Connect with us

Politik

Pemko Medan Diminta Fokus Tangani Persoalan Warga Miskin

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan diminta fokus tangani keluhan warga miskin dan penataan kumuh di kota Medan. Mulai dari pembinaan mental, kebutuhan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan gizi buruk perlu dilakukan pendataan serius. Sehingga upaya Pemko mambantu masyarakat miskin tepat sasaran dan terbukti kesejahteraan warga lebih meningkat.

Permintaan itu, disampaikan Anggota DPRD Medan (PDI P) Hasyim SE saat mengelar sosialisasi IV Tahun 2019 Perda Kota Medan No 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jl Swadaya Gg Tahu Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Minggu, (10/3/2019). Hadir saat sosialisasi tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan ratusan masyarakat.

Disampaikan Hasyim, penanganan persoalan miskin di Medan belum tertangani secara peofesional. “Masih banyak warga miskin di kota Medan belum tersentuh bantuan. Sementara, banyak pula bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran. Hal itu perlu disikapi yakni perlu pendataan ulang dan pemutakhiran data,” tegas Hasyim.

Sebagai mana diketahui, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap.

Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Begitu juga pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan yang berlaku. (lamru)