Connect with us

Politik

Iswanda Ramli Minta Pemko Medan Pastikan Warga Bisa Gratis Berobat di Puskesmas

Published

on

Medan, Geosiar.com – Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli melaksanakan Sosialisasi ke III Tahun 2019 Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Komplek Perumahan Setia Budi Indah (Tasbih) Blok A32/33, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, baru-baru ini.

Dalam acara tersebut, Wakil Ketua DPRD Medan itu menyampaikan Perda 7 Tahun 2016 sangat penting disosialisasikan agar warga Medan dapat mengetahui tidak ada lagi pungutan biaya retribusi untuk menggunakan jasa layanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

“Warga yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berobat ke Puskesmas tidak dipungut biaya retribusi. Hal ini tercantum di perda pada Bab VI Pasal 11 yang menyebut bagi penduduk Perda tersebut yang menyebutkan bahwa penduduk yang memiliki dan menunjukkan daerah KTP/KRT/KS atau kartu jaminan/asuransi kesehatan lainnya tidak dipungut biaya retribusi bila berobat di puskesmas. Jadi, walaupun tidak punya kartu KIS, tapi memiliki KTP dapat berobat di puskesmas dengan gratis,” terangnya.

Selain itu, lanjut politisi Golkar Medan ini, bagi keluarga yang tidak mampu, anak jalanan dan korban kekerasan dan yang dipersamakan serta kelompok tertentu juga tidak dibebankan biaya retribusi layanan kesehatan karena biayanya dibebankan kepada Pemerintah Daerah sesuai aturan pada Bab IX Pasal 16.

Menurutnya,tujuan diterbitkannya Perda 7 Tahun 2016 ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terjangkau dan terbuka bagi masyarakat. Kemudian, meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

“Perda ini dibuat karena masih banyaknya permasalahan pelayanan kesehatan di Kota Medan. Termasuk seringnya ada masalah pelayanan buruk terhadap warga peserta BPJS Kesehatan Mandiri dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) saat berobat di pusat-pusat layanan kesehatan. Karenanya, diharapkan keberadaan perda ini dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut sehingga warga dapat menikmati pelayanan kesehatan yang berkualitas baik,” jelasnya.

Masih dalam kesempatan itu, Ketua PDK Kosgoro 1957 Medan berharap masyarakat dapat memahami tujuan dan fungsi Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

“Perda ini sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pelayan ini,” katanya.

Oleh karenanya, Nanda begitu sapaan akrabnya akan berupaya dan mendorong agar dapat dilakukan revisi dan perbaikan Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut.

“Agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kota Medan benar-benar dapat diakomodir di dalam Perda ini, ” tutupnya.

Dalam sesi tanya jawab, Syahnan warga Jalan Garuda mempertanyakan apakah semua penyakit dicover bila minta rujukan ke puskesmas khususnya bagi anak jalanan.

Menjawab itu, Nanda menyebutkan anak jalanan yang menderita sakit bisa terlebih dahulu mendapat penanganan dari puskesmas atau RS Tipe C guna mendapatkan rujukan ke rumah sakit lainnya. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Warga Medan Diingatkan Tidak Merokok Sembarangan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Warga Medan diingatkan untuk tidak lagi merokok ditempat umum sembarangan. DPRD dsn Pemerintah Kota Medan telah menghasilkan Paraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Produk hukum itu untuk menjamin kesehatan seluruh masyarakat.

“Merokok, bukan hanya merugikan bagi perokok sendiri, tetapi juga masyarakat di sekitarnya atau sering disebut dengan perokok pasif,” sebut Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli ketika menggelar sosialisasi ke IX Perda No. 3 tahun 2014 tentang KTR di Jalan Garuda Gang Langgar, Kecamatan Sunggal, Minggu (12/5/ 2019).

Didalam Perda, kata Nanda telah diatur tempat-tempat yang dilarang merokok, yakni tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja serta tempat umum. “Tujuannya adalah untuk memastikan merokok tidak di sembarangan tempat,” ujarnya.

Tempat anak bermain, sebut Ketua PDK Kosgoro 1957 Medan ini, meliputi kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, tempat hiburan anak dan tempat anak bermain lainnya.

Tempat ibadah, sambung Nanda, meliputi masjid/musholla, gereja, pura, vihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya serta angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.

“Jadi, semua itu termasuk area KTR. Di area itu dilarang merokok dan kalau merokok di area itu akan dikenakan sanki pidana berupa kurungan badan ataupun denda seperti yang disebutkan diatas,” sebutnya.

Didalam Perda, tambahnya, jelas dinyatakan bahwa setiap orang yang merokok di tempat area yang dinyatakan sebagai KTR di Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 41 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Selain itu, lanjutnya, setiap orang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di area yang dinyatakan KTR diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah). “Artinya, promosi juga tidak boleh sembarangan,” katanya.

Sedangkan bagi setiap pengelola/penyelenggara, pimpinan atau penanggungjawab KTR tidak melaksanakan pengawasan internal, membiarkan orang lain merokok dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan KTR, katanya, diancam kurungan paling lama 15 hari atau denda pidana paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Area atau tempat yang dinyatakan KTR sesuai Pasal 7, sebutnya, adalah fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan dan laboratorium. Tempat proses belajar mengajar, meliputi sekolah perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, tempat kursus serta tempat proses belajar mengajar lainnya.

“Jadi, out put yang didapat dari penerapan Perda ini adalah bahwa DPRD bersama Pemko Medan konsern terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu juga, sarana pelayan umum terhindar dari kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan,” ungkapnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

Puluhan Pendukung Prabowo-Sandi Unjuk Rasa di Depan Kantor KPU Jember

Published

on

Pendukung Prabowo-Sandi Berdemo di Depan Kantor KPU Jember (Detik.com)

Geosiar.com, Jember – Puluhan pendukung capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan aksi demo di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (20/5/2019) siang ini.

Kumpulan pendukung Prabowo ini mengklaim KPU melakukan kecurangan.

“Rakyat berhak bertanya apa yang terjadi? Kita semua cinta Indonesia. Kita tidak ingin dipecah-pecah dengan kebijakan tak adil,” ujar koordinator aksi, Syafa.

Para pendukung Prabowo juga mengaku prihatin dengan meninggalnya 628 orang yang bertugas selama proses pemungutan suara.

Pendukung Prabowo mendesak agar dibentuk tim pencari fakta terkait kematian 628 orang petugas KPPS tersebut.

“Ini nyawa manusia. Itu yang ingin kita ketuk hari ini. Kita ingin ketuk KPU,” imbuh Syafa.

Syafa menolak sebutan makar terhadap gerakan mereka. “Aksi seperti ini dilindungi undang-undang,” katanya.

Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo memantau langsung aksi unjuk rasa tersebut. Aksi massa itupun berjalan dengan dijaga ratusan orang polisi.

Continue Reading

Politik

Pemko Medan Diminta Bangun Rumah Singgah bagi ODHA

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemerintah Kota (Pemko) Medan didorong supaya segera membangun Rumah Singgah khusus bagi Orang Dengan Penderita HIV/AIDS (ODHA). Terkait penganggaranya, DPRD Medan siap untuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Rumah Singgah tersebut.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II Irsal saat menerima kunjungan Yayasan Medan Plus di ruang transit Sekretariat Gedung DPRD Medan, Senin, (20/5/ 2019).

Dikatakan, keberadaan rumah singgah ini sangat banyak manfaatnya, diantaranya untuk membina para penderita ODHA. Tetapi kembali lagi kepada niat dan keseriusan Pemko itu sendiri dalam mengatasi persoalan ini.

“Pada prinsipnya, saya di sisa masa jabatan saya akan berupaya mendorong Pemko Medan melalui Dinsos Medan untuk segera membangun rumah singgah khusus bagi ODHA yang ada di daerah ini, ” katanya dihadapan rombongan yang dipimpin oleh Direktur Yayasan Medan Plus, Erwin.

Menurutnya, peningkatan kasus HIV/AIDS di Medan khususnya perlu mendapatkan perhatian khusus terutama Pemko Medan.

Apalagi,sambungnya, di Medan juga telah memiliki Perda tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Hanya saja memang, belum berjalan maksimal karena belum adanya Perwal-nya.

Untuk itu, Irsal kembali menegaskan pihaknya akan segera memanggil Dinsos Medan guna membahas terkait rencana usulan pembangunan Rumah Singgah bagi ODHA tersebut.

“Medan sudah darurat HIV/AIDS seharusnya ada langkah nyata dari Pemko Medan salah satunya yaitu dengan membuat Rumah Singgah bagi ODHA, ” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Yayasan Medan Plus, Erwin menyebutkan bahwa kedatangan pihaknya bertemu dengan anggota Komisi II,Irsal Fikri guna meminta dukungan dari DPRD Medan terkait upaya penanggulangan HIV/AIDS di Medan.

Dikatakan Erwin, bahwa penanggulangan HIV/AIDS di Medan perlu mendapatkan perhatian dari semua stakeholder.

Peran pemerintah, NGO maupun swasta sangat diperlukan dalam program penanggulangan HIV/AIDS di Sumut khususnya di Medan.

“Dimana hingga 2018, Yayasan Medan Plus telah mendampingi ODHA sebanyak 5.114 orang, ” jelasnya.

Turut serta dalam kunjungan itu, Samara Yudha (Jaringan Indonesia Positif), Priasih (Program Manager Medan Plus, Wahyudi (ACS dari IAC), Katarina Gea (IPPI) serta Sawfani (Medan Plus).(lamru)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com