Connect with us

Politik

Pemko Medan Didesak Terbitkan Perwal Perda MDTA

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Abd Rani SH dorong Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin segera menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) terkait penerapan dan petunjuk teknis (Jukni) Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 5/2014. Sehingga, Perda dapat berjalan dengan benar pada TA 2019/2020 di kota Medan.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Medan Abd Rani SH (PPP) saat menggelar acara sosialisasi V Tahun 2019 Perda Kota Medan tentang wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di jalan KL Yos Sudarso KM 9,5 Kel Mabar Kec Medan Deli, Minggu (10/3/2019). Hadir saat sosialisasi, mantan Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Sumut Drs Ali Bahran Siregar yang juga Ketua Forum Komunikaai Guru Pendidikan Agama Islam (FKG PAI), tokoh agama dan ratusan masyarakat.

Dikatakan Abd Rani, desakan itu mengingat pentingnya Perda disegerakan untuk diterapkan. Apalagi saat ini banyak generasi muda yang krisis dengan ajaran agama.

“Kita berharap lima tahun ke depan, anak-anak sudah melek Alquran, dengan demikian tingkat religius anak-anak di Medan juga akan semakin tinggi. Karena itu kita minta Pemko Medan segera mengeluarkan Perwal untuk MDTA agar Perda ini bisa segera diterapkan, “tambah Abd Rani SH yang saat ini Caleg DPRD Medan 2019-2024 (Partai PPP) dapil II meliputi Medan Belawan, Medan Deli, Medan Labuhan dan Medan Marelan.

Diuraikannya, isi Perda dalam Pasal 3, MDTA sebagai satuan pendidikan agama Islam nonformal. Dan pada Pasal 4 disebutkan lagi Wajib Belajar MDTA berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tambahan pendidikan agama Islam di SD sederajat kecuali SD Islam terpadu.

Perda bertujuan memberikan bekal kemampuan beragama kepada peserta didik mengembangkan kehidupan berahklak mulia. MDTA diselenggarakan dengan masa belajar 4 tahun.

Dikatakannya, Perda dalam Pasal 9 menyebutkan, tenaga pendidik MDTA adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi mengajar peserta didik yang diangkat penyelenggara pendidikan.Sedangkan pengangkatan tenaga pendidik harus memiliki kompetensi dan ilmu mendidik.

Seperti pada Pasal 10 disebutkan beberapa kewajiban bagi tenaga pendidik. Sedangkan tenaga pendidik mempunyai hak hak seperti memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagaimana diketahui Perda No 5 Tahun 2014 Pemko Medan tentang Wajib Belajar  Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah terdiri XIII BAB dan 28 Pasal. (lamru)