Connect with us

Politik

Sabar Sosialisasi I Perda, Warga Diminta Awasi Pisau Cukur Tertular HIV-AIDS

Published

on

Medan, Geosiar.com. Anggota DPRD Medan H Sabar Syamsurya Sitepu S.I.Kom mengingatkan masyarakat agar hati hati menggunakan pisau cukur-pisau silet yang digunakan tukang pangkas. Sebab, melalui pisau cukur yang digunakan lebih satu orang bisa menularkan penyakit HIV dan AIDS.

Untuk itu, masyarakat harus selalu berhati hati. Dan untuk memaksimalkan upaya penanggulangan HIV/AIDS, Pemko Medan diminta agar menerapkan Perda No 1/2012 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara sungguh sungguh. Pemko Medan tidak boleh sepele dengan penyakit berbaya tersebut.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Medan H Sabar Syamsurya Sitepu saat menggelar sosialisasi Perda I Tahun 2019 Pemko Medan No 1 Tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan (Human Immunodeficiency Virus dan Virus Acquired Immune Deficiency Syindrome (HIV dan AIDS) di Rawa Cangkuk Bongkar III Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai, Minggu (17/2/2019). Hadir saat sosialisasi tokoh masyarakat, tokoh agama dan ibu ibu pengajian serta ratusan masyarakat.

Disebutkan, adapun tujuan sosialisasi untuk pencegahan dan mengurangi penularan dan dampaknya serta meningkatkan kualitas hidup Orang Dengan HIV AIDS (ODHA). Selain itu, untuk melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV/AIDS.

Disebutkannya, profesi dokter dan ustadz sekalipun bisa tertular penyakit itu, jadi diingat kepada kita semua agar berhati-hati jika pangkas. “Mintalah pisau cukurnya  yang baru, atau kalau perlu bawa sendiri pisaunya, sehingga akan lebih aman,”ungkap Sabar.

Hadir dalam sosialisasi tersebut antara lain Lurah Tegalsari Mandala III Zainal Abidin, Camat Medan Denai Hendra Asmilan, Pengelola HIV dan AIDS yangDinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yakni Dr Musdalifa, Imelda SKM serta dihadiri ratusan masyarakat dari Kecamatan Medan Denai, Medan Area, Medan Kota dan Medan Amplas.

Sementara itu Pengelola HIV dan AIDS Dinkes Kota Medan Imelda SKM mengaku prihatin terhadap perkembangan HIV/AIDS di Kota Medan, dimana data terakhir yang dihimpun baik pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) maupun konseling, HIV dan AIDS di kota Medan mencapai 4700 kasus dengan usia antara 15 sampai 35 tahun.Ini semua terjadi akibat pergaulan bebas. “Dari angka ini menunjukkan Orang Hidup dengan HIV dan AIDS  (ODHA) ini terus mengalami peningkatan,”ujar Imelda. 

Dikatakannya ada dua cara penularan HIV dan AIDS, yakni melalui cairan darah dan cairan sperma, jadi sangat dianjurkan bagi yang kerap berganti-ganti pasangan, untuk memakai alat kontrasepsi (kondom) sebagai alat pengaman, katanya.

 Tidak hanya itu, lanjutnya perlakuan seks menyimpang seperti suka dengan teman sejenis atau Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) atau istilah kami Lelaki Seks Lelaki (LSL) 

juga banyak yang terinfeksi virus HIV dan AIDS, jadi pelakor itu tidak hanya wanita, lelaki juga ada yang jadi pelakor,”tandasnya.

Dikatakannya, bagi pasangan muda/mudi yang akan menikah juga wajib periksa HIV dan AIDS, demikian juga terhadap ibu hamil dianjurkan untuk memeriksakan HIV dan AIDS karena dikhawatirkan anak yang didalam kandungan tertular virus HIV/AIDS.     

Sementara itu Camat Medan Denai Hendra Asmilan mengatakan, dengan disosialisakannya Perda No 1 tahun 2012 ini dapat mempertebal pengetahuan masyarakat, untuk dapat lebih memahami bahaya penyakit HIV dan AIDS ini.Minimal untuk diri dan keluarga.

Perda No 1 tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS ini sendiri terdiri XII BAB dan 36 Pasal. Dalam BAB VI masalah pembinaan pengawasan dan koordinasi. Walikota atau pejabat yang dihunjuk harus melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Sementara BAB VII soal larangan, dalam Pasal 31 disebutkan setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang melakukan seksual dengan dengan orang lain. Setiap orang atau institusi dilarang melakukan diskriminasi terhadap orang yang diduga terinfeksi HIV dan AIDS.

Sama halnya, BAB X soal sanksi. Dalam pasal 34 ayat 1 disebutkan Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap orang, lembaga dan instasi yang melakukan pelanggaran terhadap Perda. Dalam ayat 2 disebut terhadap PNS yang lalai dalam tugasnya diberikan sanksi pencopotan jabatan atau tunda kenaikan pangkat.

 Begitu juga dalam BAB XI tetang ketentuan Pidana. Dalam pasal 35 ayat 1 dinyatakan, setiap orang yang melanggar ketentuan dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Kepsek Diwarning Pahami Kelola Keuangan Sekolah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah SH menyayangkan masih banyak kepala sekolah (Kasek) tidak paham melakukan pengelolaan keuangan sekolah. Padahal , Dinas Pendidikan telah melakukan pembekalan ilmu keuangan melalui manajer BOS (Biaya Operasional Sekolah) disetiap pengucuran alokasi anggaran.

“Kita tahu hari ini bagaimana manajemen kelola keuangan Kasek sangat minim sekali instrument-instrumen yang hanya memiliki latar belakang dunia pendidikan, tapi tiba-tiba  disuruh kelola sebuah keuangan,” kata Bahrum usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah Kasek se Kecamatan Medan Labuhan , Selasa (19/3/2019) diruang Banggar lantai II DPRD Kota Medan.

Menurutnya, untuk itulah Komisi B DPRD Kota Medan selanjutnya mengumpulkan para Kasek untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan BOS di tahun 2018 telah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) nomor 1 tahun 2018.

Dalam Permendikbud diuraikan secara tegas membatasi pemanfaatan dana BOS untuk disimpan dengan maksud dibungakan, membiayai yang tidak menjadi prioritas, studi banding, tur wisata, membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan UPTD.

Disebutkan Bahrumsyah, ada mekanisme yang diabaikan kasek seperti tidak pernah melakukan rapat kerja, melakukan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) yang seharusnya melibatkan elemen sekolah seperti ketua komite dan para guru.

“Maka dari itu kami melakukan pengawasan untuk anggaran 2019 ini, kita panggil dulu nanti baru akan kita bentuk tim , nanti akan minta data untuk anggaran khususnya di 2018 lalu,” tegasnya didampingi anggota komisi M Yusuf.

Saat rapat, Bahrumsyah banyak menyerap sejumlah keluhan Kasek yang ternyata banyak dimintai dana pos-pos siluman oleh orang tertentu mengatasnamakan jajaran instansi untuk pengamanan.”Tiba-tiba nanti ada spanduk, tiba-tiba ada anggaran untuk kegiatan KUPT,” ungkapnya.

Diketahui, para kasek selain berwenang dalam pengelolaan dana BOS juga memiliki alokasi dana APBD untuk  mobiler sekolah dan DAK. (lamru)

Continue Reading

Politik

Komisi C DPRD Medan Sahuti Keluhan Pedagang Lt 3 Pusat Pasar, Relokasi Ditunda

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pedagang Pusat Pasar bermohon untuk tetap bertahan berjualan seperti biasa di lantai 3. Keberadaan mereka sudah nyaman selama ini dan menjalankan kewajiban membayar pajak dan iuran.

“Kenapa saat ini tiba tiba mau dipindahkan. Kami sudah nyaman dan mentaati segala ketentuan. Kami mohon kepada, PD Pasar dan anggota dewan dapat memperhatikan nasib kami,” pinta Agusmar Pily salah seorang pedagang saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di komisi C DPRD Medan, Selasa (19/3/2019).

Agusmar Pily yang juga Ketua Assosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) Sumut, menyampaikan, seluruh pedagang di pusat pasar lt 3 keberatan untuk direlokasi. Karena mereka sudah nyaman dan melakukan kewajiban. Bahkan, ketentuan aturan baru pun mereka akan mengikutinya sepanjang hal yang wajar.

“Kami tidak setuju jika kios kami dibongkar dari lantai 3. Kami memiliki izin dan membayar kewaiiban. Kenapa tiba tiba disuruh pindah, ada apa,” ulang Agusmarpily lagi.

Menyahuti keluhan pedagang, Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan selaku pimpinan rapat menyimpulkan dan merekomendasikan pemindahan pedagang dari lantai 3 supaya dibatalkan.

“Kita memang mendukung penataan pasar di lantai 3 dan lantai 4. Tapi hendaknya penataan dan relokasi dibatalkan. Setelah siap Hari Raya Idul Ftri mendatang proses penataan baru kita pertimbangkan lagi. Kita harus mendukung keyamanan kondusif menjelang Pemilu ini,” tegas Boydo.

Sebagaimana diketahui, RDP dihadiri Ketua Komisi C Boydo DPRD Medan HK Panjaitan dan didampingi anggota DPRD lainnya Mulia Asri Rambe (Bayek), Jangga Siregar dan Modesta Marpaung. Juga hadir Dirut PD Pasar Rusdy Sinuraya, M Nasib mewakili Perekonomian Pemko Medan, badan Pengawas PD Pasar serta perwakilan pedagang lainnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

DPRD Minta Walikota Medan Perbaikan Jalan dan Drainase di Harjosari II

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Hendra DS minta Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin segera memperbaiki Jl Stasiun Gg Keluarga serta drainase Gg Tower Kelurahan Harjosaari II Kec Medan Amplas. Kondisi jalan rusak parah dan saluran drainase tidak berfungsi menjadikan lingkungan banjir dan kumuh.

Seperti Jalan Stasiun Gang Keluarga, Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas kondisinya sangat memprihatinkan apalagi di musim hujan berlumpur dan becek. Sama halnya drainase di Gg Tower yang tidak berfungsi terkendala masalah pembebasan lahan.

Hal itu disampaikan Hendra kepada wartawan di gedung dewan, Senin (18/3/2019). Menurut Hendra, lokasi infrastruktur yang buruk itu sudah ditinjau dan warga berharap ada perbaikan.

Disampaikan Hendra DS yang juga anggota Komisi D DPRD itu, kondisi jalan dan drainase tersebut sudah 15 tahun dirasakan warga. Warga terus kesulitan akses jalan dan rumah kerap kebanjiran.

Ditambahkan Hendra, pembangunan infrastruktur didaerah itu sangat buruk dan tampak kumuh. Pembangunan disana jauh ketinggalan dan terkesan dianaktirikan.

“Kita harapkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar proaktif memperhatikan keluhan warga di perbatasan, agar mereka tidak tertinggal di daerah lain yang berada di inti kota. Pembangunan infrastruktur ini sangat diperlukan masyarakat perbatasan.

Apalagi Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas berbatasan langsung dengan Kabupaten Deliserdang,” ujar legislator yang kembali mencalonkan diri di daerah pemilihan IV meliputi 4 Kecamatan diantaranya, Medan Amplas, Medan Area, Medan Denai dan Medan Kota. (lamru)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com