Connect with us

Nasional

Horas Bangso Batak Akan Di Deklarasikan Di Kota Medan

Published

on

Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, SH MH didampingi Sekretaris Jenderal Parluhutan Situmorang, SH, pada jumpa persnya Sabtu (9/3) di ruangan Mercury Hotel Grand Antares, Medan sekira pukul 17.00 wib.

Geosiar – MEDAN — Organisasi kemasyarakatan (ormas) etnis suku Batak bernama Horas Bangso Batak (HBB) segera mendeklarasikan dirinya di kota Medan. Hal tersebut disampaikan pendiri HBB sekaligus Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, SH MH didampingi Sekretaris Jenderal Parluhutan Situmorang, SH, pada jumpa persnya Sabtu (9/3) di ruangan Mercury Hotel Grand Antares, Medan sekira pukul 17.00 wib.

“Kita segera deklarasikan Horas Bangso Batak di kota Medan. Saat ini kita rumuskan pembentukan kepanitiaan. Serta jadwal yang akan dilaksanakan direncanakan pada akhir Maret 2019,” kata Lamsiang.

Lamsiang berharap, pembentukan pengurus Horas Bangso Batak di kota Medan mampu berkontribusi dalam pelestarian kebudayaan Batak.

“Kita membentuk wadah pemersatu suku Batak pada Horas Bangso Batak ini, bertujuan untuk pelestarian kebudayaan Batak. Sebagai salah satu suku bangsa besar yang ada di Indonesia, kita patut berbangga dengan budaya Batak,” ujar Lamsiang yang dikenal sebagai advokat kondang tersebut.

Lamsiang menambahkan, pelantikan tersebut akan dihadiri ribuan masyarakat suku Batak, serta dimeriahkan hiburan budaya Batak.

“Kita akan hadiri deklarasi Horas Bangso Batak di kota Medan, serta mendukung sepenuhnya kepanitiaan yang dibentuk. Acara ini akan dihadiri ribuan masyarakat suku Batak. Dan moment ini juga mengingatkan kembali peranan kita pada bangsa dan negara Indonesia,” pungkas Lamsiang.

Sekedar diketahui, Pelantikan Kepengurusan Horas Bangso Batak (HBB) direncanakan akan dilaksanakan di Wisma Benteng di Jalan Kapten Maulana Lubis No.6, Medan. Dengan menghadirkan lebih kurang 1.500 – 2.000 peserta.

Hiburan diisi oleh teatrikal asal muasal Danau Toba dari Sanggar Seni Taman Budaya & Nyanyian Paduan Suara Concordia UHN serta paduan suara SMA-N 15 dari 6 Etnis sub rumpun Suku Batak (Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Pakpak dan Nias)./pet/edy surbakti

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Ajak Kepung KPU 22 Mei, Eks Danjen Kopassus Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Published

on

Humisar Sahala melaporkan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI (Purn) Soenarko. (Foto: CNN Indonesia)

Geosiar.com, Jakarta – Seorang pengacara bernama Humisar Sahala melaporkan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI (Purn) Purnawirawan Soenarko ke Bareskrim Polri atas dugaan provokasi dan tindakan adu domba pada Senin (20/5/2019).

Dalam laporannya, Humisar menyebut, pernyataan-pernyataan yang diserukan Soenarko dapat menimbulkan keresahan publik. Pasalnya, Soenarko menyerukan agar masyarakat mengepung KPU dan Istana pada 22 Mei dalam menyikapi hasil Pemilu 2019. Seruan Soenarko itu terekam dengan format video dan tersebar luas di media sosial.

“Pernyataan yang membuat keresahan adalah memerintahkan mengepung KPU dan Istana,” tutur Humisar di gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

Sebagai rakyat biasa, kata Humisar, dia merasa resah dan tidak nyaman dengan seruan dan hasutan Soenarko tersebut.

“Saya di sini menjadi pelapor karena sebagai rakyat, saya merasa resah dan tidak nyaman dengan ajakan-ajakan dan hasutan-hasutan ini,” ujarnya.

Selain itu, pernyataan yang lebih meresahkan Humisar adalah saat Soenarko dinilai sedang mengadu domba antara Polri dan TNI.

“Dan kemudian menyatakan seakan-akan polisi akan bertindak keras, tentara tidak, dan provokasi tentara pangkat tinggi sudah bisa dibeli, yang di bawah tetap membela rakyat. Itu menurut saya pernyataan yang mengadu domba dan menimbulkan gejolak di masyarakat,” tuturnya.

Oleh karena itu, demi memperkuat laporannya, Humisar menyertakan bukti berupa rekaman video dalam sebuah Flashdisk dan print out berita.

Humisar melaporkan Soenarko tentang Keamanan Negara atau Makar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 110 Juncto Pasal 108 Ayat 1, Kejahatan terhadap ketertiban umum UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 163 bis Jo Pasal 146.

Laporan tersebut bernomor registrasi LP/B/0489/V/2019/BARESKRIM tertanggal 20 Mei 2019.

Surat laporan (Foto: Suara.com)

Continue Reading

Nasional

Ditangkap Polisi, Jubir BPN: Enggak Adil

Published

on

Juru bicara BPN, Lieus Sungkharisma saat digiring ke Polda Metro Jaya, Senin (20/5/2019). (Foto: Jawapos)

Geosiar.com, Jakarta – Pihak Kepolisian Polda Metro Jaya menangkap Juru bicara BPN, Lieus Sungkharisma atas kasus dugaan penyebaran berita bohong (hoax) dan makar.

Lieus ditangkap pada sebuah apartemen di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019) pukul 06.40 WIB. Kini, Lieus telah tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.10 WIB.

Sesampainya di Mapolda, tangan Lieus tampak diborgol oleh petugas. Pada media, Lieus mengungkapkan kekecewaan terhadap aparat kepolisian atas penangkapan terhadap dirinya.

“Saya langsung ditarik, diangkat, kayak ogoh-ogoh. Enggak adil, lah,” ucap Lieus di Mapolda Metro Jaya, Senin (20/5/2019).

Selain itu, Lieus mengatakan tak akan menjawab pertanyaan apapun yang diajukan penyidik.

“Pokoknya saya udah bilang polisi saya enggak akan jawab satu patah katapun, dia mau tulis apapun mana ada takutnya kita, kita berjuang untuk kedaulatan rakyat,” imbuh Lieus.

Penangkapan atas Lieus Sungkharisma dilakukan karena sebelumnya dia tidak memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes pada Selasa (13/5/2019). Saat itu, kasusnya belum dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Sebagai informasi, Lieus Sungkharisma dilaporkan oleh Eman Soleman atas dugaan penyebaran berita bohong (hoax) dan makar ke Bareskrim Polri pada 7 Mei 2019 dengan nomor laporan LP/B/0441/B/2019/Bareskrim.

Continue Reading

Nasional

Digugat Sofyan Basir, KPK Minta PN Jaksel Tunda Praperadilan

Published

on

Direktur Utama PT PLN (Persero) nonaktif, Sofyan Basir terkait kasus suap engadaan proyek PLTU Riau-1. (Foto: Kompas)

Geosiar.com, Jakarta – Tersangka kasus suap pengadaan proyek PLTU Riau-1, Sofyan Basir menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (20/5/2019).

Dalam gugatanya, Sofyan berniat untuk melawan KPK terkait penetapan status tersangka yang diterimanya. Gugatan itu didaftarkan Sofyan pada Rabu (8/5/2019) lalu.

Atas gugatan tersebut, KPK meminta PN Jaksel untuk menunda dan menjadwalkan ulang sidang praperadilan Direktur Utama PT PLN (Persero) nonaktif itu. Surat itu disampaikan pada Jumat (17/5/2019).

“Praperadilan SFB (Sofyan Basir) KPK sudah sampaikan surat ke PN Jaksel. Permintaan penjadwalan ulang sidang,” tutur Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada awak media, Senin (20/5/2019).

Febri mengatakan, permohonan penundaan dan penjadwalan ulang sidang praperadilan tersebut berhubungan dengan kebutuhan koordinasi KPK.

“Pertimbangannya kebutuhan koordinasi terkait kebutuhan praperadilan,” jelas Febri.

Seperti diketahui, Sofyan Basir merupakan tersangka kelima dalam rangkaian kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau-1. KPK menduga, Sofyan terlibat untuk membantu tersangka Eni Maulani mendapatkan suap dari tersangka Johanes Budisutrisno Kotjo.

Sofyan disangkakan berperan aktif memerintahkan jajarannya agar kesepakatan dengan Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1 segera terealisasi.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com