Connect with us

Nasional

Buntut Demo Copot Kapoldasu, Ribuan Masyarakat Sumut Gelar Aksi Simpatik

Published

on

Ribuan masyarakat, Alim Ulama, Ormas, OKP, Tokoh masyarakat, Mahasiswa, Tukang Becak, pelajar peramuka tergabung dalam aliansi masyarakat mendatangi Mapolres Asahan Dukung Kinerja Kapoldasu

Geosiar – Asahan – Ribuan masyarakat Kabupaten Asahan yang terdiri dari sejumlah elemen, seperti Alim Ulama, Ormas, OKP, Tokoh Masyarakat (Tomas), Mahasiswa, Tukang Becak, mahasiswa dan pelajar Pramuka mendatangi Mapolres Asahan, Jumat (8/3/2019).

Adapun maksud kedatangan massa tak lain untuk memberikan dukungan moril kepada Irjen Pol Agus Andrianto atas desakan seorang anggota DPR RI Romo Safii beberapa waktu lalu yang meminta dirinya dicopot dari jabatan sebagai Kapolda Sumatera Utara.

“Kita siap mendukung kinerja Bapak Kapoldasu Irjen Agus Andrianto dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, damai dan kondusif.

Terkait tudingan Romo Syafii, kami minta Polri mengusut dugaan keterlibatannya dalam aksi 27 Februari lalu di Tebing Tinggi. Karna bisa saja beliau salah satu aktor di balik kegaduhan tersebut”, ucap Wakil Ketua KNPI Asahan, Adit Satria Tanjung pada wartawan di sela sela aksi.

Perwakilan sejumlah elemen masyarakat secara bergantian melakukan orasi sebagai bentuk dukungan terhadap Kapoldasu Irjen Pol Agus Andrianto.

“Kami orang jawa sakit hati. Saudara kami difitnah. Kami ada di samping Kapoldasu Irjen Pol Agus Andrianto. Kami mendukung setiap kinerja Kapolda karna selama ini kami melihat beliau berpihak dan bisa sebagai pemersatu masyarakat Sumatera Utara khususnya warga Kabupaten Asahan dari berbagai elemen, suku dan agama.

Kami juga meminta agar Bapak Kapolri memberikan penghargaan kepada Kapolda Sumut atas prestasi nya yang mampu mempersatukan masyarakat Sumut, menetralisir paham kebencian dan arogansi di Sumatera Utara”, ucap Ketua DPD Asahan, Wage saat berorasi.

“Saat ini masyarakat Sumatera Utara coba diobok obok Romo Syafii atas pernyataannya kemaren. Romo Syafii tidak menyadari kalau baru kali ini ada Kapolda serasa gubernur. Siapa dia…??? Dia lah Irjen Pol Agus Andrianto”, teriak Ketua DPP LSM GOWA Sumut, Satriawan Guntur Zass SH disambut pekikan setuju dari massa yang lain.

“Kita masyarakat Sumatera Utara khususnya warga Kabupaten Asahan jangan mau dijadikan korban segelintir oknum untuk sebuah kepentingan. Kita harus bersatu. Usir Romo Safii dari Sumatera Utara. Karna dia membuat kegaduhan”, ucap perwakilan dari Banser Asahan dalam orasinya.

Dalam aksi tersebut, masyarakat juga meminta kepada Kapolres Asahan agar mereka bisa berkomunikasi dengan Kapoldasu Irjen Pol Agus Andrianto melalui sambungan telepon Video Call, untuk menyampaikan secara langsung dukungan mereka, dan dikabulkan oleh Kapolres Asahan.

“Terima kasih atas dukungan yang diberikan masyarakat, khususnya masyarakat Asahan kepada saya. Saya minta mari kita bersama-sama menjaga kekondusifan di tengah-tengah masyarakat. Khususnya menjelang Pileg dan Pilpres yan akan datang”, ujar Agus Andrianto dari seberang telepon kepada masyarakat Kabupaten Asahan.

Selain Kapolres Asahan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.I.K., M.H. sejumlah pejabat utama Polres Asahan terlihat menerima kedatangan ribuan massa.

Usai menyampaikan sejumlah orasi dukungan moril kepada Kapolda Sumut dan Polri, massa membubarkan diri dengan tertib meninggalkan Mapolres Asahan.HsG/edy surbakti

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Ajak Kepung KPU 22 Mei, Eks Danjen Kopassus Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Published

on

Humisar Sahala melaporkan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI (Purn) Soenarko. (Foto: CNN Indonesia)

Geosiar.com, Jakarta – Seorang pengacara bernama Humisar Sahala melaporkan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI (Purn) Purnawirawan Soenarko ke Bareskrim Polri atas dugaan provokasi dan tindakan adu domba pada Senin (20/5/2019).

Dalam laporannya, Humisar menyebut, pernyataan-pernyataan yang diserukan Soenarko dapat menimbulkan keresahan publik. Pasalnya, Soenarko menyerukan agar masyarakat mengepung KPU dan Istana pada 22 Mei dalam menyikapi hasil Pemilu 2019. Seruan Soenarko itu terekam dengan format video dan tersebar luas di media sosial.

“Pernyataan yang membuat keresahan adalah memerintahkan mengepung KPU dan Istana,” tutur Humisar di gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

Sebagai rakyat biasa, kata Humisar, dia merasa resah dan tidak nyaman dengan seruan dan hasutan Soenarko tersebut.

“Saya di sini menjadi pelapor karena sebagai rakyat, saya merasa resah dan tidak nyaman dengan ajakan-ajakan dan hasutan-hasutan ini,” ujarnya.

Selain itu, pernyataan yang lebih meresahkan Humisar adalah saat Soenarko dinilai sedang mengadu domba antara Polri dan TNI.

“Dan kemudian menyatakan seakan-akan polisi akan bertindak keras, tentara tidak, dan provokasi tentara pangkat tinggi sudah bisa dibeli, yang di bawah tetap membela rakyat. Itu menurut saya pernyataan yang mengadu domba dan menimbulkan gejolak di masyarakat,” tuturnya.

Oleh karena itu, demi memperkuat laporannya, Humisar menyertakan bukti berupa rekaman video dalam sebuah Flashdisk dan print out berita.

Humisar melaporkan Soenarko tentang Keamanan Negara atau Makar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 110 Juncto Pasal 108 Ayat 1, Kejahatan terhadap ketertiban umum UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 163 bis Jo Pasal 146.

Laporan tersebut bernomor registrasi LP/B/0489/V/2019/BARESKRIM tertanggal 20 Mei 2019.

Surat laporan (Foto: Suara.com)

Continue Reading

Nasional

Ditangkap Polisi, Jubir BPN: Enggak Adil

Published

on

Juru bicara BPN, Lieus Sungkharisma saat digiring ke Polda Metro Jaya, Senin (20/5/2019). (Foto: Jawapos)

Geosiar.com, Jakarta – Pihak Kepolisian Polda Metro Jaya menangkap Juru bicara BPN, Lieus Sungkharisma atas kasus dugaan penyebaran berita bohong (hoax) dan makar.

Lieus ditangkap pada sebuah apartemen di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019) pukul 06.40 WIB. Kini, Lieus telah tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.10 WIB.

Sesampainya di Mapolda, tangan Lieus tampak diborgol oleh petugas. Pada media, Lieus mengungkapkan kekecewaan terhadap aparat kepolisian atas penangkapan terhadap dirinya.

“Saya langsung ditarik, diangkat, kayak ogoh-ogoh. Enggak adil, lah,” ucap Lieus di Mapolda Metro Jaya, Senin (20/5/2019).

Selain itu, Lieus mengatakan tak akan menjawab pertanyaan apapun yang diajukan penyidik.

“Pokoknya saya udah bilang polisi saya enggak akan jawab satu patah katapun, dia mau tulis apapun mana ada takutnya kita, kita berjuang untuk kedaulatan rakyat,” imbuh Lieus.

Penangkapan atas Lieus Sungkharisma dilakukan karena sebelumnya dia tidak memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes pada Selasa (13/5/2019). Saat itu, kasusnya belum dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Sebagai informasi, Lieus Sungkharisma dilaporkan oleh Eman Soleman atas dugaan penyebaran berita bohong (hoax) dan makar ke Bareskrim Polri pada 7 Mei 2019 dengan nomor laporan LP/B/0441/B/2019/Bareskrim.

Continue Reading

Nasional

Digugat Sofyan Basir, KPK Minta PN Jaksel Tunda Praperadilan

Published

on

Direktur Utama PT PLN (Persero) nonaktif, Sofyan Basir terkait kasus suap engadaan proyek PLTU Riau-1. (Foto: Kompas)

Geosiar.com, Jakarta – Tersangka kasus suap pengadaan proyek PLTU Riau-1, Sofyan Basir menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (20/5/2019).

Dalam gugatanya, Sofyan berniat untuk melawan KPK terkait penetapan status tersangka yang diterimanya. Gugatan itu didaftarkan Sofyan pada Rabu (8/5/2019) lalu.

Atas gugatan tersebut, KPK meminta PN Jaksel untuk menunda dan menjadwalkan ulang sidang praperadilan Direktur Utama PT PLN (Persero) nonaktif itu. Surat itu disampaikan pada Jumat (17/5/2019).

“Praperadilan SFB (Sofyan Basir) KPK sudah sampaikan surat ke PN Jaksel. Permintaan penjadwalan ulang sidang,” tutur Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada awak media, Senin (20/5/2019).

Febri mengatakan, permohonan penundaan dan penjadwalan ulang sidang praperadilan tersebut berhubungan dengan kebutuhan koordinasi KPK.

“Pertimbangannya kebutuhan koordinasi terkait kebutuhan praperadilan,” jelas Febri.

Seperti diketahui, Sofyan Basir merupakan tersangka kelima dalam rangkaian kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau-1. KPK menduga, Sofyan terlibat untuk membantu tersangka Eni Maulani mendapatkan suap dari tersangka Johanes Budisutrisno Kotjo.

Sofyan disangkakan berperan aktif memerintahkan jajarannya agar kesepakatan dengan Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1 segera terealisasi.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com