Connect with us

Politik

Januari-Maret, Bawaslu Terima 29 Laporan Pelanggaran Kampanye

Published

on

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Petalolo

Geosiar.com, Jakarta – Bawaslu RI menerima sebanyak 29 laporan dugaan pelanggaran kampanye selama bulan Januari hingga awal Maret 2019. Laporan tersebut terdiri dari dugaan pelanggaran kampanye pilpres dan dugaan pelanggaran kampanye pileg.

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Petalolo di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2019) mengatakan, dari 29 laporan penanganan dugaan pelanggaran, 2 kasus terkait pemilu legislatif sementara 27 lainnya terkait pelanggaran pemilihan presiden dan wakil presiden.

Ratna menjelaskan dari 29 laporan itu, sebanyak 8 kasus telah dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu. Sedangkan 8 kasus tidak diregistrasi atau ditolak (saat pertama kali pendaftaran), 9 kasus dihentikan dan 4 kasus masih dalam proses penindakan.

Sementara, mengenai penanganan pelanggaran di tingkat provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, dari Januari hingga 5 Maret 2019, Bawaslu sudah menangani sebanyak 6.280 kasus. Dalam penanganan tersebut, 5.985 kasus berasal dari temuan Bawaslu dan 601 kasus berasal dari laporan masyarakat.

“Dari laporan dan temuan tersebut, pelanggaran pidana sebanyak 485 kasus, pelanggaran administrasi sebanyak 4.695 kasus, pelanggaran lainnya sebanyak 579 kasus, yang sedang dalam proses penanganan sebanyak 78 kasus dan sudah dinyatakan bukan pelanggaran sebanyak 330 kasus,” ungkap Ratna.

Untuk tingkat provinsi, Jawa Barat menjadi menerima laporan paling banyak dengan pelanggaran dengan mencapai 70 laporan. Kemudian disusul oleh Aceh 67 laporan, Sulsel 51 laporan, Sumut 40 laporan dan Jateng 33 laporan. Mengenai putusan pidana, Bawaslu mengatakan sebanyak 34 putusan dinyatakan inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap dan 11 putusan masih dalam proses.

Sedangkan soal kasus politik uang, Bawaslu sudah mengeluarkan enam putusan dengan beragam putusan, yaitu pidana penjara 6 bulan sebanyak 2 putusan, pidana penjara 3 bulan sebanyak 3 putusan dan pidana penjara 3 bulan 1 putusan.

Ratna membeberkan, pelaku dari politik uang ini dilakukan oleh satu calon anggota DPR/DPRD/DPD sebanyak empat terpidana dan pelaksana kampanye satu terpidana.