Connect with us

Politik

DPRD Medan Minta Dilakukan Pemutakhiran Data SIKS NG

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Hasyim SE (PDIP) desak supaya dilakukan pemutakhiran data Sistem Informasi data Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG). Sehingga, data warga Medan selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial dapat ditambah.

“Kita selalu menerima keluhan masyarakat masih banyak warga miskin di kota Medan yang tidak mendapat bantuan PKH dan BPNT. Maka perlu data penerima babtuan itu supaya ditinjau kembali, ” ujar Hasyim SE.

Hasyim yang juga Ketua DPC PDI P Kota Medan itu menyampaikan saat mengelar sosialisasi V Tahun 2019 Perda Kota Medan No 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jl Harapan Pasti Timur Gg Bilal Kel Binjai Kecamatan Medan Denai, Senin (11/3/2019). Acara sosialisasi Perda dihadiri ratusan warga dan tokoh masyarakat dan instansi terkait.

Dikatakan Hasyim, masih banyak warga miskin yang belum mendapat bantuan miskin. Sementara warga yang mendapat bantuan dituding warga kurang tepat sasaran karena yang kaya dapat dan miskin tidak. “Maka sangat perlu data itu dikaji ulang. Sehingga, bantuan tepat sasaran dan kuota dapat bertambah,” tegas Hasyim.

Dikatakannya, data SIKS NG sebagai data dasar untuk Penerima Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial. sesuai dengan PERMENSOS No 28 Tahun 2017 tentang Validasi dan Verifikasi Data Fakir Miskin. Untuk itu, Pemko Medan harus jemput bola ke Kementerian Sosial dan berkordinasi mencari solusi.

Selanjutnya, Hasyim memaparkan Perda
Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Begitu juga pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan yang berlaku. (lamru)