Connect with us

Politik

Iswanda Ramli Minta Pemko Medan Optimalkan Penerapan Perda KIBBLA

Published

on

Medan, Geosiar.com – Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA) dinilai belum optimal. Bagaimana tidak, masih banyak masyarakat tidak mengetahui adanya regulasi tersebut. Padahal, aturan itu sudah perda ini disahkan sejak Juli 2009.

“Masih belum sepenuhnya dipahami dan dirasakan warga Kota Medan, terutama terkait perlindungan ibu hamil dan bayi baru lahir. Artinya, belum optimal diterapkan,” ungkap Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli saat sosialisasi V Tahun 2019 Perda Kota Medan No 6/2009 tentang KIBBLA di kawasan Jalan Melinjo 5/Eka Rasmi, Gedung Johor, Medan Johor, Minggu (17/3/2019).

Dikatakannya, tujuan dibentuknya perda salah satunya adalah terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan bayi serta anak balita. Dengan kata lain, hadirnya peraturan tersebut menjadi bukti keberpihakan dan kepedulian legislatif bersama pemerintah akan kesehatan generasi penerus.

“Adanya perda ini sebagai bentuk keseriusan legislatif dan pemerintah untuk melindungi para generasi muda penerus bangsa. Sebab, di dalamnya diatur dengan jelas apa yang menjadi hak setiap ibu di Kota Medan. Seperti tercantum di pasal 4 yang mengatur sejumlah hak yang bisa diterima oleh setiap ibu hamil diantaranya, mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan hingga persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan bersih,” tutur anggota dewan yang akrab dipanggil Nanda ini.

Selain itu, sambung Nanda, diatur juga hak setiap ibu mendapat pelayanan kesehatan masa nifas, penanganan kesulitan persalinan, kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu, menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki sertifikasi.

Kemudian, mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori bagi ibu yang memberikan ASI eksklusif dan ASI sampai anak berusia dua tahun terutama bagi ibu dari keluarga miskin. Tidak hanya itu, pada pasal 5 dan pasal 6 diatur dengan jelas setiap anak baru lahir berhak mendapatkan sejumlah pelayanan kesehatan seperti imunisasi dasar ASI dan lainnya termasuk kondisi lingkungan.

“Dalam Perda ini juga, diatur dengan tegas soal kewajiban penyedia jasa pelayanan medis, kewajiban masyarakat dan pemerintah. Artinya, perda yang berisi 11 BAB dan 42 Pasal ini memuat aturan tegas soal perlindungan untuk ibu hamil, bayi baru lahir, bayi dan Balita serta pengaturan soal penyedia jasa pelayanan medis. Pihak rumah sakit di Medan harus mengutamakan memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam kondisi darurat, tanpa menanyakan status ekonomi dan meminta jaminan uang muka,” papar Nanda.

Diutarakan Nanda, Pemko Medan melalui Perda Nomor 6/2009 tersebut telah menjamin kebutuhan mereka selama mendapat perawatan pertama. Ibu hamil dan tidak mampu, wajib dilayani apabila akan melahirkan. “Pemko Medan telah mengalokasikan 30 persen dari total anggaran APBD umtuk kesehatan yakni Rp1,7 triliun guna penanganan masalah KIBBLA. Untuk rumah sakit swasta, akan mendapat penggantian biaya dari pemerintah daerah (pemda) jika keluarga tersebut dinyatakan tidak mampu,” tegasnya.

Dengan terbitnya perda tersebut, lanjut Nanda, seluruh rumah sakit baik pemerintah atau swasta agar melayani pasien KIBBLA sesuai dengan standar pelayanan. Para penyedia jasa pelayanan kesehatan juga memiliki kewajiban melaporkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita ke dinas kesehatan.

“Selain soal hak dan kewajiban, diatur juga soal sanski yang akan dilakukan pemerintah terhadap penyedia jasa pelayanan medis yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi administratif atau teguran hingga pencabutan izin, Pemko Medan selaku penyelenggara pelayanan KIBBLA dapat memberikan sanksi peringatan. Bahkan, mencabut izin praktik fasilitas kesehatan sesuai dengan pasal 11,” jabarnya.

Nanda menambahkan, diharapkan penerapan perda ini dapat maksimal dilaksanakan sebagai upaya melindungi generasi di Kota Medan. Oleh karenanya, melalui kegiatan sosialisasi perda dapat menjadi media yang dapat memberitahukan kepada masyarakat tentang perlindungan kesehatan ibu dan bayinya. (rel)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Warga Medan Diingatkan Tidak Merokok Sembarangan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Warga Medan diingatkan untuk tidak lagi merokok ditempat umum sembarangan. DPRD dsn Pemerintah Kota Medan telah menghasilkan Paraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Produk hukum itu untuk menjamin kesehatan seluruh masyarakat.

“Merokok, bukan hanya merugikan bagi perokok sendiri, tetapi juga masyarakat di sekitarnya atau sering disebut dengan perokok pasif,” sebut Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli ketika menggelar sosialisasi ke IX Perda No. 3 tahun 2014 tentang KTR di Jalan Garuda Gang Langgar, Kecamatan Sunggal, Minggu (12/5/ 2019).

Didalam Perda, kata Nanda telah diatur tempat-tempat yang dilarang merokok, yakni tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja serta tempat umum. “Tujuannya adalah untuk memastikan merokok tidak di sembarangan tempat,” ujarnya.

Tempat anak bermain, sebut Ketua PDK Kosgoro 1957 Medan ini, meliputi kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, tempat hiburan anak dan tempat anak bermain lainnya.

Tempat ibadah, sambung Nanda, meliputi masjid/musholla, gereja, pura, vihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya serta angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.

“Jadi, semua itu termasuk area KTR. Di area itu dilarang merokok dan kalau merokok di area itu akan dikenakan sanki pidana berupa kurungan badan ataupun denda seperti yang disebutkan diatas,” sebutnya.

Didalam Perda, tambahnya, jelas dinyatakan bahwa setiap orang yang merokok di tempat area yang dinyatakan sebagai KTR di Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 41 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Selain itu, lanjutnya, setiap orang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di area yang dinyatakan KTR diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah). “Artinya, promosi juga tidak boleh sembarangan,” katanya.

Sedangkan bagi setiap pengelola/penyelenggara, pimpinan atau penanggungjawab KTR tidak melaksanakan pengawasan internal, membiarkan orang lain merokok dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan KTR, katanya, diancam kurungan paling lama 15 hari atau denda pidana paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Area atau tempat yang dinyatakan KTR sesuai Pasal 7, sebutnya, adalah fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan dan laboratorium. Tempat proses belajar mengajar, meliputi sekolah perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, tempat kursus serta tempat proses belajar mengajar lainnya.

“Jadi, out put yang didapat dari penerapan Perda ini adalah bahwa DPRD bersama Pemko Medan konsern terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu juga, sarana pelayan umum terhindar dari kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan,” ungkapnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

Puluhan Pendukung Prabowo-Sandi Unjuk Rasa di Depan Kantor KPU Jember

Published

on

Pendukung Prabowo-Sandi Berdemo di Depan Kantor KPU Jember (Detik.com)

Geosiar.com, Jember – Puluhan pendukung capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan aksi demo di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (20/5/2019) siang ini.

Kumpulan pendukung Prabowo ini mengklaim KPU melakukan kecurangan.

“Rakyat berhak bertanya apa yang terjadi? Kita semua cinta Indonesia. Kita tidak ingin dipecah-pecah dengan kebijakan tak adil,” ujar koordinator aksi, Syafa.

Para pendukung Prabowo juga mengaku prihatin dengan meninggalnya 628 orang yang bertugas selama proses pemungutan suara.

Pendukung Prabowo mendesak agar dibentuk tim pencari fakta terkait kematian 628 orang petugas KPPS tersebut.

“Ini nyawa manusia. Itu yang ingin kita ketuk hari ini. Kita ingin ketuk KPU,” imbuh Syafa.

Syafa menolak sebutan makar terhadap gerakan mereka. “Aksi seperti ini dilindungi undang-undang,” katanya.

Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo memantau langsung aksi unjuk rasa tersebut. Aksi massa itupun berjalan dengan dijaga ratusan orang polisi.

Continue Reading

Politik

Pemko Medan Diminta Bangun Rumah Singgah bagi ODHA

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemerintah Kota (Pemko) Medan didorong supaya segera membangun Rumah Singgah khusus bagi Orang Dengan Penderita HIV/AIDS (ODHA). Terkait penganggaranya, DPRD Medan siap untuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Rumah Singgah tersebut.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II Irsal saat menerima kunjungan Yayasan Medan Plus di ruang transit Sekretariat Gedung DPRD Medan, Senin, (20/5/ 2019).

Dikatakan, keberadaan rumah singgah ini sangat banyak manfaatnya, diantaranya untuk membina para penderita ODHA. Tetapi kembali lagi kepada niat dan keseriusan Pemko itu sendiri dalam mengatasi persoalan ini.

“Pada prinsipnya, saya di sisa masa jabatan saya akan berupaya mendorong Pemko Medan melalui Dinsos Medan untuk segera membangun rumah singgah khusus bagi ODHA yang ada di daerah ini, ” katanya dihadapan rombongan yang dipimpin oleh Direktur Yayasan Medan Plus, Erwin.

Menurutnya, peningkatan kasus HIV/AIDS di Medan khususnya perlu mendapatkan perhatian khusus terutama Pemko Medan.

Apalagi,sambungnya, di Medan juga telah memiliki Perda tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Hanya saja memang, belum berjalan maksimal karena belum adanya Perwal-nya.

Untuk itu, Irsal kembali menegaskan pihaknya akan segera memanggil Dinsos Medan guna membahas terkait rencana usulan pembangunan Rumah Singgah bagi ODHA tersebut.

“Medan sudah darurat HIV/AIDS seharusnya ada langkah nyata dari Pemko Medan salah satunya yaitu dengan membuat Rumah Singgah bagi ODHA, ” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Yayasan Medan Plus, Erwin menyebutkan bahwa kedatangan pihaknya bertemu dengan anggota Komisi II,Irsal Fikri guna meminta dukungan dari DPRD Medan terkait upaya penanggulangan HIV/AIDS di Medan.

Dikatakan Erwin, bahwa penanggulangan HIV/AIDS di Medan perlu mendapatkan perhatian dari semua stakeholder.

Peran pemerintah, NGO maupun swasta sangat diperlukan dalam program penanggulangan HIV/AIDS di Sumut khususnya di Medan.

“Dimana hingga 2018, Yayasan Medan Plus telah mendampingi ODHA sebanyak 5.114 orang, ” jelasnya.

Turut serta dalam kunjungan itu, Samara Yudha (Jaringan Indonesia Positif), Priasih (Program Manager Medan Plus, Wahyudi (ACS dari IAC), Katarina Gea (IPPI) serta Sawfani (Medan Plus).(lamru)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com