Connect with us

Politik

Pemko Medan Diminta Peka Menyikapi Keluhan Warga Miskin di Medan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan diharapkan supaya peka menyikapi keluhan warga miskin di kota Medan. Sebab, masih banyak warga belum menikmati bantuan miskin, maka Pemko Medan harus menambah alokasi dana untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan lainnya.

“Untuk mengakomodir keluhan warga miskin yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Pemko Medan kiranya menyiapkan anggaran Rp 100 juta per tahun setiap Kelurahan. Dana tersebut hendaknya dialokasikan di R APBD 2019,” ujar Jangga Siregar SH saat melaksanakan sosialisasi V Tahun 2019 Perda Kota Medan No 5/2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Jl Rumah Potong Hewan, lingkungan 10 Kelurahan Mabar Kec Medan Deli, Minggu (10/3/2019). Hadir sekretaris Lurah Mabar M Taufiq, Kepling X Nurbaiti, tokoh pemuda dan ratusan masyarakat.

Seiring dengan itu kata Jangga Siregar (Hanura) Pemko Medan harus memperjuangkan warga Medan menambah peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT dari pemerintah pusat. Sehingga, masyarakat Medan banyak merasakan manfaat bantuan itu.

“Karena saat ini ada 463.000 jiwa atau 129.613 KK warga Medan yang masuk dalam kategori miskin belum menerima program bantuan Kemensos. Dan penerima PKH hanya 65.342”, ujar Jangga.

Diuraikannya Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal.

Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sedangkan BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan.

Sebelumnya, Sekretaris Lurah Mabar, M. Taufik mengaku mendukung segala program pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Mabar. (lamru)