Connect with us

Politik

Sabar Sosialisasi I Perda, Warga Diminta Awasi Pisau Cukur Tertular HIV-AIDS

Published

on

Medan, Geosiar.com. Anggota DPRD Medan H Sabar Syamsurya Sitepu S.I.Kom mengingatkan masyarakat agar hati hati menggunakan pisau cukur-pisau silet yang digunakan tukang pangkas. Sebab, melalui pisau cukur yang digunakan lebih satu orang bisa menularkan penyakit HIV dan AIDS.

Untuk itu, masyarakat harus selalu berhati hati. Dan untuk memaksimalkan upaya penanggulangan HIV/AIDS, Pemko Medan diminta agar menerapkan Perda No 1/2012 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara sungguh sungguh. Pemko Medan tidak boleh sepele dengan penyakit berbaya tersebut.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Medan H Sabar Syamsurya Sitepu saat menggelar sosialisasi Perda I Tahun 2019 Pemko Medan No 1 Tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan (Human Immunodeficiency Virus dan Virus Acquired Immune Deficiency Syindrome (HIV dan AIDS) di Rawa Cangkuk Bongkar III Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai, Minggu (17/2/2019). Hadir saat sosialisasi tokoh masyarakat, tokoh agama dan ibu ibu pengajian serta ratusan masyarakat.

Disebutkan, adapun tujuan sosialisasi untuk pencegahan dan mengurangi penularan dan dampaknya serta meningkatkan kualitas hidup Orang Dengan HIV AIDS (ODHA). Selain itu, untuk melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV/AIDS.

Disebutkannya, profesi dokter dan ustadz sekalipun bisa tertular penyakit itu, jadi diingat kepada kita semua agar berhati-hati jika pangkas. “Mintalah pisau cukurnya  yang baru, atau kalau perlu bawa sendiri pisaunya, sehingga akan lebih aman,”ungkap Sabar.

Hadir dalam sosialisasi tersebut antara lain Lurah Tegalsari Mandala III Zainal Abidin, Camat Medan Denai Hendra Asmilan, Pengelola HIV dan AIDS yangDinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yakni Dr Musdalifa, Imelda SKM serta dihadiri ratusan masyarakat dari Kecamatan Medan Denai, Medan Area, Medan Kota dan Medan Amplas.

Sementara itu Pengelola HIV dan AIDS Dinkes Kota Medan Imelda SKM mengaku prihatin terhadap perkembangan HIV/AIDS di Kota Medan, dimana data terakhir yang dihimpun baik pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) maupun konseling, HIV dan AIDS di kota Medan mencapai 4700 kasus dengan usia antara 15 sampai 35 tahun.Ini semua terjadi akibat pergaulan bebas. “Dari angka ini menunjukkan Orang Hidup dengan HIV dan AIDS  (ODHA) ini terus mengalami peningkatan,”ujar Imelda. 

Dikatakannya ada dua cara penularan HIV dan AIDS, yakni melalui cairan darah dan cairan sperma, jadi sangat dianjurkan bagi yang kerap berganti-ganti pasangan, untuk memakai alat kontrasepsi (kondom) sebagai alat pengaman, katanya.

 Tidak hanya itu, lanjutnya perlakuan seks menyimpang seperti suka dengan teman sejenis atau Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) atau istilah kami Lelaki Seks Lelaki (LSL) 

juga banyak yang terinfeksi virus HIV dan AIDS, jadi pelakor itu tidak hanya wanita, lelaki juga ada yang jadi pelakor,”tandasnya.

Dikatakannya, bagi pasangan muda/mudi yang akan menikah juga wajib periksa HIV dan AIDS, demikian juga terhadap ibu hamil dianjurkan untuk memeriksakan HIV dan AIDS karena dikhawatirkan anak yang didalam kandungan tertular virus HIV/AIDS.     

Sementara itu Camat Medan Denai Hendra Asmilan mengatakan, dengan disosialisakannya Perda No 1 tahun 2012 ini dapat mempertebal pengetahuan masyarakat, untuk dapat lebih memahami bahaya penyakit HIV dan AIDS ini.Minimal untuk diri dan keluarga.

Perda No 1 tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS ini sendiri terdiri XII BAB dan 36 Pasal. Dalam BAB VI masalah pembinaan pengawasan dan koordinasi. Walikota atau pejabat yang dihunjuk harus melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Sementara BAB VII soal larangan, dalam Pasal 31 disebutkan setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang melakukan seksual dengan dengan orang lain. Setiap orang atau institusi dilarang melakukan diskriminasi terhadap orang yang diduga terinfeksi HIV dan AIDS.

Sama halnya, BAB X soal sanksi. Dalam pasal 34 ayat 1 disebutkan Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap orang, lembaga dan instasi yang melakukan pelanggaran terhadap Perda. Dalam ayat 2 disebut terhadap PNS yang lalai dalam tugasnya diberikan sanksi pencopotan jabatan atau tunda kenaikan pangkat.

 Begitu juga dalam BAB XI tetang ketentuan Pidana. Dalam pasal 35 ayat 1 dinyatakan, setiap orang yang melanggar ketentuan dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Warga Medan Diingatkan Tidak Merokok Sembarangan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Warga Medan diingatkan untuk tidak lagi merokok ditempat umum sembarangan. DPRD dsn Pemerintah Kota Medan telah menghasilkan Paraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Produk hukum itu untuk menjamin kesehatan seluruh masyarakat.

“Merokok, bukan hanya merugikan bagi perokok sendiri, tetapi juga masyarakat di sekitarnya atau sering disebut dengan perokok pasif,” sebut Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli ketika menggelar sosialisasi ke IX Perda No. 3 tahun 2014 tentang KTR di Jalan Garuda Gang Langgar, Kecamatan Sunggal, Minggu (12/5/ 2019).

Didalam Perda, kata Nanda telah diatur tempat-tempat yang dilarang merokok, yakni tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja serta tempat umum. “Tujuannya adalah untuk memastikan merokok tidak di sembarangan tempat,” ujarnya.

Tempat anak bermain, sebut Ketua PDK Kosgoro 1957 Medan ini, meliputi kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, tempat hiburan anak dan tempat anak bermain lainnya.

Tempat ibadah, sambung Nanda, meliputi masjid/musholla, gereja, pura, vihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya serta angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.

“Jadi, semua itu termasuk area KTR. Di area itu dilarang merokok dan kalau merokok di area itu akan dikenakan sanki pidana berupa kurungan badan ataupun denda seperti yang disebutkan diatas,” sebutnya.

Didalam Perda, tambahnya, jelas dinyatakan bahwa setiap orang yang merokok di tempat area yang dinyatakan sebagai KTR di Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 41 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Selain itu, lanjutnya, setiap orang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di area yang dinyatakan KTR diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah). “Artinya, promosi juga tidak boleh sembarangan,” katanya.

Sedangkan bagi setiap pengelola/penyelenggara, pimpinan atau penanggungjawab KTR tidak melaksanakan pengawasan internal, membiarkan orang lain merokok dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan KTR, katanya, diancam kurungan paling lama 15 hari atau denda pidana paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Area atau tempat yang dinyatakan KTR sesuai Pasal 7, sebutnya, adalah fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan dan laboratorium. Tempat proses belajar mengajar, meliputi sekolah perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, tempat kursus serta tempat proses belajar mengajar lainnya.

“Jadi, out put yang didapat dari penerapan Perda ini adalah bahwa DPRD bersama Pemko Medan konsern terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu juga, sarana pelayan umum terhindar dari kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan,” ungkapnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

Puluhan Pendukung Prabowo-Sandi Unjuk Rasa di Depan Kantor KPU Jember

Published

on

Pendukung Prabowo-Sandi Berdemo di Depan Kantor KPU Jember (Detik.com)

Geosiar.com, Jember – Puluhan pendukung capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan aksi demo di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (20/5/2019) siang ini.

Kumpulan pendukung Prabowo ini mengklaim KPU melakukan kecurangan.

“Rakyat berhak bertanya apa yang terjadi? Kita semua cinta Indonesia. Kita tidak ingin dipecah-pecah dengan kebijakan tak adil,” ujar koordinator aksi, Syafa.

Para pendukung Prabowo juga mengaku prihatin dengan meninggalnya 628 orang yang bertugas selama proses pemungutan suara.

Pendukung Prabowo mendesak agar dibentuk tim pencari fakta terkait kematian 628 orang petugas KPPS tersebut.

“Ini nyawa manusia. Itu yang ingin kita ketuk hari ini. Kita ingin ketuk KPU,” imbuh Syafa.

Syafa menolak sebutan makar terhadap gerakan mereka. “Aksi seperti ini dilindungi undang-undang,” katanya.

Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo memantau langsung aksi unjuk rasa tersebut. Aksi massa itupun berjalan dengan dijaga ratusan orang polisi.

Continue Reading

Politik

Pemko Medan Diminta Bangun Rumah Singgah bagi ODHA

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemerintah Kota (Pemko) Medan didorong supaya segera membangun Rumah Singgah khusus bagi Orang Dengan Penderita HIV/AIDS (ODHA). Terkait penganggaranya, DPRD Medan siap untuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Rumah Singgah tersebut.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II Irsal saat menerima kunjungan Yayasan Medan Plus di ruang transit Sekretariat Gedung DPRD Medan, Senin, (20/5/ 2019).

Dikatakan, keberadaan rumah singgah ini sangat banyak manfaatnya, diantaranya untuk membina para penderita ODHA. Tetapi kembali lagi kepada niat dan keseriusan Pemko itu sendiri dalam mengatasi persoalan ini.

“Pada prinsipnya, saya di sisa masa jabatan saya akan berupaya mendorong Pemko Medan melalui Dinsos Medan untuk segera membangun rumah singgah khusus bagi ODHA yang ada di daerah ini, ” katanya dihadapan rombongan yang dipimpin oleh Direktur Yayasan Medan Plus, Erwin.

Menurutnya, peningkatan kasus HIV/AIDS di Medan khususnya perlu mendapatkan perhatian khusus terutama Pemko Medan.

Apalagi,sambungnya, di Medan juga telah memiliki Perda tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Hanya saja memang, belum berjalan maksimal karena belum adanya Perwal-nya.

Untuk itu, Irsal kembali menegaskan pihaknya akan segera memanggil Dinsos Medan guna membahas terkait rencana usulan pembangunan Rumah Singgah bagi ODHA tersebut.

“Medan sudah darurat HIV/AIDS seharusnya ada langkah nyata dari Pemko Medan salah satunya yaitu dengan membuat Rumah Singgah bagi ODHA, ” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Yayasan Medan Plus, Erwin menyebutkan bahwa kedatangan pihaknya bertemu dengan anggota Komisi II,Irsal Fikri guna meminta dukungan dari DPRD Medan terkait upaya penanggulangan HIV/AIDS di Medan.

Dikatakan Erwin, bahwa penanggulangan HIV/AIDS di Medan perlu mendapatkan perhatian dari semua stakeholder.

Peran pemerintah, NGO maupun swasta sangat diperlukan dalam program penanggulangan HIV/AIDS di Sumut khususnya di Medan.

“Dimana hingga 2018, Yayasan Medan Plus telah mendampingi ODHA sebanyak 5.114 orang, ” jelasnya.

Turut serta dalam kunjungan itu, Samara Yudha (Jaringan Indonesia Positif), Priasih (Program Manager Medan Plus, Wahyudi (ACS dari IAC), Katarina Gea (IPPI) serta Sawfani (Medan Plus).(lamru)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com