Connect with us

Politik

Hendra DS: Jangan Buang Sampah ke Sungai, Pemko Medan Siapkan Sarana Pendukung

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Hendra DS (Partai Hanura) mendesak Pemko Medan supaya menyiapkan sarana dan prasarana pendukung penerapan Perda No 6/2015 tentang pengelolaan sampah. Setiap lingkungan supaya difasilitasi pengadaan bak sampah dan sampah rutin diangkat.

Penegasan itu disampaikan Hendra DS saat acara sosialisasi IV Tahun 2019 Perda Kota Medan No 6/2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jl Denai Gg Galon/Tuba III, lingkungan 13, Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec Medan Denai, Senin (11/3/2019). Hadir saat sosialisasi, ratusan masyarakat.

Disampaikan Hendra, Pemko Medan melalui perangkat daerah di kelurahan supaya memberikan pembinaan dan tata cara bagi masyarakat mengelola sampah yang benar.

Sedangkan kepada warga diminta untuk tetap meningkatkan budaya gotong royong menjaga kebersihan lingkungan. “Jangan lagi membuang sampah ke sungai karena berdampak buruk terjadi banjir. Selain itu, buang sampah sembarangan bisa dikenakan sanksi denda hingga Rp 10 jt,” ujar Hendra.

Sebelumnya, Rafika salah satu.warga setempat yang ikut acara sosialisasi mengaku, tidak punya pilihan selain membuang sampah ke sungai. Sebab, sarana bak sampah tidak ada di lingkungannya.

“Mohon pak bak sampah disediakan di lingkungan kami. Sehingga kami tidak lagi buang sampah ke sungai. Kalau didenda Rp 10 juta dari mana uang kami,” beber Rafika.

Menyikapi pengakuan warga, anggota DPRD Medan Hendra DS mendesak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan supaya menyediakan bak sampah di lingkungan. “Warga jangan buang sampah ke sungai. Sampahnya digantung saja dulu, petugas sampah pasti datang mengumpulkan untuk dibuang ke TPS,” tegas Hendra yang saat ini Caleg DPRD Medan 2019-2024 Partai Hanura No urut 1 dapil Medan Denai, Medan Area, Medan Kota dan Medan Amplas.

Sebagaimana diketahui, Perda Pengeloaan Persampahan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban.

Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan koemersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 dengan jelas mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan di kota Medan, Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Dalam Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yg melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 jt. Sedangkan untuk suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6 bulan atau denda Rp 50 jt. (lamru)