Connect with us

Sumut

Paul Simanjuntak Ajak Warga Bayar PBB Tepat Waktu

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak (PDI P) ajak masyarakat untuk bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu untuk menghindari denda. Bila masyarakat merasa terbebani karena besarnya PBB dapat diajukan revisi ke kantor pajak.

Ajakan sekaligus himbauan itu disampaikan Paul MA Simanjuntak saat menggelar sosialisasi V Tahun 2019 Perda Kota Medan No 3/2011 tentang pajak bumi dan bangunam perdesaan perkotaan di Jl Krakatau/Selamat Kel Durian, Kecamatan Medan Timur, Minggu (10/3/2019). Hadir saat sosialisasi, staf BPHTB dan PBB Kota Medan Joharsyah, Lurah Dirian Sugianto, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan konstituen.

Disampaikan Paul, masyarakat perlu menyadari betapa pentingnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB untuk peningkatan pembangunan di kota Medan. Masyarakat diharapkan sadar akan pentingnya pembayaran tepat waktu
“Jika obyek pajak merasa tidak nyaman atau terbebani besar nya PBB dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali,” ujar Paul.

Sebagaimana diketahui, Perda No 3 Tahun 2011 tentang pajak bumi bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan terdiri dari XVI BAB dan 33 Pasal. Dktetapkan 27 Juni 2011 oleh Walikota Medan Drs Rahudman Harahap.

Seperti yang tertuang pada BAB III dasar pengenaan, tarif dan cara menghitung pajak, Pada Pasal 4 diuraikan,
Dasar penetapan PBB perdesaan dan perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali objek pajak tertentu ditetapkan sesuai perkembangan wilayah.

Adapun tarif PBB ditetapkan sbb, untuk NJOP sampai Rp 1 M ditetapkan sebesar Rp 0,2 persen pertahun. Untuk NJOP diatas Rp 1 M sebesar 0,3 % per tahun.

Sedangkan objek pajak yang tidak dikenakan PBB pada BAB II Pasal 2 ayat 4 yakni bangunan pemerintah, digunakan untuk melayani kepentingan umum bidang ibadah, bidang sosial, kesehatan, pendidikan tidak memperoleh keuntungan.

Selain itu juga tidak dikenakan PBB jika penggunaan untuk kuburan, peninggalan purbakala, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata dan lainnya.
Besar NJOP tidak kena pajak disesuaikan Rp 15 jt untuk setiap wajib pajak.

Sebagaimana disebutkan pada BAB XII bagian ketentuan khusus pada Pasal 27, setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain atau wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang undangan.

Begitu juga pada BAB XIV Ketentuan Pidana pada pasal 29 menyebutkan, pejabat dan tenaga ahli yang dihunjuk oleh kepala daerah karena kealpaannya memenuhi kewajiban merahasiakan yang disebut pada pasal 27 dipidana kurungan 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4 jt. Pejabat dan tenaga ahli yang menyebabkan tidak dilenuhinya kewajiban pada Pasal 27 akan dikenakan kurungan pidana 2 tahun dan denda Rp 10 jt. (lamru).