Connect with us

Sumut

Paul Simanjuntak Ajak Warga Bayar PBB Tepat Waktu

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak (PDI P) ajak masyarakat untuk bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu untuk menghindari denda. Bila masyarakat merasa terbebani karena besarnya PBB dapat diajukan revisi ke kantor pajak.

Ajakan sekaligus himbauan itu disampaikan Paul MA Simanjuntak saat menggelar sosialisasi V Tahun 2019 Perda Kota Medan No 3/2011 tentang pajak bumi dan bangunam perdesaan perkotaan di Jl Krakatau/Selamat Kel Durian, Kecamatan Medan Timur, Minggu (10/3/2019). Hadir saat sosialisasi, staf BPHTB dan PBB Kota Medan Joharsyah, Lurah Dirian Sugianto, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan konstituen.

Disampaikan Paul, masyarakat perlu menyadari betapa pentingnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB untuk peningkatan pembangunan di kota Medan. Masyarakat diharapkan sadar akan pentingnya pembayaran tepat waktu
“Jika obyek pajak merasa tidak nyaman atau terbebani besar nya PBB dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali,” ujar Paul.

Sebagaimana diketahui, Perda No 3 Tahun 2011 tentang pajak bumi bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan terdiri dari XVI BAB dan 33 Pasal. Dktetapkan 27 Juni 2011 oleh Walikota Medan Drs Rahudman Harahap.

Seperti yang tertuang pada BAB III dasar pengenaan, tarif dan cara menghitung pajak, Pada Pasal 4 diuraikan,
Dasar penetapan PBB perdesaan dan perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali objek pajak tertentu ditetapkan sesuai perkembangan wilayah.

Adapun tarif PBB ditetapkan sbb, untuk NJOP sampai Rp 1 M ditetapkan sebesar Rp 0,2 persen pertahun. Untuk NJOP diatas Rp 1 M sebesar 0,3 % per tahun.

Sedangkan objek pajak yang tidak dikenakan PBB pada BAB II Pasal 2 ayat 4 yakni bangunan pemerintah, digunakan untuk melayani kepentingan umum bidang ibadah, bidang sosial, kesehatan, pendidikan tidak memperoleh keuntungan.

Selain itu juga tidak dikenakan PBB jika penggunaan untuk kuburan, peninggalan purbakala, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata dan lainnya.
Besar NJOP tidak kena pajak disesuaikan Rp 15 jt untuk setiap wajib pajak.

Sebagaimana disebutkan pada BAB XII bagian ketentuan khusus pada Pasal 27, setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain atau wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang undangan.

Begitu juga pada BAB XIV Ketentuan Pidana pada pasal 29 menyebutkan, pejabat dan tenaga ahli yang dihunjuk oleh kepala daerah karena kealpaannya memenuhi kewajiban merahasiakan yang disebut pada pasal 27 dipidana kurungan 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4 jt. Pejabat dan tenaga ahli yang menyebabkan tidak dilenuhinya kewajiban pada Pasal 27 akan dikenakan kurungan pidana 2 tahun dan denda Rp 10 jt. (lamru).

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sumut

Kapolrestabes Medan Turun Tangan Demi Amankan Bawaslu

Published

on

Massa GNKR Medan didominasi mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu, Jalan Haji Adam Malik Medan, Rabu (22/5/2019).

Geosiar.com, Medan – Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto turun langsung untuk memimpin anggotanya dalam pengamanan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara dari amuk massa aksi 22 Mei di Jalan Haji Adam Malik Medan, Rabu (22/5/2019).

Terpantau di depan Kantor Bawaslu Sumut, telah disiagakn belasan mobil aparat kepolisian di antaranya mobil Raisa (pengurai massa), mobil Security Barrier dan mobil anti huru.

Selain itu, puluhan tameng serta perlengkapan untuk menghadang massa anarkis juga telah disiapkan oleh pihak kepolisian.

Sementara itu, kondisi arus lalu lintas di sekitar Kantor Bawaslu masih terpantau aman dan lancar. Polisi lalu lintas menutup jalur arah Jalan Tengku Amir Hamzah, sehingga pengendara harus memutari bundaran Adipura.

Massa aksi 22 Mei yang tergabung dalam aliansi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) tiba di depan Kantor Bawaslu Sekitar pukul 11.45 WIB.

Kedatangan massa yang didominasi oleh mahasiswa pengguna almamater merah itu, langsung dihalau oleh kawat besi. Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto beserta jajaran telah bersiaga di lokasi.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto Pimpinan Anggotanya untuk Menjaga Bawaslu dari Massa Aksi 22 Mei, Rabu (22/5/2019)

Orator massa tersebut mengklaim bahwa mereka sedang melakukan aksi damai. “Kita disini aksi damai, jangan sampai kita disusupi oleh pihak yang ingin merugikan,” seru orator massa.

Massa itu mempertanyakan perihal penegakan hukum pascareformasi yang dinilai sangat tidak seimbang. Orasi itu menjurus pada penetapan status tersangka dugaan makar terhadap pendukung pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Bahkan, Prabowo sendiri telah disurati Bareskrim Polri perihal dugaan makar.

“Fakta-fakta penegakan hukum pascareformasi sangat tidak berimbang. Sekarang gara-gara status yang belum terbukti dan hanya berbentuk gagasan sudah dituduh berbuat makar. Ini adil atau tidak teman-teman sekalian,” lanjut orator.

Suasana di sekitar Kantor Bawaslu Sumut semakin ramai. Kendati demikian, sejauh ini belum ditemukan hal-hal yang menjurus kepada tindakan kegaduhan dan aksi anarkis massa.

Continue Reading

Sumut

Aksi 22 Mei, Wali Kota Eldin Pastikan Kota Medan Kondusif

Published

on

Massa aksi melaksanakan sholat ashar berjamaah di Bundara SIB, Medan, Jumat (10/2019). (Foto: Tempo)

Geosiar.com, Medan – Massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 22 Mei 2019.

Unjuk rasa itu digelar di depan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara di Jalan Adam Malik Medan dan

Massa GNKR menyebut, hari ini merupakan aksi akumulasi menolak hasil Pilpres Pemilihan Presiden 2019 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5/2019) kemarin.

“Kami tolak hasil Pilpres 2019 dan meminta Bawaslu mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 karena ada kecurangan.” tutur koordinator GNKR Sumut Rabualam Syahputra.

Puluhan personel gabungan TNI dan Polri diturunkan guna mengamankan massa yang berunjuk rasa. Penjagaan ketat dilakukan di sekitar daerah Kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan dan Kantor Bawaslu, Jalan Adam Malik.

Selain aparat keamanan, kawat berduri pun dipasang mengelilingi Kantor KPU. Kemudian, dua unit mobil penghalau massa diparkirkan dekat kantor KPU. Sementara di Bawaslu , terlihat anggota TNI dan Brimob tengah berjaga-jaga.

Dzulmi Eldin, Wali Kota Medan, memastikan situasi di Kota Medan sampai saat ini relatif aman dan kondusif. Oleh karena itu, dia mengimbau agar masyarakat tetap tenang dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

“Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang. Kantor pemerintahan dan sekolah tidak ada yang diliburkan. Kondisi Kota Medan normal.” imbuh Eldin.

Continue Reading

Sumut

Wakil Walikota Medan Gelar Safari Ramadhan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Hari ke-16 Ramadhan 1440 H, Wakil Wali Kota Ir H Akhyar Nasution MSi  melaksanakan Safari Ramadhan di Masjid Al Hasanah Jalan Gaperta, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Selasa (21/5/2019). Di samping mendukung seluruh program pembangunan, Wakil Wali Kota juga mengajak masyarakat maupun jemaah untuk ikut serta menjaga sekaligus merawat hasil pembangunan yang telah selesai dilaksanakan Pemko Medan.

Selain buka puasa bersama, Safari Ramadhan juga dirangkaikan dengan pemberian bantunan sebesar Rp. 40 juta kepada BKM Masjid Al Hasanah yang diserahkan langsung Wakil Wali Kota. Diharapkan bantuan tersebut dapat mendukung upaya untuk memakmurkan Masjid Al Hasanah. Kemudian mantana nggota DPRD Medan itu memberikan santunan kepada 100 anak yatim.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh warga untuk ikut serta menjaga sekaligus mendukung setiap hasil pembangunan yang telah dan tengah dilakukan Pemko Medan, misalnya dengan merawat setiap jalan yang telah diperbaiki dengan membuat lubang inlet  sehingga ketika hujan turun  air tidak menggenangi pemrukaan jalan.

“Jika masyarakat turut serta menjaga hasil pembangunan seperti merawat jalan yang baru selesai diaspal maupun dibeton, tentunya kualitas jalan  terjaga sehingga dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama. Tentunya hal ini akan berdampak  dengan penghematan anggaran perawatan sehingga dapat dialihkan  untuk kebutuhan masyarakat yang lainnya,” kata Wakil Wali Kota.

Tidak hanya merawat jalan, Wali Wali kota selanjutnya mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat dengan cara mewadahi sampah agar tidak berserakan. Lalu, membuat lubang biopori di halaman di halaman rumah masing-masing agar daya serap airu meningkat guna menghindari terjadinya genangan air saat hujan deras turun.

Di hadapan ratusan warga dan jemaah yang hadir, Wakil Wali Kota kemudian memaparkan, Safari Ramadhan yang dilakukan ini merupakan upaya untuk menjadikan Medan sebagai kota yang religius. Artinya, setiap warga dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dengan aman dan nyaman. Karenanya, Akhyar berharap agar seluruh warga dapat menjaga keamanan, kenyamanan serta kerukunan dalam bermasyarakat. (lamru)

Continue Reading

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com