Connect with us

Politik

Hendra DS Prihatin, Warga Timbang Deli Banyak Belum Tersentuh Bantuan Miskin

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Hendra DS (Partai Hanura) merasa prihatin menyikapi keluhan warga miskin di Jl Dame Kel Timbang Deli, Medan Amplas. Banyak warga mengaku tidak tersentuh bantuan apapun dari pemerintah kendati mereka sangat miskin.

Hal tersebut terungkap saat Hendra DS menggelar sosialisasi V Tahun 2019 Perda Kota Medan No 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jl Dame Gg Mesjid Lingkungan 14 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Selasa (12/3/2019). Ratusan masyarakat sangat antusias menghadiri acara sosialisasi. Begitu juga tokoh masyarakat Harisman Arifin dan tokoh agama. Turut hadir Camat Medan Amplas Edie Matondang.

Hendra DS menilai Pemko Medan belum maksimal menangani persoalan warga miskin di kota Medan. Bantuan yang disalurkan untuk.mengentaskan kemiskina selama ini belum tepat sasaran.

Sebelumnya, warga Jl Dame Jl Timbang Deli Medan Amplas, Salfiana Irma mengaku janda memiliki 4 anak hidupnya susah. Tidak mendapat bantuan miskin seperti BPJS, PKH dan KIP. Untuk itu, Salfiana berharap Hendra DS dapat memfasilitasi sehingga bisa dapat bantuan.

“Saya janda memiliki anak 4 dan seluruhnya sekolah. Butuh biaya sekolah dan biaya hidup sehari hari maka sangat berharap bantuan dari pemerintah,” harap Salfiana.

Sementara itu, Camat Medan Amplas, Edie Matondang mengatakan, pihaknya tetap berharap menerima masukan dari anggota DPRD Medan, Hendra DS. Masukan itu untuk berbuat lebih baik. Edie mengaku, bahwa warganya mungkin masih banyak belum menjadi peserta BPJS. Warga diminta bersabar karena hal itu hanya menunggu dapat giliran.

“Warga mohon bersabar, saya akan tetap berkoordinasi. Ke depan mudah mudahan melalui dukungan semua pihak terutama anggota DPRD, Hendra DS akan dapat menyelesaikan keluhan warga, ” ujar Edie.

Sebagai mana diketahui, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Begitu juga pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan yang berlaku. (lamru)