Connect with us

Politik

DPRD Asal Dapil V Tuntut Percepatan Pembangunan Medan Utara

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan asal daerah (dapil) V kawasan Medan Utara tuntut keseriusan Pemko Medan untuk pembenahan pembangunan wilayah tersebut. Dewan menuntut janji Pemko Medan untuk merealisasikan peningkatan penataan pembangunan disana.

“Hingga saat ini persoalan infrakstuktur dikawasan Medan Utara belum tuntas dilakukan oleh Pemko Medan. Ini harus menjadi perhatian serius karena selama empat tahun konsep percepatan pembangunan Medan Utara yang pernah dijanjikan belum terealisasi ,” ujar anggota DPRD Kota Medan, Jangga Siregar SH saat menyampaikan laporan hasil reses I 2019 DPRD Medan untuk Daerah pemilihan (Dapem) V di ruang paripurna, Senin (18/3/2019).

Paripurna ini dipimpin ,Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Nanda Ramli dan dihadiri anggota dewan lainnya. Turut hadir Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution dan seluruh OPD Pemko Medan dan Camat.

Disebutkan Jangga, salah satunya bentuk persoalan yang tidak direspon Pemko Meran seperti kondisi pajak inpres Belawan yang sampai sekarang belum terwujud pembangunannya.

Tidak hanya itu sebut Jangga, pembangunan jembatan Titi dua Sicanang yang bermasalah, pergudangan yang tidak punya izin hingga maraknya truk yang tidak memenuhi standar lalu lalang tanpa pengawasan memasuki kawasan Medan Utara.

Atas dasar itu,kata Jangga pihaknya mendesak kepada Pemko Medan agar serius melakukan percepatan pembangunan di Medan Utara.

Politisi Partai Hanura yang mewakili rekanya dari Daerah Pemilihan (Dapem) V yang meliputi Kecamatan Medan Belawan, Marelan, Labuhan dan Medan Deli juga meminta atensi pihak kepolisian memberantas praktik perjudian yang kian mewabah di Medan Utara.

“Banyak lokasi perjudian di Medan Utara, khususnya di Marelan dan Belawan  yang sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Kami minta agar pihak kepolisian segera memberantas praktik perjudian di Medan Utara,”katanya.

Selain itu, didalam laporan reses diruang paripurna tersebut disampaikan persoalan masalah air bersih dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di pesisir khususnya wilayah Belawan dan Labuhan .

” Perlu juga kami sampaikan persoalan pendidikan karena diwilayahnya pesisir baik wilayah Belawan dan Labuhan kiranya Pemko Medan memberikan perhatian secara serius karena pendidikan sangat sejalan dengan kesejahteraan dan peradaban sebuah kota ,” ucap Jangga.

Dari sisi admistrasi kependudukan agar bisa menuntaskan persoalan tersebut karena masih ada yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Kependudukan (KTP).

“Pengurusan Kartu Keluarga, KTP dan identitas lainnya masih menjadi permasalahan ini kiranya bisa dituntaskan oleh Disdukcapil Kota Medan. Kami dewan di Dapil V berharap agar kegiatan reses ini tidak hanya sebagai seremonial belaka. Tapi hasil reses ini ditindaklanjuti oleh Pemko Medan, karena ini merupakan aspirasi masyarakat Kota Medan,”ujar Jangga yang mewakili rekan satu dapilnya, yakni; HT Bahrumsyah, Muhammad Nasir, Mulia Asri Rambe SE, Tengku Eswin ST, Hj Umi Kalsum SH, Drs M Yusuf, Drs Hendrik Halomoan Sitompul, Ibnu Ubayd Dilla SE, Surianto dan Beston Sinaga SH MH. (lamru)