Connect with us

Nasional

Romahurmuziy Minta Maaf ke TKN dan Masyarakat Indonesia

Published

on

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan bahwa dirinya merasa dijebak mengenai kasus dugaan korupsi yang sedang menimpanya.

Romy yang merupakan anggota DPR dari Fraksi PPP ini diduga menerima suap untuk membantu dalam seleksi jabatan di Kementerian Agama.

Kini Romy sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK, Sabtu (16/3/2019).

Walaupun mengaku merasa dijebak, Romy meminta maaf kepada kepada TKN Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan masyarakat Indonesia.

“Saya mohon maaf atas kejadian menghebohkan yang tidak diinginkan ini. Inilah risiko pribadi saya sebagai pemimpin yang tidak diinginkan ini,” tulis Romy lewat surat yang diserahkan kepada wartawan saat keluar dari gedung KPK.

Romy mengaku akan mengambil langkah terukur dan konstitusional untuk menghadapi kasusnya. Namun, ia meminta agar asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Dalam surat tersebut, Romy mengaku dijebak dengan sebuah tindakan yang tidak pernah dirinya duga atau pikirkan.

Romy menjabat sebagai Dewan Penasihat di TKP Paslon nomor urut 01. Selama ini, ia aktif mengampanyekan pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Romy diduga sebagai penerima suap dari HRS, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, dan MFQ, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sebelumnya dia terjaring operasi tangkap tangan bersama lima orang lain, yakni HRS, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur; MFQ, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik; ANY, asisten RMY; AHB, calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP; dan S, sopir MFQ dan AHB.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang tunai Rp 156.758.000. Melalui pemeriksaan, KPK menetapkan Romy, HRS, dan MFQ sebagai tersangka.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Ajak Kepung KPU 22 Mei, Eks Danjen Kopassus Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Published

on

Humisar Sahala melaporkan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI (Purn) Soenarko. (Foto: CNN Indonesia)

Geosiar.com, Jakarta – Seorang pengacara bernama Humisar Sahala melaporkan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI (Purn) Purnawirawan Soenarko ke Bareskrim Polri atas dugaan provokasi dan tindakan adu domba pada Senin (20/5/2019).

Dalam laporannya, Humisar menyebut, pernyataan-pernyataan yang diserukan Soenarko dapat menimbulkan keresahan publik. Pasalnya, Soenarko menyerukan agar masyarakat mengepung KPU dan Istana pada 22 Mei dalam menyikapi hasil Pemilu 2019. Seruan Soenarko itu terekam dengan format video dan tersebar luas di media sosial.

“Pernyataan yang membuat keresahan adalah memerintahkan mengepung KPU dan Istana,” tutur Humisar di gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

Sebagai rakyat biasa, kata Humisar, dia merasa resah dan tidak nyaman dengan seruan dan hasutan Soenarko tersebut.

“Saya di sini menjadi pelapor karena sebagai rakyat, saya merasa resah dan tidak nyaman dengan ajakan-ajakan dan hasutan-hasutan ini,” ujarnya.

Selain itu, pernyataan yang lebih meresahkan Humisar adalah saat Soenarko dinilai sedang mengadu domba antara Polri dan TNI.

“Dan kemudian menyatakan seakan-akan polisi akan bertindak keras, tentara tidak, dan provokasi tentara pangkat tinggi sudah bisa dibeli, yang di bawah tetap membela rakyat. Itu menurut saya pernyataan yang mengadu domba dan menimbulkan gejolak di masyarakat,” tuturnya.

Oleh karena itu, demi memperkuat laporannya, Humisar menyertakan bukti berupa rekaman video dalam sebuah Flashdisk dan print out berita.

Humisar melaporkan Soenarko tentang Keamanan Negara atau Makar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 110 Juncto Pasal 108 Ayat 1, Kejahatan terhadap ketertiban umum UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 163 bis Jo Pasal 146.

Laporan tersebut bernomor registrasi LP/B/0489/V/2019/BARESKRIM tertanggal 20 Mei 2019.

Surat laporan (Foto: Suara.com)

Continue Reading

Nasional

Ditangkap Polisi, Jubir BPN: Enggak Adil

Published

on

Juru bicara BPN, Lieus Sungkharisma saat digiring ke Polda Metro Jaya, Senin (20/5/2019). (Foto: Jawapos)

Geosiar.com, Jakarta – Pihak Kepolisian Polda Metro Jaya menangkap Juru bicara BPN, Lieus Sungkharisma atas kasus dugaan penyebaran berita bohong (hoax) dan makar.

Lieus ditangkap pada sebuah apartemen di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019) pukul 06.40 WIB. Kini, Lieus telah tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.10 WIB.

Sesampainya di Mapolda, tangan Lieus tampak diborgol oleh petugas. Pada media, Lieus mengungkapkan kekecewaan terhadap aparat kepolisian atas penangkapan terhadap dirinya.

“Saya langsung ditarik, diangkat, kayak ogoh-ogoh. Enggak adil, lah,” ucap Lieus di Mapolda Metro Jaya, Senin (20/5/2019).

Selain itu, Lieus mengatakan tak akan menjawab pertanyaan apapun yang diajukan penyidik.

“Pokoknya saya udah bilang polisi saya enggak akan jawab satu patah katapun, dia mau tulis apapun mana ada takutnya kita, kita berjuang untuk kedaulatan rakyat,” imbuh Lieus.

Penangkapan atas Lieus Sungkharisma dilakukan karena sebelumnya dia tidak memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes pada Selasa (13/5/2019). Saat itu, kasusnya belum dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Sebagai informasi, Lieus Sungkharisma dilaporkan oleh Eman Soleman atas dugaan penyebaran berita bohong (hoax) dan makar ke Bareskrim Polri pada 7 Mei 2019 dengan nomor laporan LP/B/0441/B/2019/Bareskrim.

Continue Reading

Nasional

Digugat Sofyan Basir, KPK Minta PN Jaksel Tunda Praperadilan

Published

on

Direktur Utama PT PLN (Persero) nonaktif, Sofyan Basir terkait kasus suap engadaan proyek PLTU Riau-1. (Foto: Kompas)

Geosiar.com, Jakarta – Tersangka kasus suap pengadaan proyek PLTU Riau-1, Sofyan Basir menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (20/5/2019).

Dalam gugatanya, Sofyan berniat untuk melawan KPK terkait penetapan status tersangka yang diterimanya. Gugatan itu didaftarkan Sofyan pada Rabu (8/5/2019) lalu.

Atas gugatan tersebut, KPK meminta PN Jaksel untuk menunda dan menjadwalkan ulang sidang praperadilan Direktur Utama PT PLN (Persero) nonaktif itu. Surat itu disampaikan pada Jumat (17/5/2019).

“Praperadilan SFB (Sofyan Basir) KPK sudah sampaikan surat ke PN Jaksel. Permintaan penjadwalan ulang sidang,” tutur Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada awak media, Senin (20/5/2019).

Febri mengatakan, permohonan penundaan dan penjadwalan ulang sidang praperadilan tersebut berhubungan dengan kebutuhan koordinasi KPK.

“Pertimbangannya kebutuhan koordinasi terkait kebutuhan praperadilan,” jelas Febri.

Seperti diketahui, Sofyan Basir merupakan tersangka kelima dalam rangkaian kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau-1. KPK menduga, Sofyan terlibat untuk membantu tersangka Eni Maulani mendapatkan suap dari tersangka Johanes Budisutrisno Kotjo.

Sofyan disangkakan berperan aktif memerintahkan jajarannya agar kesepakatan dengan Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1 segera terealisasi.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com