk antisipasinya, polisi harus tahu sumber massanya itu dari mana, kalau misalnya dari Banten ya polisi Banten-lah yang bertindak mengupayakan preventifnya. Jangan setelah ada penembakan, baru sibuk semua,” sarannya.

Seperti diketahui, aksi ini disiasati oleh anggota Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), GNPF dan beberapa organisasi lainnya. Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk mengawal sidang putusan sengketa pilpres atau PHPU di Mahkamah Konstitusi. Novel pun berdalih pada kesempatan itu juga akan dilakukan kegiatan halalbihalal.

Continue Reading

Politik

KPK Bakal Periksa Bupati Minahasa Selatan Soal Bowo Sidik

Published

on

Bupati Minahasa Selatan, Christiany Euginia Paruntu

Geosiar.com, Minahasa – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa Bupati Minahasa Selatan, Christiany Euginia Paruntu mengenai kasus dugaan suap Bowo Sidik Pangarso. Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk perantara suap Bowo, Indung.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND (Indung),” ungkap juru bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (18/6/2019) lalu.

Indung yang disebut Febri adalah pegawai PT Inersia yang menjadi perantara suap kepada Bowo Sidik. Dirinya ditangkap ketika menerima uang dari bagian Marketing PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti di kawasan Kuningan pada akhir Maret lalu. Uang tersebut diduga akan diberikan kepada Bowo untuk membantu PT HKT memperoleh kontrak kerja sama pengangkutan Pupuk.

Bowo diduga menerima uang sebanyak Rp 2,5 miliar dalam beberapa tahap dari Asty. Tak hanya menerima suap, KPK menyangka Bowo juga menerima gratifikasi senilai Rp 6,5 miliar. Duit gratifikasi itu disita dari kantor Inersia. Duit itu disita dalam amplop yang diduga akan dibagikan Bowo untuk serangan fajar dalam pemilu 2019.

Febri mengungkapkan bahwa Christiany diperiksa untuk menelusuri asal-usul duit gratifikasi kepada Bowo ini. KPK sebelumnya sempat memeriksa bawahan Christiany, yakni Kepala Dinas Perdagangan Minahasa Selatan, Adrian Sumuweng. Adrian dicecar soal duit yang diterima Bowo.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com